Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5, Dengan mengambil tema “Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Percepatan Pembangunan”, KPPN Jakarta V mengadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017. Acara tersebut diadakan pada tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Auditorium Kantor Kementerian Pertanian RI, dihadiri oleh PPSPM dan PPK satker lingkup pembayaran KPPN Jakarta V yang berjumlah 268 satker. 

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, Ibu Rina Robbiati. Dalam sambutannya Ibu Rina Robbiati mengingatkan pentingnya kualitas pelaksanaan anggaran oleh satker sehingga memberi dampak pada kemajuan pembangunan. Materi evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 dibawakan langsung oleh Kepala KPPN Jakarta V, Ibu Lasmaria Manurung. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2017 meliputi 9 indikator yang meliputi :

1. Realisasi anggaran, dengan bobot nilai 20%;
2. Penyelesaian Tagihan, dengan bobot nilai 15%;
3. Pengelolaan UP/TUP, dengan bobot nilai 15%;
4. Rekonsilias dan LPJ Bendahara, dengan bobot nilai 10%
5. Pengelolaan Data Kontrak, dengan bobot nilai 10%;
6. Retur SP2D, dengan bobot nilai 10%;
7. Penolakan SPM, dengan bobot nilai 10%;
8. RPD dan Perencanaan Kas, dengan bobot nilai 5%;
9. Penyampaian Saldo Rekening, dengan bobot nilai 5%.

Dalam kegiatan tersebut KPPN Jakarta V memberikan penghargaan kepada satker yang mendapat peringkat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 berdasarkan indikator tersebut diatas. Adapun satker yang mendapat penghargaan adalah sebagai berikut :

A. Kategori penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori besar (pagu Rp. 10 M s.d. 99.9 M)

1. Lembaga Sandi Negara, total nilai 69.85;
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, total nilai 68.42;
3. Sekjen Kemenkumham, total nilai 66.09;
4. Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air ciliwung cisadane, total nilai 64.8.

B. Kategori penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori sedang (pagu Rp. 100 M keatas)

1. LP Narkotika Jakarta, total nilai 78.05;
2. Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, total nilai 71.65;
3. Biro Keuangan dan Perlengkapan, total nilai 71.1;
4. Biro Kerjasama Luar Negeri, total nilai 70.9;
5. Biro Hukum, total nilai 70.3;
6. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, total nilai 70.2;
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, total nilai 69.55.

C. Kategori penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori kurang kecil (pagu 10 M)

1. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat total nilai 71.85;
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta, total nilai 71.05;
3. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, total nilai 67,9;
4. Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, total nilai 67.15;
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, total nilai 67.

Kegiatan evaluasi anggaran TA 2017 juga diisi dengan sosialisasi peraturan terbaru tentang pelaksanaan anggaran yaitu PMK No. 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima, PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah pada Satuan Kerja dan PMK No. 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana Harian, Rencana Penarikan Dana dan Perencanaan Kas.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran 2017 tersebut mendapat atensi yang luar biasa dari satuan kerja hal ini bisa dilihat dari tamu undangan yang memenuhi auditarium Kementerian Pertanian RI.