KPPN Klaten mengadakan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Juli 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten  dengan Narasumber Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Hal hal yang disampaikan yaitu Realisasi Pendapatan negara, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, Realisasi Belanja Transfer ke Daerah, Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran Dana APBN dan Kondisi Ekonomi Indonesia secara Umum.

      Dalam paparannya Bapak Sugiyana menyampaikan Realisasi pendapatan Negara per 31 Juli 2023, baik penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara non pajak. Dalam paparan Pendapatan Negara Bapak Sugiyana memberikan catatan beberapa Hal diantaranya :

1. Kendati Realisasi Pendapatan negara telah mencapai target, namun jika dibandingkan pendapatan negara tahun lalu mengalami penurunan sebesar 2,46 %
2. Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan perpajakan sebesar 3,71 % yoy.
3. Penurunan pendapatan negara telah dimulai dibulan sebelumnya (Juni) sebesar 7,33% yoy.
4. Hal ini menjadi sinyal dan salah satu indicator penurunan kondisi ekonomi regional.
5. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tetap tumbuh sebesar 4,59% yoy, teruatama ditopang penerimaan PNBP lainnya sebesar 36,91%.

Paparan berikutnya Bapak Sugiyana menyampaikan Realisasi APBN per 31 Juli 2023  Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Sosial. Dalam paparan Belanja Pemerintah Pusat Bapak Sugiyana memberikan catatan beberapa Hal diantaranya :

1. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 14,22 % yoy.
2. Hal ini terutama ditopang realisasi belanja barang yang tumbuh 49,64% yoy.
3. Belanja pegawai mengalami penurunan 3,10% yoy hal ini disebabkan adannya Pengalihan pembayaran gaji secara terpusat di satker KPP Klaten, KPP Boyolali dan KPP Sukoharjo.
4. Belanja Modal juga mengalami penurunan 8,32 yoy hal ini disebabkan dua satker (RSUP Tegalyoso dan Polres Boyolali) dengan belanja modal terbesar penyerapannya masih sangat rendah.
5. Realisasi Belanja Sosial telah mencapai 100%.

      Paparan berikutnya yaitu Belanja Transfer ke Daerah yang terdiri dari Daftar Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Daftar Alokasi Khusus Fisik, Daftar Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal. Dalam paparan Belanja Transfer ke Daerah, Bapak Sugiyana memberikan catatan beberapa Hal diantaranya :

1. Realisasi belanja Transfer ke Daerah telah mencapai 62,05% dari pagu meningkat 235,03% yoy.
2. Hal ini disebabkan Tahun 2023 KPPN Klaten Juga Mengelola DAU, Dana Bagi Hasil dan Insentif Fiskal serta Bantuan Operasional Kesehatan yang termasuk kedalam DAK Non Fisik.
3. Realisasi belanja DAK Fisik turun 13,48% yoy disebabkan Realisasi DAK Fisik Kabupaten Boyolali turun 160,35% yoy.
4. Realisasi belanja DAK non Fisik naik 180,86% karena Tahun 2023 KPPN Klaten juga mengelola Bantuan Operasinal Kesehatan untuk Dinas dan Puskemas.
5. Sedangkan Realisasi Belanja Dana Desa turun 2,94% yoy hal ini disebabkan Realisasi Belanja Dana Desa di Kabupaten Klaten turun 12,73% yoy.

      Selain itu disampaikan juga Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran Dana APBN dari Dana Desa diantaranya :

1. BLT Dana Desa Kabupaten Klaten Rp. 40.93 milyar untuk 391 desa 15.160 Keluarga penerima manfaat.
2. BLT Dana Desa Kabupaten Boyolali Rp. 23.92 milyar untuk 261 desa 8.936 Keluarga penerima manfaat
3. Penanganan Stunting Kabupaten Klaten Rp. 8.59 milyar untuk 9.946 rumah tangga 2.622 ibu hamil dan 7.476 anak
4. Penanganan Stunting Kabupaten Boyolali Rp. 13.63 milyar untuk 29.649 rumah tangga 8.437 ibu hamil dan 21.836 anak

      Sedangkan Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran Dana APBN dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Di Kabupaten Klaten diantaranya :

1. Penyaluran BOP REGULER (SD & SMP)Rp.127,57 Milyar untuk 913 sekolah 149.849 siswa;
2. Penyaluran BOP PAUD Rp.18,79 Milyar untuk 1.129 sekolah 32.287 siswa;
3. Penyaluran BOP Kesetaraan Rp.1,60 Milyar untuk 12 sekolah 1.027 siswa.
4. Pemyaluran BO Kesehatan baik untuk puskesmas maupun Dinas.

      Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran Dana APBN dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Di Kabupaten Boyolali diantaranya :

1. Penyaluran BOP REGULER (SD & SMP)Rp.90,37 Milyar untuk 718 sekolah 102.919 siswa
2. Penyaluran BOP PAUD Rp.15,26 Milyar untuk 726 sekolah 25.233 siswa;
3. Penyaluran BOP Kesetaraan Rp.1,76 Milyar untuk 14 sekolah 1.047 siswa.

      Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran Dana APBN dari Dana Alokasi Khusus Fisik baik untuk Kabupaten Klaten dengan realisasi sebesar 32,66 Milyar maupun kabupaten Boyolali dengan realisasi sebesar 15,01 Milyar diantaranya :

1. Bidang Pendidikan: Revitalisasi Ruang kelas SMP, SD dan PAUD dan Sarana Penunjang
2. Bidang Kesehatan : Penguatan Sistem Kesehatan Layanan Rujukan; Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting; Penyediaan Alat Surveillans Gizi; Peningkatan Labkesda Menuju Standar BSL-2; Pengadaan Peralatan Pengendalian Penyakit
3. Bidang IKM : Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-Revitalisasi Sentra IKM
4. Bidang Air Minum : Perluasan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
5. Bidang Sanitasi : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat (SPALD-S & T), Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
6. Bidang Pariwisata : Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan
7. Bidang Jalan : Penanganan Jalan Kabupaten untuk Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

      Diakhir paparan Bapak Sugiyana menyampaikan kondisi ekonomi secara umum diantaranya yaitu perkembangan pendapatan perkapita Indonesia dimana Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Hal ini disebabkan pada tahu  2022 ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat sebesar 5,3 % sehingga GNI perkapita Indonesia tumbuh 9,83%. Tahun 2019 Indonesia masuk sebagai negara upper middle income; Tahun 2020 dan 2021 karena krisis pandemic covid 19 turun menjadi low middle income; dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, tahun 2022 kembali masuk sebagai negara upper middle income. Indonesia menargetkan menjadi negara berpenghasilan tinggi ditahun 2035.

      Paparan lainnya yaitu perbandingan Pendapatan Perkapita Tahun 2022 Negara di Asia Tenggara. Negara dengan pendapatan perkapita diatas US$  13.846  termasuk negara Berpendapatan tinggi yaitu Singapura dan Brunei Darussalam. Negara dengan pendapatan perkapita  diantara US$ 4.466 s.d. US$  13.845  termasuk negara berpendapatan menengah atas yaitu Malasyia, Thailand dan Indonesia. Sedangkan Negara dengan pendapatan perkapita  diantara US$ 1.146 s.d. US$  4.465 termasuk negara perpendapatan menengah bawah yaitu enam negara lainnya.

      Press Release realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per 31 Juli 2023 sangat penting dan bermanfaat diantrangaya :

1. Menjadi pengetahuan dan Sumber data bagi satker lingkup wilawah kerja KPPN Klaten dan masyarakat umumya untuk mengetahui perkembangan realisasi penyaluran APBN di KPPN Klaten.
2. Menjadi pengetahuan dan Sumber data bagi mahasiswa magang di KPPN Klaten untuk mengetahui perkembangan realisasi penyaluran APBN di KPPN Klaten.
3. Informasi Penyaluran Dana dari KPPN baik ke instansi pemerintah pusat di daerah maupun penyaluran Dana Transfer ke daerah ke Pemda merupakan Informasi menarik, yang menggambarkan gerak pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Mengetahui Peran APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung.
5. Mengetahui manfaat Langsung untuk Masyarakat dari penyaluran APBN, baik yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Transfer Daerah.

      Dari Pelaksanaan press release Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Kendati Realisasi Pendapatan negara telah mencapai target, namun jika dibandingkan pendapatan negara tahun lalu mengalami penurunan sebesar 2,46 % Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan perpajakan  sebesar 3,71 % yoy. Penurunan pendapatan negara telah dimulai dibulan sebelumnya  (Juni) sebesar 7,33% yoy. Hal ini menjadi sinyal dan salah satu indicator penurunan kondisi ekonomi regional. 
2. Penyaluran APBN memberikan dampak/dirasasakan langsung maupun tidak langsung oleh Terdapat Upaya agar dampak penyaluran APBN terhadap Masyarakat semakin optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
3. Diakhir paparan Bapak Sugiyana menyampaikan kondisi ekonomi secara umum diantaranya yaitu perkembangan pendapatan perkapita Indonesia dimana Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Hal ini disebabkan pada tahu 2022 ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat sebesar 5,3 % sehingga GNI perkapita Indonesia tumbuh 9,83%.
4. Tahun 2019 Indonesia masuk sebagai negara upper middle income; Tahun 2020 dan 2021 karena krisis pandemic covid 19 turun menjadi low middle income; dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, tahun 2022 kembali masuk sebagai negara upper middle income. Indonesia menargetkan menjadi negara berpenghasilan tinggi ditahun 2035.

Penulis : Sumadi

Sumber Data Realisasi  : Sub Ledger Om Span per 31 Juli 2023 tanggal cetak 1 agustus 2023 dan sumber Data Target Pajak : Press Release Kanwil Pajak Jateng II Tanggal 21 Maret 2023; sumber data perkembangan pendapatan perkapita : Indonesia baik.id

Tautan Youtube : ….