Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Transfer ke Daerah, salah satunya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak). Tidak semua jenis Pajak menjadi objek DBH Pajak. DBH pajak terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan;
2. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
3. Cukai hasil tembakau.

Pada Literasi Kali ini hanya DBH Pajak Penghasilan yang akan kita bahas. DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat DBH PPh adalah DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 2O% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen); dan
3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

Mulai 2024/2025, pembagian DBH PPh juga mempertimbangkan kinerja Pemda (90% formula, 10% kinerja)

Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dibagi berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil mendapat porsi lebih besar) dan based on actual revenue (realisasi penerimaan negara)

Pendaftaran Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. DBH Pajak Penghasilan (PPh), Terutama PPh Pasal 21, 25, dan 29 yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN). DBH PPh 21 kini lebih menekankan pada domisili pekerja.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun.

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak.

Penyaluran DBH Pajak Penghasilan TA. 2025

Perkembangan penyaluran DBH PPH selama 4 tahun terakhir sebagai berikut :

Perkembangan Penyaluran DBH Pajak menggambarkan dua hal yaitu :

1. Semakin bagusnya pengembangan system administrasi perpajakan dan system administrasi pembagian DBH.
2. Semakin meningkatnya Pendapatan PPh baik badan maupun orang pribadi, sehingga DBH bagi Kabupaten Klaten maupun Boyolali juga meningkat. Pada gilirannya diharapkan kapasitas fiscal daerah juga meningkat.

Penulis : Sumadi Pegawai KPPN Klaten

Dana tunjangan guru ASN Daerah merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk tunjangan atau tambahan penghasilan yang diberikan pada guru ASN Daerah. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri dari

Presiden selaku kepala pemerintahan mendelegasikan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan kepada Menteri Keuangan (Chief Financial Officer - CFO) sebagai pengelola fiskal, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Chief Operating Officer - COO) sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kerangka ini menciptakan hubungan kemitraan yang setara dan dinamis antara CFO dan COO, yang esensinya adalah menjaga mekanisme check and balance. Sebagai representasi dari PA di tingkat operasional, seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditunjuk untuk mengelola kegiatan dan anggaran di Satuan Kerja (Satker). Jabatan KPA bersifat ex-officio, yang berarti posisi ini melekat pada jabatan Kepala Satker. KPA memiliki otoritas manajerial untuk menunjuk dan/atau mengangkat:

Klaten – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Transfer ke Daerah (TKD) Triwulan I Tahun 2026, yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama, koordinasi, dan sinergi dalam pengelolaan dana transfer ke daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat lokal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual pegawai menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, KPPN Klaten menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Mental (Bintal) pada Jumat, 13 Februari 2026 bertempat di Ruang GKM KPPN Klaten. Acara yang berlangsung pukul 15.30–17.00 WIB ini diikuti oleh pejabat dan pegawai KPPN Klaten, pegawai PPNPN, serta siswa SMK 1 Jogonalan secara luring.

KPPN Klaten menyalurkan Dana Transfer ke Daerah untuk dua Pemda yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Jumlah Dana TKD yang disalurkan TA 2025 sebesar Rp3,93 Triliun,- atau 99,14% dari pagu sebesar Rp3,96 Triliun,-. Dibandingkan TA 2024 Naik sebesar Rp62,69 Milyar atau 1,62%.