Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dikembangkan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur nasional melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Dalam praktiknya, keberhasilan skema KPBU tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik suatu proyek, tetapi juga dari bagaimana aset yang dihasilkan dikelola, diakui, dan dilaporkan secara akuntabel dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Aspek akuntabilitas tersebut menjadi sangat penting mengingat infrastruktur hasil KPBU merupakan aset strategis negara yang harus disajikan secara andal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

KLATEN – Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik serta menyempurnakan kualitas standar pelayanan secara berkesinambungan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Aula KPPN Klaten.

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

KLATEN — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 (data s.d. 30 Juni 2026) secara daring. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Klaten, Bapak Tukima, dan diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPPN Klaten yang meliputi Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, jika tanggal 10 adalah bukan hari kerja, maka LPJ bendahara disampaikan hari kerja sebelumnya. LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani oleh Bendahara dan KPA atau PPK.

"Alam bukan sekadar sumber keuntungan, tetapi modal kehidupan yang harus dipulihkan agar mampu terus memberi manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang."

 Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ekonomi restoratif (restorative economy) semakin sering muncul dalam berbagai forum pembangunan, pemberitaan media, hingga diskusi akademik. Meskipun belum sepopuler konsep ekonomi hijau (green economy) atau ekonomi sirkular (circular economy), ekonomi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tujuannya bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memulihkan ekosistem yang telah rusak sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.