Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis dari dana Transfer ke Daerah (TKD). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengu.rangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Telah diterbitkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan UU ini adalah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2026 telah mulai, banyak satker telah mengajukan surat permohonan persetujuan uang persediaan. Kepala KPPN dalam memberikan persetujuan besaran UP agar terlebih dahulu melakukan pengujian besaran UP Tunai yang akan diberikan dengan melihat kebutuhan UP Satker pada tahun sebelumnya. Pengujian besaran UP dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan tingkat efisiensi UP Tunai.

Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga dapat diberikan Uang Persediaan (UP) pada awal tahun anggaran 2026 setelah memenuhi ketentuan antara lain DIPA tahun anggaran 2026 telah disahkan oleh Menteri Keuangan; Sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2025 telah disetor ke Kas Negara; dan Satker telah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember 2025 dan melakukan rekonsiliasi kas di Bendahara Pengeluaran pada laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Hari anti korupsi atau lebih dikenal dengan Hakordia adalah hari yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen melawan korupsi di seluruh dunia. Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Hakordia tahun ini mengambil tema “satukan aksi, basmi korupsi”. Dengan tema ini diharapkan seluruh elemen bangsa dapat Bersatu dalam gerakan kolektif dan berkelanjutan untuk melawan korupsi.

Dasar Peraturan

Telah dierbitkan PMK 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan, mencabut peraturan sebelumnya PMK 109 Tahun 2023.