Press Release APBN sebagai pelaksanaan ALCo regional dimaksudkan sebagai sarana pengambilan kebijakan fiskal nasional yang optimal berdasarkan data yang terintegrasi antar unit organisasi Kemenkeu dengan mengakomodasi berbagai indikator fiskal serta untuk mewujudkan tercapainya program pemberdayaan masyarakat pada tingkat regional.

Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Mei 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu, tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aula KPPN Klaten bersamaan dengan Kegiatan FGD Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Monev Pelaksanaan Anggaran.

Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana sebagai narasumber, dalam paparannya menyampaikan  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal TA 2025 dan Kinerja Realisasi APBN per-31 Mei 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah.

Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat.

• Pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.
• Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yieldSBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%.
• Nilai Tukar Rupiah terhadap USD di rentang Rp15.300 - Rp16.000 per USD.
• Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%.
• Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; 
• liftingminyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
• Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
• Kebijakan belanja negara diarahkan melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59% s.d. 15,18% PDB.
• Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45% - 2,82% PDB.
• Rasio utang dalam batas manageabledi kisaran 37,98% - 38,71% PDB.
• Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. 
• Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%.
• Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382.
• Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. 
• Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Paparan selanjutnya yaitu Kinerja realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per-31 Mei 2024. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 72 Satker Kementerian Lembaga dan 3 satker penyaluaran dana TKD. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,17 triliun lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp.5,18 triliun atau turun sebesar 0,07%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang masih lebih rendah dari tahun 2023.

Pendapatan Negara per-31 Mei 2024 sebesar Rp. 1,41  Triliun naik sebesar 7,08% Y to Y atau terjadi kenaikan sebesar Rp.92,95 milyar dibandingkan periode per-31 Mei 2023. Hal ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang naik sebesar 75,39 milyar atau 6,83%, dan penerimaan PNBP yang naik sebesar Rp. 17,56 milyar atau 8,42%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 14,06% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.284,97 milyar dibandingkan periode per-31 Mei 2023.

Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,17 triliun per-31 Mei 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 2,31 triliun atau sebesar 44,69%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,38 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 594,08 milyar atau sebesar 42,92%, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 619,59 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 260,11 milyar atau sebesar 41,98%; tumbuh year to year sebesar 11,85%. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan tarif gaji pokok PNS.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 678,76 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 319,04 milyar atau sebesar 47,00%; tumbuh year to year sebesar 66,19%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka Pemilu 2024. Kenaikan penyerapan belanja barang cukup tinggi juga  terjadi di RSUP Soeradji Tirtonegoro.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 85,91 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.14,92 milyar atau sebesar 17,37%; mengalami kenaikan year to year sebesar 93,00%. Hal ini terutama disebabkan satker RSUP Soeradji Tirtonegoro yang memiliki pagu belanja modal terbesar telah melakukan realisasi cukup signifikan.
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 22.500.000 rupiah telah direalisasikan sebesar Rp.9.675.000 atau sebesar 43,00%; mengalami penurunan year to year sebesar 14,00%.;

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,79 Triliun telah terealisasi sebesar Rp. 1,72 triliun atau sebesar 45,33% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp. 2,24 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.1,1 Triliun atau sebesar 47,84%; Tumbuh year to year sebesar 12,42%.
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp. 87,86 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.17,43 milyar atau sebesar 19,83%; Mengalami penurunan year to year sebesar 12,33%
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp. 103,84 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.1,9 milyar atau sebesar 1,83%; Mengalami penurunan year to year sebesar 82,44%.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp. 697,87 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 258,50 milyar atau sebesar 37,04%; Mengalami penurunan year to year sebesar 3,64%.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp. 636,17 milyar telah direalisasikan sebesar 364,14 Milyar atau sebesar 57,24%; mengalami kenaikan year to year sebesar 7,70%.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 24,00 milyar, telah direalisasikan sebesar 4,32 Milyar atau sebesar 17,99%; mengalami penurunan year to year sebesar 2,65%.

Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2024 adalah sebesar 3,79 triliun, s.d. 31 Mei 2024 telah direalisasikan untuk Kab Klaten sebesar 970,66 milyar dan untuk kab Boyolali sebesar 747,68 milyar.

Informasi Penyaluran Dana dari KPPN baik ke instansi pemerintah pusat didaerah maupun penyaluran Dana Transfer ke daerah ke Pemda merupakan Informasi menarik, yang menggambarkan gerak pemerintah dalam pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mensejahterkan masyarakat.

Sumber Data :

• Om Span per-31 Mei 2024 data 3 Mei 2024
• Siaran Pers Kemenkeu Nomor SP – 25/KLI/2024

Penulis : Sumadi KPPN Klaten