Pada hari Kamis, 13 April 2023, KPPN Kuala Tungkal menyelenggarakan kegiatan penyampaian Press Release Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2023. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid, dengan mengundang satuan kerja K/L, pemda, dan akademisi, dalam hal ini para mahasiswa STAIN An Nadwah Kuala Tungkal.
Kepala KPPN Kuala Tungkal, Zamrud Utami selaku narasumber, didampingi oleh seluruh Kepala Seksi dan Kasubbag Umum menyampaikan data terkait progress kinerja APBN di wilayah pembayaran KPPN Kuala Tungkal pada Triwulan I Tahun 2023.
Pada TA.2023, KPPN Kuala Tungkal menyalurkan dana APBN sebesar Rp.2.511,96 M. Pada Triwulan I 2023 telah tersalur sebesar Rp473,77 M atau 18,86%, terdiri dari realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 407,72 M atau 18,80% dari pagu TKD sebesar Rp2.168,45 M, dan realisasi belanja satker K/L sebesar Rp.66,05 M atau 19,23% dari total pagu satker K/L sebesar Rp.343,51 M.
Dari sisi belanja satker, terutama belanja barang memperlihatkan progress kinerja lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan awareness satker yang semakin meningkat terkait pentingnya menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Hal yang berbeda di tahun 2023 adalah kenaikan pagu yang sangat siginifikan pada dana transfer ke daerah. Hal ini karena mulai tahun 2023, KPPN tidak hanya menyalurkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, namun juga menyalurkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
Selain sebagai Kuasa BUN Penyalur dana APBN, KPPN memiliki peran strategis lainnya yaitu mendukung pemberdayaan UMKM melalui inisiasi kegiatan bersama dengan pemda, perbankan, LKBB, serta kegiatan monev pembiayaan KUR dan UMi.
Sampai dengan 31 Maret 2023, penyaluran pembiayaan KUR pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.71.52 M dengan jumlah debitur 629 orang. Sedangkan realisasi penyaluran Pembiayaan UMi sebesar Rp.2.1 M dengan jumlah debitur 11.056 orang.
Melalui kegiatan Press Release Kinerja APBN, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman dan informasi yang sama mengenai sejauh mana APBN disalurkan, bagaimana pemanfaatannya, dan apa kendala yang perlu dicarikan solusi bersama. Dan guna memastikan penyaluran dana APBN tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel, maka perlu dikawal bersama-sama dengan memperkuat koordinasi, tidak saja dengan instansi pelaksana kegiatan, namun juga dengan Aparat Penegak Hukum, diantaranya Kepolisian dan Kejaksaan.
