Kuala Tungkal – Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan belanja modal dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), KPPN Kuala Tungkal menyelenggarakan kelas PARIT 1 secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 10 satuan kerja mitra dengan pagu belanja modal terbesar, sebagai bagian dari langkah strategis untuk mengatasi hambatan realisasi anggaran di semester I tahun anggaran berjalan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal yang menyampaikan pentingnya peran belanja modal dalam mendorong kinerja instansi pemerintah dan layanan publik. "Keberhasilan pelaksanaan anggaran bukan hanya diukur dari serapan, tetapi juga dari ketepatan waktu dan kualitas hasilnya," ujar beliau dalam sambutan pembuka kelas.
Paparan materi disampaikan oleh Kepala Seksi PDMS yang membeberkan kondisi terkini realisasi belanja modal satker mitra hingga awal Juni 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, mayoritas satker belum menunjukkan capaian optimal, bahkan beberapa di antaranya masih mencatatkan realisasi nol persen. Analisis turut dilengkapi dengan tren historis serta perbandingan antara pagu dan realisasi aktual.
Selanjutnya, setiap satuan kerja menyampaikan secara bergiliran progres pelaksanaan kegiatan belanja modal mereka, termasuk kendala yang dihadapi serta target waktu penyelesaian. Beberapa isu krusial yang mengemuka antara lain belum tersedianya user LPSE, ketiadaan pejabat pengadaan di tingkat satker, hingga keterbatasan pencairan dana PNBP. Dalam sesi ini juga dibahas strategi percepatan serta dukungan teknis yang dapat difasilitasi oleh KPPN.
Selain fokus pada belanja modal, kelas ini juga menjadi ajang pengingat berbagai hal penting lainnya, seperti kebutuhan penyesuaian pagu belanja pegawai akibat penambahan formasi baru, serta dorongan untuk memaksimalkan penggunaan transaksi digital melalui KKP dan Digipay, terutama bagi satker yang belum mengimplementasikannya.
Di penghujung kegiatan, Kepala Seksi PDMS menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara KPPN dan satker dalam mempercepat penyelesaian kendala. “Koordinasi yang aktif sangat diperlukan agar waktu yang tersisa di semester I ini bisa dimanfaatkan secara optimal, khususnya bagi satker dengan RPD jatuh tempo di bulan Juni,” tegasnya.
Kelas PARIT 1 ini berhasil menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi pengelola anggaran satuan kerja untuk menyampaikan permasalahan teknis maupun administratif secara terbuka. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan penyusunan langkah strategis selanjutnya dalam memperkuat sinergi KPPN dan satker demi pencapaian IKPA yang lebih baik.
