Dasar Hukum:

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang  Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. Rekonsiliasi antara Satker selaku UAKPA (SAKTI) dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah (SPAN) dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 15 adalah hari libur. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai SPAN dan Nilai SAKTI dengan status data sama (selisih 0) atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK terdiri atas:

1. TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai rupiah (Nilai SPAN dan Nilai SAKTI) per elemen data rekonsiliasi
2. TDK CoA (Chart ofAccount) merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA.
3. TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA dan pencatatan tanggal serta nomor dokumen sumber

Selain itu, satker juga diwajibkan untuk menyelesaikan kualitas laporan keuangan (to do list) dan melakukan tutup buku periode berkenaan.

Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) dan diberikan sanksi berupa penolakan SPM kecuali SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian sampai dengan kewajiban rekonsiliasi terselesaikan dan satker menerima Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S).

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) melalui aplikasi MonSAKTI, dengan ketentuan:

1. diterbitkan secara otomatis oleh sistem dalam hal hasil rekonsiliasi pada TDK Rupiah dan TDK CoA tidak terdapat selisih data; atau
2. diterbitkan dengan persetujuan KPPN dalam hal secara ketentuan memenuhi kriteria tertentu, yakni:
   • Data setoran/belanja belum masuk ke SiAP.
   • Data koreksi dibukukan berbeda antara Satker dengan KPPN.
   • Data jurnal balik pada SAKTI tidak sesuai (Satker salah melakukan hapus pencatatan).
   • Data setoran tidak diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui.
   • Data estimasi PNBP SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber.
   • Selisih dikarenakan perbedaan perlakuan pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN.
   • Selisih karena data SAKTI double.
   • Selisih belanja karena sisa pagu tidak mencukupi ketika kurs SP2D.
   • Terdapat SP2D atas SPM THR yang jurnalnya tidak sesuai/tidak terbentuk.
   • Tanggal Revisi DIPA berbeda antara SAKTI dengan SPAN.
   • Pengembalian belanja belum bisa direkam di SAKTI
   • Kas hibah berbeda karena sedang proses likuidasi.

Kualitas Data Laporan Keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Monitoring kualitas data laporan keuangan dilaksanakan atas pencatatan transaksi keuangan dan transaksi BMN pada Aplikasi SAKTI dan dilakukan secara berkala (harian). Fitur monitoring kualitas data laporan keuangan terdapat pada Aplikasi MonSAKTI dan terdiri atas:

1. To Do List: Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.
2. Monitoring: Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi keuangan dan transaksi BMN tertentu yang perlu diawasi/dimonitor.
3. Daftar/Rincian: Fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam penyusunan CaLK Laporan Keuangan dan CRBMN pada Laporan BMN

Monitoring Kualitas Data

• Monitoring dilakukan terhadap data transaksi keuangan dan transaksi BMN yang bertujuan untuk mengetahui kualitas data yang tidak sesuai ketentuan.
• Monitoring tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi MonSAKTI (To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian).

Tindak Lanjut Penyelesaian

Tindak Lanjut Penyelesaian dilakukan tergantung berdasarkan jenis permasalahan sebagaimana tercantum pada menu To Do List (case by case)

Periode Tindak Lanjut Penyelesaian

• Satker harus mensegerakan penyelesaian To Do List sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
• Batas waktu untuk periode tindak lanjut penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan jenis To Do List (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, dan Lainnya)

Fitur To Do List

Fitur Monitoring

Fitur Daftar/Rincian

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara :

1. Rekonsiliasi Data LPJ merupakan wewenang Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera)
2. Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan melalui Aplikasi SPRINT di alamat http://sprint.kemenkeu.go.id/
3. Satker diwajibkan mengupload ADK LPJ yang dihasilkan dari aplikasi SAS ke aplikasi SPRINT setiap awal bulan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur,
4. Selain mengupload ADK LPJ ke aplikasi SPRINT, satker juga wajib menyampaikan hardcopy LPJ Bendahara ke KPPN Kuala Tungka sebelum batas sesuai poin di atas
5. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ,
6. Proses Rekonsiliasi di Aplikasi SPRINT antara lain sebagai berikut :
   1. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran
   2. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya
   3. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara
   4. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ
   5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ
   6. Membandingkan data rekening Bendahara dengan data Rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT

Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi UAKPA yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas :

1. SPM-UP
2. SPM-TUP
3. SPM-GUP
4. SPM-LS ke Bendahara

Dasar Pengisian Format Laporan Pertanggungjawaban :

Sebelum mengisi LPJ yang akan disampaikan ke KPPN, Bendahara Satuan Kerja mengisi Buku Kas Umum. Format Buku Kas Umum adalah sebagaimana yang tertuang dalam PER-03/PB/2014 beserta lampirannya. Rangkuman dari Buku Kas Umum tersebut yang diisikan dalam format LPJ (proses dilakukan melalui Aplikasi SAS).

 Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal. Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional
3. Laporan Saldo Rekening Bendahara (dapat dicetak di aplikasi SAS)
4. Copy Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap akhir semester.