Memasuki Tahun 2023, berbagai tantangan organisasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan semakin kompleks dan meningkat. Untuk itu, melalui arahan pimpinan diharapkan:
- Penajaman analytical thinking oleh Kepala Kantor Wilayah
- Peningkatan kapasitas SDM DJPb agar terus diperkuat
- Penambahan pengetahuan terhadap UMKM, APBD dan local economic development
- Penguatan peran sebagai ALCo dan KPPN sebagai frontliner Kemenkeu dan menjadi Finacial Advisor di daerah.
- Pemanfaatn power dan dukungan data
Dari beberapa arahan pimpinan tersebut dirumuskan Isu Strategis tiap fungsi sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Dalam implementasinya, beberapa tantangan yang akan terjadi antara lain adalah Minus Growth Kemenkeu, Disrupsi Teknologi, Penyederhanaan birokrasi dan Job Shifting. Untuk itu dilakukan penyelarasan organisasi sebagai langkah untuk menghadapi tantangan. Pemetaan tugas dan peningkatan output melalui implementasi pola kerja baru diharapkan dapat terlaksana.
Direktorat Jenderal Perbendaharaaan menerbitkan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor.
Dalam tugas baru untuk mengimplementasi Shadow Organization, perlu dilakukan perubahan organisasi sebagai bagian dari penyelarasan struktur organisasi dengan berbagai kebutuhan dan tantangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
