Sehubungan dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-7661/PB.2/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ/LPJ maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyederhanaan LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah untuk satuan kerja mitra kerja KPPN Metro. Tujuan kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyederhanaan LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah untuk satuan kerja mitra kerja KPPN Metro adalah:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan bantuan pemerintah khusus pengelolaan hibah pada tahun anggaran 2017;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pemerintah tahun anggaran 2017;
3. Meningkatkan optimalisasi peran belanja pemerintah, khususnya bantuan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2017;
4. Meningkatkan pemahaman satuan kerja dan institusi terkait atas administrasi bantuan pemerintah dan menyamakan persepsi dan pandangan antara KPPN dengan pemangu kepentingan atas PMK No 173/PMK.05/2016.

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyederhanaan LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah ini dilaksanakan tanggal 6 September 2017 dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terkait bantuan pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Metro.

Peserta FGD adalah :

1. Kepala KPPN Metro beserta Kepala Seksi MSKI dan Kepala Seksi Pencairan Dana
2. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Metro
3. MIN 1 Kota Metro
4. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
5. MI An Nuur Guppi
6. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur
7. Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur
8. Ketua Kelompok Tani Tirto Mulyo
9. Perwakilan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah
10. Perwakilan satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Lampung Timur

Acara dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Metro, Bapak Tri Tenggo Sukmono yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya Focus Group Discussion (FGD) ini. Hasil dari monev pelaksanaan bantuan pemerintah oleh KPPN Metro tanggal 15 s/d 17 Maret 2017 yaitu agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran bantuan pemerintah seharusnya jangan dilaksanakan pada awal tahun/triwulan I dikarenakan masih banyak bantuan pemerintah yang baru saja dicairkan pada bulan Maret 2017 dan belum dimulainya penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Kepala KPPN Metro juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil monev bantuan pemerintah secara nasional sepanjang semester I, didapatkan data sebagai berikut :

• Jumlah Pedoman Umum yang telah disusun K/L :  100%
• Jumlah Petunjuk Teknis yang telah disusun K/L :  ± 69%
• Realisasi Anggaran Semester I :  ± 29%
• Pemanfaatan Bantuan Pemerintah :  ± 34%

Dengan Focus Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat diketahui permasalahan dan penyebab tidak berjalannya penerapan penyederhanaan SPJ/LPJ di lapangan.

Acara yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Pencairan Dana (Bapak Yopiter Agung P.A.) tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan penerapan pertanggungjawaban keuangan TA. 2017 oleh narasumber diskusi, yaitu :

• Bapak Mangisi Ronald Oktonius (Kepala Seksi MSKI), dengan materi :
  1. Latar Belakang pelaksanaan penyederhanaan SPJ/LPJ;
  2. Review Arah Penyederhanaan SPJ/LPJ melalui PMK 173/PMK.05/2016;
  3. Evaluasi Hasil Monev Bantuan Pemerintah oleh seksi MSKI bulan Maret 2017.
• Bapak Nurhasan (perwakilan Dinas Pertanian TPH Kab. Lampung Tengah) dengan materi Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Fasilitas Penerapan Budidaya Padi sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1397/RC.110/C/12/2016 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017 yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/PL.310/C/04/2017.
• Bapak Nursalim (perwakilan Kantor Kemenag Kab. Lampung Timur) dengan materi Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Madrasah sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 7381 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioan Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan diskusi, penyampaian permasalahan dan masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di masing-masing penerima bantuan.

Dari paparan materi dan dan diskusi yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 yang diikuti dengan perubahan juknis penyaluran bantuan pemerintah di tahun 2017 oleh Kementerian Negara/Lembaga secara garis besar sudah mengurangi banyaknya jumlah laporan SPJ/LPJ yang harus disusun oleh penerima bantuan.
2. Kementerian Agama Kota dan Kabupaten merasa masih perlu dilakukan perampingan terhadap petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial di lingkup Kementerian Agama.

Rekomendasi hasil FGD antara lain :

1. Hendaknya untuk bukti fisik kuitansi penerimaan bantuan ditiadakan dan diganti dengan daftar nominatif sebagai tanda terima bantuan. Contohnya untuk SPJ Program Indonesia Pintar, misalnya untuk 1 orang penerima ada 3 bukti fisik. Jika dikalikan dengan jumlah siswa maka penatausahaan akan menjadi menjadi terlalu banyak dan kurang efisien
2. Banyaknya materai yang harus dibubuhkan pada setiap laporanyang berjumlah ± 10-12 materai. Hal ini dirasa masih memberatkan bagi penerima bantuan.
3. Itjen, BPK, dan BPKP diharapkan melakukan pembinaan terhadap laporan SPJ/LPJ yang disampaikan oleh penerima bantuan dengan tetap berpedoman pada juknis penyaluran bantuan pemerintah yang berlaku. Apabila memang ada lampiran SPJ/LPJ yang tidak dipersyaratkan, sebaiknya tidak perlu diminta. 

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Berdasarkan Surat Kepala KPPN Metro No S-593/WPB.08/KP.12610/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberitahuan Rencana Kegiatan Capacity Building bagi Para Pegawai dan Karyawan pada KPPN Metro dibutuhkan adanya suatu kegiatan capacity building bagi para pegawai dan karyawan serta keluarga pegawai dan karyawan KPPN Metro. Maksud dari kegiatan Capacity Buliding adalah untuk meningkatkan sinergi serta performa kinerja antara pegawai dalam satu KPPN maupun antar KPPN dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan bekerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Capacity building yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Lampungdilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB di KPPN Bandar Lampung dengan para pelatih didatangkan dari Bagian Pengembangan SDM Sekretariat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Acara seremonial dan pembukaan dilakukan oleh Bapak Ahmad Fahmi sebagai Plh. Kabu Kanwil DJPB Provinsi Lampung. Kegiatan Capacity Building dilaksanakan dengan dimulai dengan pembagian peserta menjadi beberapa kelompok yang komposisinya adalah dari pegawai KPPN yang berbeda-beda. Setelah itu kegiatan outbound dimulai dengan berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta tingkat kerja sama antara anggota kelompok. Setelah acara selesai terdapat pengarahan dan motivasi oleh pendamping/pelatih dari pihak Bagian Pengembangan SDM Sekretariat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian acara ini penutupan oleh Kepala KPPN Liwa selaku pihak yang meminta kedatangan tim pengembangan pegawai.

Hasil yang diharapkan pada kegiatan service excellent dan capacity building ini adalah para pegawai KPPN Metro khususnya dan pegawai KPPN Lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Lampung umumnya memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni sehingga tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan Sinergi antar pegawai dan juga antara KPPN juga ialah hasil yang diharapkan tercapai oleh kegiatan capacity building ini. Dengan meningkatkan sinergi dan kapasitas pegawai KPPN maka hasil serta kinerja yang diharapkan lebih mudah lebih cepat, dan lebih baik dicapai. Saran untuk kegiatan ini adalah agar lain kali pegawai lebih antusias mengikuti capacity building agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)