Humas UIN RIL – Lima satuan kerja (satker) pengelola Badan Layanan Umum (BLU) Provinsi Lampung bertemu pada forum komunikasi untuk membahas informasi terkait perkembangan BLU dari masing-masing satker. “Forum komunikasi satker BLU provinsi Lampung ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman dan menyampaikan informasi terkait BLU dari masing-masing satker demi kemajuan bersama,” kata Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Faisal, MH saat meyampaikan pengantar pada pertemuan forum komunikasi tersebut di UIN Raden Intan, Selasa (31/10/2017).

Pertemuan forum komunikasi tersebut dihadiri oleh pengelola BLU dari UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung, Poltekkes Tanjung Karang, Bandara Raden Intan, dan  Balai Riset dan Standarisasi Industri Lampung. Hadir juga pada pertemuan ini Rektor UIN Raden Intan dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.

Rektor UIN Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag menyampaikan apresiasi atas forum komunikasi tersebut. ”Forum komunikasi ini cukup penting untuk menyamakan frekuensi terkait BLU. Juga membahas kebaikan dan bermanfaat atau tidak BLU tersebut,” kata Rektor saat member sambutan.

Ia mencontohkan yang sedang diterapkan di UIN Raden Intan. “Sekarang pendidikan mahal berkualitas itu biasa. Tetapi bagaimana kita memberikan pendidikan murah tapi berkualitas. Ini yang saat ini kami (UIN) lakukan. Paradigmanya seperti itu,” jelas Prof. Mukri. Terkait remunerasi, UIN Raden Intan sudah menerapkan remunerasi per-Januari 2017. Sebelum menerapkan remunerasi, pengelola BLU UIN Raden Intan melakukan kajian, FGD dengan ahli, studi banding dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.

“Menurut Kemenkeu BLU kami (UIN) cukup sehat. Jadi dapat menerapkan remun. Remunerasi ini juga masih tahan percobaan dan pengembangan. Jangan sampai ada kesalahan dalam penerapannya,” ujar Rektor saat berbagi pengalaman. Rektor juga menambahkan, perubahan kelembagaan menjadi BLU ini harus membawa manfaat baik untuk lembaga maupun penghuni lembaga. “Bagi mahasiswa kita beri pendidikan murah yang berkualitas. Bagi pegawai dan dosen kita berikan remunerasi agar lebih sejahtera,” pungkasnya.

Hal yang disampaikan rektor disambut baik oleh Kepala Kanwil DJPb Lampung Alfiker Siringoringo. Menurut Alfiker, banyak hal yang bisa dipelajari dari pengelolaan BLU di UIN Raden Intan. “Ada beberapa point yang saya catat dari penjelasan pak Rektor (UIN). Pertama soal kualitas, kedisiplinan, peningkatan kinerja,” kata Alfiker. Kepala Kanwil Kanwil DJPb Lampung juga memaparkan bahwa forum komunikasi ini sudah pernah bertemu beberapa kali. Ia mengatakan, forum komunikasi ini cukup penting untuk diskusi, sharing knowledge, pengalaman, dan hal lainnya. Karena menurutnya, lembaga yang sudah menjadi BLU harus memiliki perubahan yang lebih baik. (NF/FM)

"Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan informasi, serta regulasi,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta (01/11).

Rapimnas ini diikuti oleh seluruh Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Indonesia, dengan tema “Kerja Modern Mengawal APBN Mewujudkan Efisiensi Belanja Negara”. Tema tersebut dimaksudkan untuk menyatukan semangat mengawal pencairan dana APBN, terutama di akhir tahun anggaran 2017. Menurut Mardiasmo, continuous improvement diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian Keuangan yang semakin besar dan berkembang seiring perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi tentu saja lebih banyak dan beragam. Perlu sumber daya yang berkualitas supaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Mardiasmo juga mengingatkan agar berhati-hati dalam pencairan dana APBN mendekati akhir tahun anggaran, terutama pencairan DAK Fisik dan Dana Desa. Ekspektasi yang besar oleh masyarakat kepada DAK Fisik dan Dana Desa sangat rentan memicu permasalahan bila terjadi problem dalam proses pencairannya. "Memang akan ada potensi ketika kita menegakkan governance, ketika pengajuan pencairan yang tidak memenuhi syarat tidak kita cairkan daripada melanggar ketentuan, bisa timbul ketidakpuasan, karena ekspekstasi mereka kan dibayar, terima dana," ujar Mardiasmo Lebih lanjut Mardiasmo berharap supaya di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sedang dibangun serta pencairan DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sekarang, Ditjen Perbendaharaan senantiasa menjaga performance pelayanan secara maksimal kepada stakeholders di akhir tahun anggaran 2017 ini.

Senada dengan pernyataan Wamenkeu, dalam laporannya Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono memaparkan pula sejumlah upaya dan kebijakan Ditjen Perbendaharaan untuk terus melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran, khususnya menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Di antaranya menyusun jadwal pencairan dana melalui KPPN supaya tidak terjadi overload, melaksanakan simplifikasi laporan untuk DAK Fisik dan Dana Desa, serta meningkatkan peran teknologi dan informasi melalui penyempurnaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja di daerah. (PW/DK)

Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2712-wamenkeu-djpb-diharapkan-terus-lakukan-continuous-improvement.html

Jakarta, 30/10/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga keseimbangan antara menjalankan pekerjaan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Family Gathering keluarga besar Kemenkeu dalam rangkaian peringatan Hari Oeang ke-71 di Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (28/10).

“Di dalam kecintaan Anda terhadap republik ini melalui bekerja yang sangat baik di Kementerian Keuangan, tolong selalu dijaga keseimbangan antara keluarga dan kerja. Karena kerja itu tidak selamanya, keluarga adalah selamanya,” pesannya.

Menkeu mengatakan, kalaupun harus kerja lembur, hal itu hanya dilakukan untuk kondisi yang bersifat insidentil, mendesak dan tidak setiap hari. Oleh karena itu, ia juga meminta pihak keluarga pegawai dapat turut memahami situasi tersebut.

“Kalau Ibu Menteri kadang-kadang minta mereka harus bekerja sampai larut malam, mohon didukung bukan karena ingin melakukan perkerjaan sampai malam mendzolimi waktunya keluarga, tapi memang kadang-kadang kami dihadapkan suatu tugas yang harus menyelesaikan secara penuh sehingga kita harus bekerja sampai larut malam. Tapi itu tidak setiap hari,” tegas Menkeu.  Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berterima kasih dan mengapresiasi dedikasi para pegawai Kemenkeu serta dukungan keluarganya selama ini.  

“Saya juga ingin berterima kasih terutama kepada keluarga, pasangan masing-masing dan putera-putrinya karena merekalah yang mendukung Anda semua untuk bisa bekerja secara penuh dan baik untuk Kementerian Keuangan,” ujar Menkeu. (bit/nr)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-jaga-keseimbangan-antara-keluarga-dan-pekerjaan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo,membuka acara Corner Day Transformasi Kelembagaan Tahun 2017 di Aula Kanwil DJPb Lampung, Senin (23/10).

Kakanwil mengatakan sebagai institusi pemerintah yang bergerak di bidang keuangan, harus bergerak menyongsong perubahan yang terjadi di bidang Financial Technology yakni Gerakan Nasional Nontunai.

Untuk turut berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Lampung melaksanakan Pilot Project Penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah yang rencananya akan dilaksanakan paling lambat pada 1 November 2017.

Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman stakeholder serta menjaring masukan/saran/solusi terkait proses Transformasi Kelembagaan yang sedang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan Corner Day Transformasi Kelembagaan Tahun 2017 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2017 merupakan kegiatan diskusi dalam format acara talk show.

Dari hasil diskusi tersebut terungkap bahwa tujuan dilaksanakannya program penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara guna meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Juga mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.

Sumber : http://www.lampost.co/berita-djpb-sosialisasi-penggunaan-kartu-kredit-untuk-transaksi-apbn

Jakarta, djpbn. kemenkeu.go.id,- Alokasi APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama pada sisi belanja. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja ditetapkan menjadi Rp2.204 Triliun setelah pada tahun 2017 ini dialokasikan belanja sebesar 2.080 Triliun. Di dalam alokasi tersebut, terdapat dana infrastruktur yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator dalam tercapainya pengelolaan APBN yang baik adalah dengan berhasil diraihnya opini WTP pada LKPP 2016.

Dari beragam proses tersebut, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran yang vital sebagai unit pengawal APBN di Kementerian Keuangan. Dalam rangkaian acara Seminar Peringatan 71 Tahun Hari Oeang yang digelar di Gedung Dhanapala Jakarta (23-25 Oktober), Ditjen Perbendaharaan bersama unit lainnya menjadi narasumber dan sharing knowledge dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian Lembaga (K/L), BUMN, Perbankan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta berbagai akademisi terkait peran dan fungsi tersebut.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Didyk Choiroel, berujar bahwa untuk menghasilkan output yang tepat dalam mengalokasikan belanja APBN yang lebih efektif dan efisien akan menjadi tugas yang harus direalisasikan oleh Ditjen Perbendaharaan. “ Namun untuk outcomenya, apakah bisa terealisasi di tahun yang sama akan menjadi tantangan kita (Ditjen Perbendaharaan.red),” tambah Dydik(23/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menganggap bahwa belanja Infrastruktur yang dilakukan oleh negara masih dalam batas untuk memenuhi kebutuhan. “Infrastructure is not a Luxury, It is a Necessity,” kata Sri Mulyani (24/10). Sri Mulyani juga menambahkan bahwa konsep NKRI terbentuk tidak hanya melalui aspek politik dan hukum, tetapi kesatuan itu juga terbentuk dari aspek ekonomi dan sosial yang membutuhkan konektivitas maupun mobilitas melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.

Konsentrasi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur juga dinilai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, sebagai hal yang tidak bisa disebut berlebihan. Ditjen Perbendaharaan yang mengawal belanja APBN memiliki peran penting dalam pengelolaan dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik itu yang teralokasi langsung dalam APBN maupun yang berasal dari pinjaman luar negeri. “Lebih dari 2000 Triliun dana infrastruktur teralokasi melalui APBN dan harus dikeluarkan melalui Treasury. Sesuai tusinya, Ditjen Perbendaharaan juga mengelola investasi yang berasal dari pinjaman dari luar negeri untuk kemudian diterima oleh APBN, lalu diteruskan kepada pemda, BUMN, atau BUMD,” tutur Marwanto (24/10).

Sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan kepada berbagai pelaku ekonomi terhadap pengelolaan APBN pemerintah tersebut, Ditjen Perbendaharaan siap untuk kembali berkomitmen untuk meraih WTP atas LKPP TA 2017 ini. “Laporan Keuangan bisa digunakan menjadi sebuah tools untuk mengukur apakah uang yang dikelola oleh APBN betul-betul telah dilaksanakan secara optimal oleh semua stakeholder di seluruh negara ini,” ujar Marwanto (25/10).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Ditjen Perbendaharaan merupakan unit yang bertanggungjawab secara langsung dalam mengkoordinasikan proses pembuatan LKPP. Di dalamnya dapat dinilai kualitas dari proses penyusunan tersebut, termasuk kualitas dari hasil penyusunan tersebut yakni cetakan LKPP yang menjadi tantangan untuk dipertahankan karena telah berhasil meraih opini WTP. (dnr)

Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2710-sinergi-ditjen-perbendaharaan-dalam-proses-pengelolaan-belanja-apbn,-pembangunan-infrastruktur,-dan-peningkatan-kualitas-laporan-keuangan.html