Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian desa yang disertai transparansi kepada masyarakat menjadi hal menarik yang ditemui dalam kunjungan Dirjen Perbendaharaan untuk meninjau pengelolaan dana desa pada beberapa desa di Provinsi Gorontalo tersebut.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kabile Bone, Desa Olele, mendapat apresiasi dari Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, atas pengelolaan dana desa yang sangat baik dan transparan. Dipasangnya baliho berisi daftar besaran dana desa yang diterima beserta aliran penggunaan dananya menjadi salah satu poin positif yang diapresiasi.

“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya di provinsi lain," kata Marwanto Harjowiryono dalam kunjungannya (23/9).

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas alokasi penggunaan dana desa pada Desa Olele. Desa Olele merupakan salah satu desa yang berlokasi dekat dengan kota Gorontalo dan memiliki potensi wisata yang baik. Akses jalan yang baik mendorong lebih banyak wisatawan yang datang dari kota sehingga mampu menggerakan pertumbuhan desa.

“Membangun jalan menuju area wisata adalah keputusan yang bagus karena kita berharap bahwa dengan fasilitas jalan yang semakin baik maka kunjungan wisata akan semakin bertambah,” kata Marwanto.

Dalam kunjungan ke Desa Olele, Dirjen Perbendaharaan pun melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari aksi "Treasury Go Green" yang menjadi salah satu program inisiatif Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2017 ini.

Hal serupa juga ditemui dalam kunjungan berikutnya di Desa Limboto, Kecamatan Limboto (24/9). Di desa yang memiliki danau alami ini, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengoptimalkan dana desa dalam rangka pemeliharaan Danau Limboto untuk peningkatan sektor pariwisata setempat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, juga mengapresiasi hal tersebut. “Mudah-mudahan hal ini dapat diceritakan kepada rekan-rekan Bupati yang lain, supaya ini betul-betul digelorakan dan bisa menjadi contoh sukses bahwa dana desa betul-betul untuk masyarakat desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.

Kunjungan ke sejumlah desa untuk meninjau pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sesuai on the spot tersebut merupakan salah satu agenda Dirjen Perbendaharaan dalam rangkaian acara Rakor Regional Ditjen Perbendaharaan lingkup Sulawesi pada tanggal 21 s.d. 24 September 2017 di Gorontalo, yang diikuti oleh jajaran kantor unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di wilayah Sulawesi. (DNR)

Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).

"Sebagaimana disampaikan oleh Presiden, akuntabilitas harus difokuskan pada hasil, bukan hanya prosedur. Tata kelola pelaksanaan penggunaan anggaran harus terjaga sehingga laporan keuangan bukan hanya memiliki akuntabilitas dan transparansi tinggi tetapi juga mencapai tujuan (dari penggunaan anggaran)," lanjut Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menyatakan apresiasi sekaligus kebanggaan dengan capaian status WTP yang diraih oleh sejumlah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, ia mengingatkan agar tak berpuas diri di situ. Misalnya, masih terdapat beberapa hal yang berdasarkan audit BPK terhadap LKPP 2016 perlu mendapat perhatian.

"WTP artinya compliance terhadap peraturan perundang-undangan maupun asas-asas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Namun aspek efisiensi dan korupsi belum tentu. Pimpinan pusat maupun daerah tetap harus melihat secara detail terutama aspek efisiensi dan efektivitas atau penyerapan," jelasnya. Sri Mulyani mencontohkan, jika sudah didesain sebuah program maka kemampuan eksekusinya juga harus sudah dipikirkan. Jangan sampai malah menjadi beban belanja dan bisa berujung ke defisit.

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi pun mendapat sorotan dari Sri Mulyani. "Jangan sampai kita WTP tapi OTT. Kita juga harus waspada," tegasnya mengingatkan. Sri Mulyani berharap para pimpinan baik di pusat maupun daerah memiliki komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efisien, dan tetap bersih agar dapat sekaligus memerangi korupsi.

Sri Mulyani sempat pula menyinggung perlunya sinergi kebijakan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dalam menghadapi masalah perekonomian global.

"Kondisi ekonomi global berpengaruh ke Indonesia, termasuk ke APBN dan APBD. Pemulihan ekonomi berjalan, tetapi muncul risiko yang harus diwaspadai. Misalnya perubahan suku bunga, proteksionisme, ketegangan di level regional maupun global, arus modal, dan perkembangan politik di berbagai belahan dunia. Perlu sinergi pusat dan daerah menggunakan instrumen-instrumen fiskal agar perekonomian punya daya tahan yang tinggi," pungkasnya.

Sumber : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2685-menteri-keuangan-jangan-sampai-kita-wtp-tapi-ott.html

Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik TA 2017 yang dilaksanakan oleh KPPN sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4360/PB.1/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal pelaksanaan training mandiri dalam rangka penyaluran DAK Fisik Tahun 2017 perlu diadakan kegiatan Bimbingan Teknis DAK Fisik dan Dana Desa bagi Pemda Mitra Kerja KPPN Metro.

Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis DAK Fisik dan Dana Desa bagi Pemda Mitra Kerja KPPN Metro adalah :

1. Menyampaikan dan menjelaskan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dan Perdirjen PER-4/PB/2017 kepada petugas dari Pemda Mitra Kerja KPPN Metro;
2. Memaparkan penggunaan aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa kepada petugas dari Pemda Mitra Kerja KPPN Metro;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan mengundang pejabat dan pegawai terkait penyaluran DAK Fisik dan/atau Dana Desa pada Pemda Mitra Kerja KPPN Metro.

Acara seremonial dan pembukaan oleh Kepala KPPN Metro Bapak Tri Tenggo Sukmono, yang pokok bahasannya adalah:

1. Pentingnya melaksanakan bimtek ini dengan baik dan benar agar memahami apa saja yang harus dilaksanakan untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017.
2. Pelayanan Perbendaharaan di KPPN Metro adalah pelayanan bebas biaya dan tidak ada pungutan liar.
3. Penyampaian Program Perbendaharaan Go Green yang dilaksanakan pada KPPN Metro dan himbauan agar program tersebut juga dapat dilaksanakan oleh Pemda mitra kerja KPPN Metro.
4. Pemaparan Materi PMK Nomor 50/PB.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Bapak Niko selaku Kepala Seksi Vera KPPN Metro/PPSPM Satker Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa.

Pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Transfer Daerah terdiri dari berbagai macam dan cara, diantaranya adalah Dana Alokasi Khusu Fisik dan Dana Desa, yang pada tahun 2017 kedua hal ini dilimpahkan penyalurannya melalui KPPN Mitra Kerja Pemda masing-masing.
2. Latar Belakang serta berbagai hal yang mendasari perubahan Transfer Daerah berupa DAK Fisik dan Dana Desa yang sekarang disalurkan oleh KPPN.

Pemaparan Materi PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada DJPB oleh Ibu Trianti selaku Kepala Seksi Bank/PPK Satker Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa serta Saudara Deswanda Pratama sebagai Staf. Pembahasan yang disampaikan adalah penjelasan atas seluruh Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN selaku Satker Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa.

Pelatihan Penggunaan Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa oleh Saudari Jessica S Putri dan Saudara Abdurrahman Baidlowi. Pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan atas penggunaan Aplikasi OMSPAN pada lingkup DJPB dan Satker Mitra kerja KPPN serta kedepannya untuk keperluan pelaporan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Penjelasan menu-menu pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Training Mandiri yang dilakukan oleh Operator/Petugas dari Pemda masing-masing dengan dibimbing oleh Narasumber.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi

Berau,djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam rangka koordinasi untuk menyikapi kondisi terkini pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb khususnya pada kantor wilayah DJPb se-Kalimantan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) Kalimantan (15/09).

“Saat ini kita sudah di penghujung triwulan ke-3 tahun 2017. Praktis tinggal 3 bulan lagi sudah akhir tahun 2017. Masa akhir tahun anggaran tersebut membawa konsekuensi atas janji pemerintah sekaligus akselerasi pembangunan nasional, serta ujian bagi kita di DJPb,” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan arahannya.

DJPb bertugas mengawal APBN tahun 2017 yang terdiri dari sisi belanja sebesar Rp2.080,5 triliun dan sisi penatausahaan penerimaan sebesar Rp1.750,3 triliun. Sementara itu di tahun 2018 yang akan datang balanja negara sebesar Rp2.204,4 T dan penatausahaan penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun. Sebagian belanja negara tersbut didistribusikan melalui dana transfer ke daerah. Tahun 2017 alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. “Dengan semakin masifnya alokasi dana ke daerah tersebut, perlu diimbangi dengan semakin tertibnya monitoring atas pelaksanaannya. Tolong antar KPPN khususnya se-Kalimantan agar saling sharing pelaksanaan pencairan Dana Desa, jadi terapi terhadap permasalahan yang telah terjadi dapat dipakai di tempat lain,” pesan Marwanto.

Pada pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2017 di Istana Negara (14/09), Presiden menyampaikan beberapa arahan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana APBN dan APBD. “Masih banyak penentuan tujuan dan sasaran program/kegiatan di lapangan yang belum berorientasi pada hasil (outcome),” kata Presiden Joko Widodo. “Mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan masih rumit, beragam dan menyita waktu dan tenaga” tambah presiden.

Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menyederhanakan tata kelola penyaluran bantuan pemerintah, dari yang semula perlu mengirimkan 44 jenis laporan menjadi cukup 2 jenis laporan. “Tolong Kepala Kanwil dan Kepala KPPN memantau dan melaporkan, apakah penyederhanaan tersebut berjalan di lapangan sampai level petunjuk teknis,” pesan Marwanto. [TAP]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-92/PB/2016 tentang Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017. Salah satu Program pada Hari Bakti Perbendaharaan 2017 adalah pelaksanaan gerakan Green Office, yaitu konsep tentang sebuah kantor yang kegiatannya dijalankan dengan cara ramah lingkungan. Sebagai dukungan terhadap program tersebut seluruh ASN pada KPPN Metro diupayakan untuk terlibat aktif agar produktifitas organisasi dan kepedulian seluruh stakeholder KPPN terhadap lingkungan meningkat. Dasar dari pelaksanaan Perbendaharaan Go Green adalah:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2009 tentang Kantor Peduli Lingkungan.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan Go Green di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tujuan Program Perbendaharaan Go Green adalah:

1. Untuk meningkatkan kepedulian pegawai KPPN Metro dan stakeholder terhadap lingkungan;
2. Untuk meningkatkan brand image Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Untuk meningkatkan efisiensi belanja dan produktivitas kinerja;
4. Untuk mengedukasi seluruh ASN Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar berpartisipasi secara aktif menjaga lingkungan;
5. Untuk menjadi sarana komunikasi publik bahwa Direktorat Jenderal Perbendahaharaan merupakan organisasi yang memiliki komitmen dan strategi yang responsif terhadap kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan program “Perbendaharaan Go Green” dilaksanakan pada wilayah Gedung Kantor dan Halaman KPPN Metro, serta rumah dinas KPPN Metro.

• Tanggal Pelaksanaan : KPPN Metro melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lingkungan kantor pada tanggal 28 April 2017 dan di lingkungan rumah dinas dan pegawai pada tanggal 15 September 2017.
• Lokasi : Lokasi penanaman pohon dan bunga dilakukan di lingkungan kantor dan rumah dinas pegawai KPPN.
• Jumlah Bibit Pohon yang ditanam : Bibit Pohon dan Bunga yang ditanam berjumlah 20 bibit.

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan penanaman satu pegawai satu pohon ini adalah pentingnya pemahaman, kepedulian, dan tindakan pegawai atas pelestarian lingkungan di lingkungan kantor, lingkungan keluarga hingga pribadi. Saran atas pelaksanaan kegiatan ini adalah agar program peningkatan pemahaman pelestarian lingkungan seperti Perbendaharaan Go Green dapat berjalan terus dan mampu berkembang menyesuaikan kondisi dan metode terkini dalam mengelola kantor yang hijau.

Dalam rangka mengawal serta menjaga akurasi dan kualitas Laporan Keuangan UAKPA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual perlu diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas dan operator satuan kerja Mitra Kerja KPPN Metro. Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2017 pada Satker Mitra Kerja KPPN Metro adalah :

1. Meningkatkan kinerja petugas dan operator penyusun laporan keuangan satker K/L;
2. Meningkatkan akurasi dan kualitas Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2017;
3. Meningkatkan pemahaman petugas dan operator satker mengenai kedudukan dan tanggung jawabnya dalam penyusunan laporan keuangan satker K/L.
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan performa kinerja Satker dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah
5. Mengoptimalkan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervisi, dan bimbingan teknis serta asistensi

Bimbingan Teknis ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juli 2017 dengan mengundang Seluruh Operator SAIBA dan yang terkait di Satuan Kerja pada lingkup pembayaran KPPN Metro yang diharuskan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada Semester I Tahun 2017.

Acara seremonial dan pembukaan oleh Kepala KPPN Metro Bapak Tri Tenggo Sukmono, yang pokok bahasannya adalah:

1. Pentingnya Pendampingan Penyusunan LK UAKPA Kementerian/Lembaga untuk operator dan petugas SAIBA untuk menjaga laporan keuangan pemerintah yang tepat dan andal.
2. Penyampaian Program Perbendaharaan Go Green yang dilaksanakan pada KPPN Metro dan himbauan agar program tersebut juga dapat dilaksanakan oleh satker mitra kerja KPPN Metro.
3. Memaksimalkan website KPPN Metro terkait informasi dan peraturan terbaru

Materi Aplikasi SAIBA dan e-Rekon yang disampaikan oleh Saudara Agus Bayu Santoso selaku Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Overview Aplikasi SAIBA dan E-Rekon
2. Troubleshooting terkait permasalahan pelaporan keuangan pada Aplikasi SAIBA

Materi Penelaahan Data LKKL Tahun Anggaran 2016 oleh Saudari Niken Agustin sebagai Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan/Review Penelaahan Data LKKL.
2. Pembahasan atas telaahan yang harus segera disampaikan ke KPPN.
3. Tata cara penyampaian telaahan LKKL ke KPPN.

Materi Penyampaian Laporan Keuangan oleh bapak Niko selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan pembahasan yang disampaikan adalah:

1. Penyampaian Laporan Keuangan Satker K/L Mitra Kerja KPPN Metro agar teliti dan tepat waktu.
2. Pembahasan tentang exception report laporan keuangan agar diminimalisir.

Hasil yang diharapkan akan dicapai dengan kegiatan Bimbingan tekis ini adalah peningkatan pemahaman satker dalam Penyusunan LKKL dan Penelaahan Data LKKL Semester I Tahun 2017. Serta diharapkan juga peningkatan kualitas LKKL kementerian/lembaga yang andal dan akurat agar mencapai target yang diinginkan. Saran atas pelaksanaan bimtek ini adalah agar pendampingan penyusunan LKKL dilakukan terus menerus pada setiap kesempatan yang ada seperti saat konsultasi Satker ke KPPN supaya kualitas Laporan Keuangan terus meningkat.

Kontributor : Abdurrahman Baidlowi