Mengawal RPATA di Tengah Pemulihan Sumatera Barat: Peran Strategis KPPN dalam Menjaga Akuntabilitas APBN Pasca Bencana 2025

Oleh Gisela Phabet (PTPN KPPN Padang)

Bencana alam yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 tidak hanya meninggalkan luka sosial dan fisik, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam penyelesaian pekerjaan kontraktual pemerintah. Di sinilah peran KPPN melalui mekanisme RPATA menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan APBN secara tertib, efektif, dan akuntabel.

Kondisi Sumatera Barat Pasca Bencana November 2025

Pada bulan November 2025, Sumatera Barat diguncang oleh gempa bumi yang disertai longsor di berbagai wilayah. Dampak bencana ini merusak infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ribuan rumah rusak, fasilitas pendidikan lumpuh, dan pelayanan kesehatan menghadapi keterbatasan sarana. Pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga segera melakukan langkah tanggap darurat, namun pemulihan membutuhkan waktu panjang.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran, bencana ini menyebabkan banyak pekerjaan kontraktual yang sedang berjalan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kontrak pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas publik, maupun pengadaan barang/jasa tertunda karena kondisi lapangan tidak memungkinkan. Tidak sedikit satuan kerja harus menghadapi kendala serius dalam menyelesaikan pekerjaan sebelum batas akhir tahun anggaran 2025.

Dampak Bencana terhadap Penyelesaian Pekerjaan Kontraktual

Sesuai ketentuan pengelolaan anggaran, setiap pekerjaan kontraktual yang tidak selesai hingga akhir tahun anggaran berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas dan efisiensi. Satuan kerja menghadapi dilema kondisi kebutuhan masyarakat pasca bencana mendesak untuk segera dipenuhi, sementara mekanisme keuangan negara menuntut ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan.

Beberapa dampak nyata yang terjadi antara lain tertundanya serah terima pekerjaan (BAST) karena kondisi lapangan rusak, keterlambatan progres fisik yang menghambat penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), kendala pembayaran kepada penyedia barang/jasa karena dokumen kontrak tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal hingga risiko akuntabilitas jika dana tetap dicairkan tanpa dasar penyelesaian pekerjaan yang sah.

Situasi ini menuntut adanya mekanisme khusus agar dana yang sudah dialokasikan tidak hilang manfaatnya, sekaligus menjaga agar APBN tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

RPATA sebagai Solusi dalam PMK 84 Tahun 2025

Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan (RPATA). Regulasi ini menyempurnakan aturan sebelumnya dan memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menampung dana pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran.

RPATA berfungsi sebagai rekening penampungan akhir tahun anggaran yang menampung dana atas pekerjaan kontraktual yang belum selesai, baik yang direncanakan selesai pada akhir tahun maupun yang membutuhkan perpanjangan waktu. Dengan adanya RPATA, dana tidak langsung hangus, melainkan ditampung sementara untuk kemudian digunakan sesuai penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya.

Dalam kondisi pasca bencana di Sumatera Barat, RPATA menjadi instrumen vital yang memastikan keberlanjutan pelaksanaan anggaran negara. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai untuk tetap dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran, sehingga kontrak yang sudah berjalan tidak harus dibatalkan seluruhnya. RPATA juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan penyedia barang dan jasa, karena hak pembayaran mereka tetap terlindungi meskipun terjadi keterlambatan akibat kondisi darurat. Lebih jauh, keberadaan RPATA menegakkan akuntabilitas keuangan negara dengan sistem penampungan yang jelas, terukur, dan sesuai ketentuan, sehingga setiap rupiah anggaran tetap tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ilustrasi bukan gambar sebenarnya dan merupakan hasil generate dari chatgpt

Peran Strategis KPPN dalam Mengawal RPATA

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan memiliki peran sentral dalam memastikan RPATA berjalan sesuai ketentuan. Undangan Kepala KPPN Padang Nomor UND-112/KPN.0301/2025 tanggal 09 Desember 2025 hal Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran RPATA Tahun 2025 merupakan langkah awal pelaksanaan RPATA di penghujung tahun anggaran 2025. KPPN Padang melakukan pemantauan progres pekerjaan kontraktual satuan kerja menjelang akhir tahun anggaran dan mengidentifikasi kontrak-kontrak yang berpotensi masuk ke dalam RPATA.

1. Pengujian Dokumen dan Penerbitan SP2D Penampungan

KPPN memastikan bahwa setiap Surat Perintah Membayar (SPM) penampungan yang diajukan Satuan kerja memenuhi persyaratan formal. Dokumen kontrak, kartu pengawasan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak diverifikasi dengan teliti agar dana yang ditampung benar-benar sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penampungan. Dana kemudian dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RPATA. Proses ini memastikan bahwa alokasi anggaran tetap tercatat dan tidak hilang, meskipun pekerjaan belum selesai.

2. Pengujian Dokumen dan Penerbitan SP2D Pembayaran dan Penihilan

KPPN melakukan pengujian atas SPM pembayaran dengan memastikan kesesuaian data kontrak, jumlah dana yang ditampung, nilai tagihan, serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum menerbitkan SP2D pembayaran. Selanjutnya, KPPN juga berwenang menguji dan menerbitkan SP2D penihilan apabila terdapat saldo RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, sehingga dana dapat dikembalikan ke kas negara secara tertib. Selain itu, KPPN memiliki kewajiban untuk mengembalikan SPM pembayaran dan SPM penihilan apabila tidak diajukan bersamaan, serta memberikan kesempatan kepada Satuan kerja  untuk memperbaiki dokumen dalam jangka waktu dua hari kerja.

3. Pemberian Persetujuan Kesempatan Melewati Tahun Anggaran

Peran terakhir KPPN adalah mengawal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran. Sesuai Pasal 16 PMK 84 Tahun 2025, pekerjaan tertentu dapat diberikan kesempatan hingga 90 hari kalender setelah akhir masa kontrak. KPPN memastikan bahwa permohonan perpanjangan dari satuan kerja sesuai ketentuan, baik dari sisi jenis pekerjaan maupun waktu pengajuan. Dengan pengawasan ini, pekerjaan yang tertunda tetap dapat dilanjutkan tanpa melanggar aturan pengelolaan APBN, sehingga pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap memperoleh manfaat

Data Triwulan IV 2025: Gambaran Konkret Peran KPPN Padang

Sampai dengan 31 Desember 2025, berdasarkan data OMSPAN terdapat 174 kontrak dari 33 satuan kerja yang masuk ke dalam RPATA dengan nilai pengisian sebesar Rp153,77 miliar. Dari jumlah tersebut, pembayaran yang sudah dilakukan baru mencapai Rp12,25 miliar, sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp141,51 miliar yang harus diselesaikan.

Kondisi ini menegaskan betapa besar tanggung jawab KPPN dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian kontrak RPATA berjalan sesuai ketentuan PMK 84 Tahun 2025. KPPN tidak hanya berperan sebagai penguji dokumen dan penerbit SP2D, tetapi juga sebagai pengawal disiplin waktu bagi satuan kerja agar menyampaikan informasi perpanjangan kontrak, SPM pembayaran, maupun SPM penihilan tepat waktu. Dengan demikian, KPPN menjadi garda terdepan dalam menjaga agar dana yang ditampung melalui RPATA tetap akuntabel dan dapat digunakan untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat.

Lebih jauh, peran KPPN dalam mengawal RPATA bukan sekadar administratif, melainkan juga strategis dalam menjaga kredibilitas pengelolaan APBN. KPPN Padang menekankan pentingnya kedisiplinan satuan kerja untuk mempedomani batas waktu penyampaian dokumen, yaitu paling lambat 5 hari kerja setelah akhir masa kontrak untuk pemberian kesempatan, dan 10 hari kerja setelah BAST/BAPP untuk pengajuan SPM pembayaran atau penihilan. Ketegasan ini memastikan bahwa saldo RPATA tidak menjadi beban akuntabilitas di tahun berikutnya, sekaligus menjamin bahwa hak penyedia barang/jasa tetap terlindungi. Dengan pengawalan yang konsisten, KPPN berperan menjaga kelancaran arus dana, transparansi, serta keberlanjutan pembangunan di tengah kondisi darurat, sehingga APBN tetap hadir sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Kesimpulan

RPATA dan KPPN memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan APBN pasca bencana Sumatera Barat 2025. Melalui mekanisme penampungan, pengujian, pembayaran, dan penihilan, KPPN memastikan bahwa setiap rupiah anggaran tetap akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 “Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”

KETEPATAN PENGISIAN CAPAIAN OUTPUT PERKUAT NILAI IKPA SATKER TAHUN 2025

Oleh Reza Kurniawan (PTPN KPPN Padang)

Padang – Pengelolaan anggaran negara yang efektif menuntut keseimbangan antara realisasi belanja dan capaian kinerja yang terukur. Sepanjang tahun 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang terus mendorong penguatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui pemantauan capaian output satuan kerja (satker). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketepatan waktu pengisian data capaian output dan kualitas realisasi Rincian Output (RO) memiliki peran signifikan dalam membentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker. Evaluasi capaian output periode Desember 2025 menjadi momen penting karena mencerminkan kinerja satker selama satu tahun anggaran penuh. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada dua komponen utama, yakni ketepatan waktu pelaporan dan capaian RO, yang selanjutnya terintegrasi dalam indikator capaian output pada perhitungan IKPA.

Ketepatan Waktu sebagai Pilar Akuntabilitas Kinerja

Ketepatan waktu pengisian dan pengiriman data capaian output menjadi indikator awal kedisiplinan satker dalam pengelolaan kinerja anggaran. Data ketepatan waktu diperoleh dari sumber data Online Monotoring SPAN (OMSPAN) pada data kertas kerja KCO yang menunjukkan persentase jumlah RO yang telah dilaporkan dibandingkan dengan jumlah RO yang wajib dilaporkan. Dikategorikan tepat waktu apabila satuan kerja mengirim capaian output pada 5 hari kerja bulan berikutnya.

Berdasarkan data OMSPAN pada kertas kerja KCO, sebanyak 95,98% satker mitra KPPN Padang telah melakukan pengisian capaian output bulan Desember 2025 secara tepat waktu. Dari total 249 satker yang terpantau, sebanyak 239 satker berhasil menyampaikan data capaian output secara lengkap sesuai periode pelaporan. Tingginya tingkat ketepatan waktu ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan satker dalam pelaporan kinerja, serta mendukung kelancaran proses konfirmasi dan validasi data capaian output sebagai dasar penghitungan indikator kinerja dan nilai IKPA.

Capaian RO, Ukuran Efektivitas Anggaran

Selain ketepatan waktu, kualitas kinerja anggaran tercermin dari capaian RO. Capaian RO menunjukkan sejauh mana target output yang direncanakan dalam DIPA dapat direalisasikan secara nyata. Data capaian RO yang telah terkonfirmasi dan dinyatakan valid selanjutnya dihimpun dalam indikator Capaian Output pada laporan Indikator Pelaksanaan Anggaran.

Capaian RO yang optimal menandakan bahwa anggaran yang dikelola satker tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara progres output dan realisasi anggaran dapat memunculkan anomali data yang berdampak pada penurunan nilai kinerja.

Korelasi Ketepatan Pengisian Capaian Output dengan Nilai Akhir IKPA

Hasil pengolahan data menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara ketepatan pengisian capaian output dengan Nilai Akhir IKPA (Nilai Total/Konversi Bobot). Satker yang disiplin mengisi dan mengunggah data capaian output tepat waktu, serta memastikan kualitas capaian RO yang dilaporkan, cenderung memperoleh nilai IKPA yang lebih tinggi.

Hal ini terjadi karena indikator capaian output merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penilaian IKPA. Data capaian output yang lengkap, tepat waktu, dan valid menjadi dasar penilaian kinerja yang objektif. Dengan demikian, keterlambatan atau rendahnya kualitas pengisian capaian output secara langsung berimplikasi pada penurunan nilai IKPA satker secara keseluruhan.

Top 5 Kode BA dengan Kinerja Capaian Output dan IKPA Tinggi

Berdasarkan data Indikator Pelaksanaan Anggaran Januari 2026 (posisi akhir Tahun Anggaran 2025), terdapat lima Kode BA yang menunjukkan kinerja menonjol dengan capaian output dan nilai IKPA yang tinggi. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan bahwa mayoritas Kode BA tersebut mencatat capaian output mendekati atau mencapai 100 persen, sejalan dengan nilai IKPA yang berada pada kisaran sangat baik. Secara rata-rata, Kode BA 116, 66, 117, 15, dan 4 menjadi contoh bahwa konsistensi dalam pengisian capaian output dan pengelolaan kinerja anggaran mampu menghasilkan nilai IKPA yang optimal. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas pengisian capaian output bukan sekadar aspek administratif, melainkan faktor strategis dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Hal ini dikarenakan nilai capaian output menjadi penyumbang tertinggi nilai kinerja pelaksanaan anggaran yaitu sebesar 25% paling tinggi dari 6 indikator lain.

Peran KPPN Padang dalam Penguatan Kinerja Satker

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Padang berperan aktif dalam melakukan pembinaan, asistensi, serta monitoring terhadap satker mitra kerja. Sepanjang 2025, KPPN Padang secara konsisten memberikan pendampingan teknis, melakukan evaluasi berkala, dan mendorong perbaikan kualitas data capaian output. Upaya ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan ketepatan waktu pelaporan dan kualitas capaian RO satker.

Rekomendasi Penguatan Pengisian Capaian Output Tahun 2026

Memasuki Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian satker. Pertama, penguatan pemahaman substansi RO, agar pengisian PCRO dan RVRO benar-benar mencerminkan progres riil pelaksanaan kegiatan. Kedua, peningkatan disiplin waktu pelaporan, dengan memanfaatkan periode pelaporan reguler sehingga tidak bergantung pada pembukaan periode tambahan. Ketiga, peningkatan kualitas keterangan dan referensi data, untuk meminimalkan anomali dan mempercepat proses konfirmasi serta validasi. Keempat, penguatan koordinasi antara satker dan KPPN, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan data capaian output secara dini.

Penutup

Capaian output satker tahun 2025 menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan kualitas pengisian data capaian output memiliki korelasi kuat dengan nilai akhir IKPA. Melalui penguatan disiplin pelaporan dan peningkatan kualitas capaian RO, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran satker di wilayah KPPN Padang pada tahun 2026 semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

“Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”

Mendorong Cashless Society : Realisasi KKP pada Satker Mitra KPPN  Padang Tahun 2024

oleh : Reza Kurniawan, JF PTPN Terampil KPPN Padang

    Salah satu bentuk perkembangan teknologi pada sektor keuangan pemerintah yaitu pembayaran belanja negara menggunakan kartu kredit pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu kredit pemerintah secara resmi digunakan sejak tahun 2018 oleh satuan kerja APBN seluruh Indonesia.

   Inovasi dan Teknologi menurut Paul Romer dalam teori pertumbuhan endogen menekankan peran inovasi dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Kartu kredit pemerintah adalah salah satu bentuk digitalisasi transaksi pemerintah yang mempercepat pembayaran dan mengurangi ketergantungan pada metode manual. Dengan semakin banyak transaksi yang terdigitalisasi, pertumbuhan ekonomi terdorong melalui efisiensi waktu dan biaya administrasi. Implementasi teknologi dalam pengelolaan keuangan negara juga meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan memastikan anggaran digunakan secara efektif.

   Selain itu, Teori Sirkulasi Uang dan Pertumbuhan Ekonomi juga mengatakan dengan nada serupa. Milton Friedman dalam teori monetarisme menjelaskan bahwa pengelolaan uang yang baik berkontribusi pada stabilitas ekonomi. KKP mendukung kebijakan cashless society, yang mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan mempercepat perputaran uang dalam sistem ekonomi. Dengan sistem pembayaran yang lebih transparan dan terkontrol, kebijakan moneter pemerintah menjadi lebih efektif dalam mengatur inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sirkulasi uang yang lebih cepat juga berarti peningkatan transaksi di sektor usaha yang bekerja sama dengan pemerintah.

   Ruang lingkup penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bersumber dari uang persediaan KKP atau UP KKP. Uang persediaan yang diajukan oleh satuan kerja secara default memiliki perbandingan 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Dari nilai 40% inilah satker APBN dapat mengajukan besaran limit dan jumlah kartu yang diajukan kepada pihak Bank Penerbit KKP yang sama dengan tempat rekening BP/BPP.

   Dalam perkembangannya terdapat 2 jenis KKP, KKP Non Domestik dan KKP Domestik/KKI. Salah satu perbedaannya yaitu KKP Non Domestik yang diterbitkan oleh penerbit Visa dan Mastercard dapat menerima pembayaran semua merchant termasuk merchant yang berada di luar wilayah NKRI. Sedangkan KKP Domestik diterbitkan oleh Bank Indonesia GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dapat digunakan untuk merchant yang menyediakan mesin EDC dengan logo GPN. Saat ini, fitur KKP Domestik telah berkembang dengan disediakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS merupakan standar kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran digital di Indonesia. Pengguna KKP Domestik dapat memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu fisik atau melakukan scan barcode QRIS dari mobile banking bank penerbit KKP.

   Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Belanja keperluan operasional serta belanja modal disini seperti belanja alat tulis perkantoran, belanja keperluan sehari-hari perkantoran, belanja jasa pemeliharaan peralatan dan mesin, dan sebagainya. Sedangkan belanja perjalanan dinas dapat digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.

   Penggunaan kartu kredit di sektor pemerintah ini bukan tanpa alasan. Dengan KKP, pemerintah membangun suatu mekanisme pembayaran yang lebih aman dan akuntabel serta menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai. Selain itu, penggunaan KKP dapat mendorong peningkatan produk-produk UMKM. Dari sudut pandang perpajakan, penggunaan KKP memiliki perlakukan khusus dalam hal perpajakan. Sesuai dengan PMK Nomor 231 Tahun 2019 Pasal 22, transaksi menggunakan KKP (pembelian barang dan jasa) Bendahara tidak wajib melakukan pungut, setor, dan potong pajak PPh 22 dan PPN. Hal tersebut dikarenakan nilainya sudah termasuk pajak. Sehingga merchant yang akan melaporkan pajaknya. Namun, pada Pasal 23 Bendahara wajib melakukan pungut, setor, dan potong pajak untuk belanja jasa.

   Dalam rangka mewujudkan budaya cashless society dalam pembayaran belanja negara, salah satunya pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, KPPN Padang terus melakukan sosialisasi kepada satuan kerja baik melalui media elektronik maupun kunjungan langsung secara rutin agar satker mitra KPPN Padang menjadi paham dan memulai pembayaran belanja menggunakan KKP. KPPN Padang menyediakan platform https://s.id/pandaibana sebagai sarana mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kartu kredit pemerintah dan merchant mana saja yang memiliki EDC. Selain itu, KPPN Padang berkoordinasi dengan pihak bank penerbit untuk dapat memprioritaskan satker yang terkendala perubahan pejabat pada KKP.

   Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L pada indikator UP/TUP, penggunaan KKP ditentukan target penggunaan dari nilai UP KKP yang disetahunkan. Triwulan I target penggunaan KKP sebesar 1%, triwulan II sebesar 5%, triwulan III sebesar 9%, dan triwulan IV sebesar 12,5%. Sepanjang tahun 2024, nilai UP KKP satker mitra KPPN Padang mencapai Rp10.998.638.000,00. Dari jumlah tersebut ditentukan target dan realisasi yang dicapai per triwulan dengan penjelasan pada grafik sebagai berikut.

   Pada triwulan I target penggunaan KKP sebesar 1% dan tercapai Rp3.012.034.031 atau sebesar 228,21% dari target. Pada triwulan II target penggunaan KKP sebesar 5% tercapai  Rp6.251.676.200 atau sebesar 94,73% dari target. Pada triwulan III target penggunaan KKP sebesar 9% tercapai sebesar Rp11.422.113.347 atau sebesar 96,16% dari target. Pada triwulan IV target penggunaan KKP sebesar 12,5% tercapai sebesar  Rp15.561.046.688 atau sebesar 94,32% dari target.

   Jika membandingkan realisasi KKP per bagian anggaran pada satker mitra KPPN Padang, maka BA 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki realisasi penggunaan KKP tertinggi dengan total transaksi mencapai Rp2.052.620.520.

   Berikutnya BA 032 Kementerian Kelautan & Perikanan dan BA 015 Kementerian Keuangan transaksi masing-masing mencapai Rp1.719.900.145 dan Rp1.474.468.257. Posisi empat dan lima BA 022 Kementerian Perhubungan dan BA 019 Kementerian Perindustrian dengan nilai transaksi Rp1.415.991.040 dan Rp1.415.495.032.

Jika membandingkan capaian penggunaan KKP setiap satker, terdapat 5 satker dengan capaian persentase penggunaan KKP tertinggi. Satker-satker tersebut diantaranya sebagai berikut.

   Satker 467352 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menempati urutan tertinggi capaian penggunaan KKP sebesar 115,37%. Berikutnya satker 531488 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan satker 498579 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar dengan masing-masing capaian 86,92% dan 82,96%. Posisi empat dan lima yaitu satker 527776 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan capaian 77,55% dan satker 579358 Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Padang dengan capaian 73,38%.

   Nilai realisasi KKP satker mitra KPPN Padang sepanjang tahun 2024 tercapai sebesar  Rp15.561.046.688 atau sebesar 94,32% dari target. Atas nilai realisasi tersebut tentu berdampak pada beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat khususnya yang daerah kerja KPPN Padang yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai. UMKM di wilayah tersebut tentu merasakan manfaat dari “kue” APBN.

   Bagi UMKM, bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menyediakan mesin EDC memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya potensi peningkatan omset dari instansi pemerintah yang memiliki anggaran belanja rutin, pembayaran lebih cepat, hingga mengurangi risiko piutang tak tertagih. Merchant dapat memberikan upah kepada para pekerja, pekerja dapat membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, dan roda perekonomian dapat lebih cepat berputar. Bagi satuan kerja, kebutuhan belanja dapat segera terealisasikan. Penyerapan anggaran terus meningkat sesuai dengan target penyerapan yang ditentukan. Pembayaran dapat terbukukan secara digital, cepat, dan tentunya tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.  

   Berdasarkan kondisi di lapangan, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan KKP di satuan kerja. Salah satunya prosedur perubahan kepemilikan KKP yang lumayan lama di Bank Penerbit, SDM satker yang kurang paham mengenai aturan perpajakan, dan pilihan merchant di wilayah kerja satker yang minim EDC menjadi hambatan paling banyak ditemui. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti salah satunya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat bekerja sama dalam peningkatan penggunaan KKP khususnya di wilayah kerja KPPN Padang

   Meskipun dalam penerapannya masih terdapat hambatan dan kendala, namun jika melihat nilai realisasi KKP sepanjang tahun 2024 pada satker mitra KPPN Padang, begitu besar dampaknya bagi perekonomian daerah. KKP bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan suatu inovasi digital dalam mendukung  pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sirkulasi uang dan menciptakan cashless society.

Referensi

1. PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. PMK Nomor 97/PMK.05/2021 jo PMK Nomor 196 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/Pmk.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
3. PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L
4. PER-12/PB/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
5. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
6. Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
7. Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960 (Princeton: Princeton University Press, 1963).

Rencana Penarikan Dana: Upaya Pemerintah untuk Pengelolan Kas Negara yang Optimal

Oleh Mahardika Aulia Widyakumara (PTPN KPPN Padang)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perhatian publik dan pengelola anggaran sering kali terfokus pada besarnya pagu, jenis belanja, serta capaian output atas pelaksanaan anggaran. Namun, terdapat hal penting yang terlihat sepele tetapi sebetulnya memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kita harus mengingat bahwa Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tertera pada halaman III DIPA bukan hanya tabel angka bulanan yang disusun hanya untuk formalitas. RPD merupakan alat strategis yang menentukan seberapa efisien negara mengelola likuiditasnya, seberapa tepat waktu kewajiban pemerintah dapat dibayar, dan seberapa besar biaya utang yang harus ditanggung akibat perencanaan kas yang kurang akurat. Sayangnya, dalam praktik, fungsi strategis ini belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja.

Perencanaan Kas Negara: Dari Amanat Undang-Undang ke Realitas Lapangan

Perencanaan kas negara bukanlah konsep yang baru, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menegaskan pentingnya pengelolaan kas yang tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab. Pemerintah dituntut untuk mampu memperkirakan kebutuhan kas di masa mendatang agar tersedia dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban negara tepat pada waktunya.

Disinilah Rencana Penarikan Dana (RPD) hadir. RPD dirancang sebagai instrumen untuk memproyeksikan kapan dan berapa besar dana APBN akan dicairkan oleh satuan kerja sepanjang tahun anggaran. Dengan perencanaan yang baik, negara dapat menghindari dua risiko ekstrem: kekurangan kas yang memaksa pemerintah berutang dalam jangka pendek dengan biaya tinggi, atau kelebihan kas menganggur yang tidak produktif.

Namun, implementasi RPD di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Tidak sedikit satuan kerja yang menyusun RPD sekadar untuk memenuhi kewajiban sistem, tanpa analisis mendalam atas pola belanja yang realistis. Akibatnya, RPD sering kali melenceng jauh dari realisasi. Kondisi ini menjadikan Halaman III DIPA seolah hanya “pelengkap”, bukan alat manajemen yang hidup dan dinamis.

Ilustrasi bukan gambar sebenarnya dan merupakan hasil generate dari chatgpt

Struktur DIPA dan Posisi Strategis Rencana Penarikan Dana

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, DIPA yang telah disahkan terdiri dari beberapa halaman utama: halaman pengesahan, Halaman IA, IB, IIB, Halaman III, dan Halaman IV. Di antara halaman-halaman tersebut, Halaman III memiliki karakter unik karena menghubungkan perencanaan anggaran dengan realitas arus kas negara.

Jika Halaman IA hingga IIB berbicara tentang “apa” dan “berapa” anggaran yang akan dibelanjakan, maka Halaman III menjawab pertanyaan “kapan” dana tersebut akan ditarik. Bagi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), informasi “kapan” ini sangat penting. Arus masuk kas negara dari pendapatan dan pembiayaan tidak selalu sejalan dengan pola belanja satuan kerja. Tanpa perencanaan penarikan dana yang akurat, pengelolaan kas negara ibarat mengemudi tanpa peta. Di sinilah peran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sebagai Kuasa BUN di tingkat pusat. Dengan dukungan data RPD dari seluruh satuan kerja, pengelola kas negara dapat merancang strategi pembiayaan, penempatan kas, dan pengendalian likuiditas secara lebih optimal.

Masalah muncul ketika RPD disusun tidak berdasarkan rencana kerja yang matang, melainkan sekadar mengikuti pola tahun sebelumnya atau dibagi rata per bulan. Di atas kertas, secara tahunan penarikan dana terlihat rapi dan terdistribusi merata. Namun, pada saat pelaksanaan, realisasi belanja menumpuk di bulan-bulan tertentu, terutama menjelang akhir tahun anggaran.Fenomena penumpukan penarikan dana ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada efisiensi pengelolaan kas negara. Ketika realisasi belanja jauh lebih rendah dari rencana pada semester awal, kas negara cenderung menganggur. Sebaliknya, lonjakan penarikan dana di akhir tahun dapat memaksa negara melakukan penyesuaian pembiayaan secara mendadak.

Dalam perspektif manajemen keuangan publik, kondisi tersebut jelas tidak ideal. Pengelolaan kas yang baik menuntut keseimbangan antara ketersediaan dana dan waktu penggunaannya. Halaman III DIPA seharusnya menjadi alat untuk mencapai keseimbangan itu, bukan sekadar formalitas administratif.

RPD, IKPA, dan Akuntabilitas Satuan Kerja

Kesadaran akan pentingnya kualitas perencanaan kas tercermin dalam kebijakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui kebijakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menempatkan akurasi RPD sebagai salah satu indikator penilaian. Deviasi antara rencana dan realisasi pada Halaman III DIPA menjadi cerminan kualitas perencanaan satuan kerja.

Dengan demikian, RPD bukan hanya berdampak pada pengelolaan kas negara secara makro, tetapi juga berimplikasi langsung pada penilaian kinerja satuan kerja. RPD yang disusun secara asal-asalan berpotensi menurunkan nilai IKPA, yang pada gilirannya mencerminkan rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Lebih jauh, RPD bulanan memiliki fungsi sebagai alat analisis capaian kinerja, sarana pemantauan dan evaluasi, serta dasar pemberian rekomendasi perbaikan pelaksanaan anggaran. Jika dimanfaatkan secara optimal, Halaman III DIPA dapat menjadi instrumen pembelajaran bagi satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun.

Mengembalikan Makna dan Tujuan  RPD Halaman III DIPA

Mengubah persepsi terhadap Halaman III DIPA membutuhkan komitmen bersama. Satuan kerja perlu memahami bahwa menyusun RPD bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang baik. Penyusunan RPD harus didasarkan pada rencana kegiatan yang realistis, jadwal pengadaan yang jelas, serta analisis kapasitas pelaksanaan.

Di sisi lain, peran pembina teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sangat penting. Pendampingan, evaluasi berkala, dan umpan balik atas deviasi RPD perlu terus diperkuat. Dengan demikian, Halaman III DIPA tidak lagi menjadi “satu lembar yang terlupakan”, melainkan instrumen strategis yang benar-benar digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pengelolaan kas negara.

Pada akhirnya, kualitas pengelolaan APBN tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi juga oleh seberapa cerdas negara mengelola waktunya. Di sinilah Halaman III DIPA menemukan makna sejatinya: sebagai penghubung antara perencanaan dan realisasi, antara efisiensi dan disiplin fiskal, serta antara angka-angka di atas kertas dan dampaknya bagi perekonomian nasional.

“Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”

Inovasi Digitalisasi Pembayaran Common Expenses Melalui  Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

Oleh Reza Kurniawan, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil KPPN Padang

Pendahuluan: Transformasi Digital dalam Keuangan Negara

Masifnya perkembangan teknologi dan informasi kini dunia memasuki  pergeseran dari era revolusi industri 4.0 menuju era Society 5.0 yang mengacu pada transformasi revolusi industri melalui otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi data. Ini mengarah pada efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya. Hal ini tentu harus diikuti dalam pengelolaan keuangan negara untuk semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi strategis yang menjawab tantangan tersebut adalah pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. PPP bukan sekadar sistem teknologi, melainkan bagian dari arsitektur transformasi digital pengeluaran negara yang menginterkoneksikan berbagai aktor dalam ekosistem keuangan: satker, penyedia layanan, dan sistem pembayaran negara.

PPP memungkinkan proses pembayaran belanja pemerintah baik belanja rutin seperti jasa listrik dan telekomunikasi (common expenses) dilakukan secara elektronik, terjadwal, dan terintegrasi langsung antara sistem mitra (PLN dan Telkom) dengan core system Kementerian Keuangan (SAKTI dan SPAN). Hal ini menjadikan PPP sebagai perwujudan nyata prinsip “once only input”, “paperless process”, dan “real-time accountability”.

Landasan Hukum

PPP dilaksanakan dengan dukungan hukum yang kuat, mencakup:

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. PMK 182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
3. KMK 2/KM.5/2024 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Pembayaran Belanja Jasa Listrik dan Belanja Jasa Telekomunikasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga
4. PER-7/PB/2023 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Ekosistem PPP: Sinergi Sistem untuk Transaksi yang Efisien

Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) telah diimplementasikan untuk pembayaran gaji pegawai PNS/TNI/Polri pada seluruh Kementerian/Lembaga dan untuk pembayaran common expenses dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021. PPP terdiri dari tiga subsistem yang terintegrasi secara end-to-end:

1. Core System yaitu Sistem utama DJPb, Kementerian Keuangan (SAKTI dan SPAN) yang menangani seluruh proses verifikasi, otorisasi, dan pembayaran.
2. Sistem Mitra yaitu sistem milik penyedia layanan (PLN dan Telkom) yang menyediakan data tagihan secara digital, lengkap dengan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
3. Sistem Monitoring dan Pendukung merupakan sistem untuk memfasilitasi pemantauan, rekonsiliasi, dan audit trail dari setiap transaksi pembayaran.

Model PPP ini menghilangkan proses pencatatan manual, pengiriman fisik berkas, dan pencetakan dokumen berulang dan menjadikan proses pembayaran lebih cepat, presisi, dan terdokumentasi.

Mekanisme Pembayaran Common Expenses

 1. Scheduled Payment sebagai Instrumen Disiplin Kas

- Pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan jadwal tetap. Misalnya, tagihan bulan Juni diproses dan dibayarkan pada pertengahan Juli. Dengan menggunakan PPP, pengelolaan kas negara menjadi lebih terprediksi dan efisien.

2. Rangkaian Proses Bisnis: Perekaman ID hingga SP2D

- Perekaman ID Pelanggan (One-Time Entry)

Satker merekam ID meter PLN atau nomor Telkom hanya satu kali pada aplikasi SAKTI, kecuali ada perubahan terhadap ID/Nomor Telkom satker. Perekaman dapat dilakukan setiap tanggal 21 s.d akhir bulan sebelum bulan pembayaran.

- Perekaman Mapping COA SPM

Proses mapping untuk memberikan batasan COA yang otomatis akan digunakan dalam pembayaran dalam setiap ID baik ID PLN ataupun Telkom.

- Melakukan Import ADK Supplier

Satker perlu melakukan Import ADK Supplier untuk memastikan tujuan pembayaran pada rekening khusus yang ditentukan oleh mitra (PLN/Telkom).

- Penerimaan Tagihan Otomatis

Setiap tanggal 8, tagihan dan dokumen pendukung dari sistem mitra masuk ke SAKTI lengkap dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

- Pengujian oleh PPK

Verifikasi atas keabsahan tagihan dan kebenaran peruntukannya tetap dilakukan oleh PPK.

- Validasi SPM Belanja Operasional

Validasi SPM Belanja Operasional common esxpenses dilakukan paling lambat tanggal 13, tanpa perlu pencetakan fisik.

- Penerbitan SP2D oleh KPPN

KPPN menerbitkan SP2D sesuai tanggal jatuh tempo pada SPM, umumnya tanggal 18 setiap bulan.

3. Single Entry System dan Dilengkapi Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Seluruh proses pembayaran dilakukan tanpa cetak kertas, dokumen tersedia dalam format PDF di dalam sistem, serta ditandatangani secara elektronik menggunakan TTE tersertifikasi, menjadikan dokumen tersebut sah secara hukum dan valid sebagai dasar pembebanan APBN.

Manfaat Strategis PPP: Dari Efisiensi ke Smart Governance

1. Efisiensi Proses

PPP dapat mengeliminasi pekerjaan klerikal dan penggunaan sumber daya yang efisien pada satker karena meruapakan pembayaran atas tagihan yang sifatnya berulang setiap bulan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dokumen atas tagihan dan pembayaran belanja operasional common expenses dapat dipantau statusnya secara real-time dan memiliki data yang lengkap untuk keperluan jejak audit.

3. Digitalisasi dan Data Analytics

Data pembayaran dapat diolah untuk evaluasi, dilakukan pemantauan anggaran, serta pengambilan kebijakan

4. Manajemen Kas Negara

Meningkatkan kepastian arus keluar belanja negara, mendukung cash forecasting

5. Pelayanan Publik

Memberikan kepastian pembayaran kepada penyedia jasa (PLN/Telkom) serta menghindari gangguan layanan publik.

Hambatan dan Kendala

Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yang digunakan untuk pembayaran common expenses secara menyeluruh pada semua Kementerian/Lembaga sejak September 2024 secara umum implementasi PPP ini berjalan sukses. Namun terdapat beberapa hal yang terjadi pada impelentasinya sebagai berikut:

1. Perubahan Kode Golongan 2 oleh PLN Pusat

Pada awal implementasinya, beberapa satker tidak dapat langsung merekam ID PLN pada SAKTI dikarenakan ID PLN tersebut belum diubah oleh PLN menjadi kode golongan 2 dan hanya bisa diubah oleh PLN pusat.

2. Perpindahan Layanan Telkom dan Telkomsel

Perpindahan beberapa layanan dari sebelumnya PT Telkom ke PT Telkomsel menyebabkan beberapa Nomor pelanggan tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme PPP karena sampai saat ini pembayaran common expenses PPP hanya 2 penyedia jasa, yaitu PT PLN dan PT Telkom.

3. Double Bayar Tagihan

Beberapa satker mengalami pembayaran lebih dari sekali pada periode tagihan yang sama dikarenakan kurangnya koordinasi antara PPK dengan bendahara pada satker. Berdasarkan data yang dihimpun dari Tim PPP, pada tahun 2025 terdapat double bayar tagihan sebagai berikut:

Tantangan dan Langkah ke Depan: Membangun Kapasitas, Menguatkan Sistem

1. Perubahan Mindset dan Adaptasi SDM

PPP mengubah pola kerja manual ke digital. Hal ini memerlukan pelatihan, pendampingan, dan komitmen dari pimpinan satuan kerja. Selain itu, [engelola keuangan satker harus mampu memami secara regulasi dan teknis agar implementrasi pembayaran tagihan tidak terjadi double bayar.

2. Kompleksitas Integrasi Teknologi

Sinergi antarsistem dari mitra dan pemerintah memerlukan pemahaman teknis dan keamanan data tingkat tinggi. Perawatan sistem juga perlu diperhatikan dan kesuksesan dalam sinergi dengan PLN/Telkom dapat diluaskan dengan penyedia jasa lain.

3. Ketergantungan pada Infrastruktur Digital

Diperlukan stabilitas core system DJPb dan mitra, ketersediaan jaringan, dan keandalan TTE BSSN adalah faktor penting keberhasilan implementasi PPP.

4. Perluasan Cakupan Belanja

PPP tidak hanya dapat untuk pembayaran belanja operasional melainkan ke depan akan mencakup belanja uang makan/lembur, perjalanan dinas, pengadaan sederhana, hingga bansos dan bantuan pemerintah.

 Penutup

Platform Pembayaran Pemerintah bukan hanya alat transaksi, tetapi wajah baru dari pengelolaan belanja negara yang cerdas, cepat, dan transparan. Dengan keberhasilan pembayaran common expenses sebagai entry point, PPP akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Digital Treasury Indonesia dengan keuangan negara yang berbasis data, terintegrasi, dan siap menjawab tantangan era digital.