Jakarta – Prestasi yang membanggakan kembali diraih oleh KPPN Padang. Setelah sebelumnya berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008, kini KPPN Padang kembali mengharumkan nama Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan dengan menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Bukan perkara yang mudah bagi sebuah instansi untuk memperoleh predikat WBK. Usaha, tekad, dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh jajaran secara formal telah dibangun oleh KPPN Padang mulai awal tahun 2017 dengan melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Asistensi dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan juga terus dilakukan untuk menghadapi penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan dan penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha”, senada dengan ungkapan bijak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017 Kepala KPPN Padang mendapat undangan khusus dari Menteri Keuangan untuk menghadiri upacara Hari Oeang ke-71 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Bukan tanpa maksud, pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati secara langsung memberikan penghargaan kepada KPPN Padang sebagai Unit Kerja Memenuhi Kriteria Predikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017.Ketegangan belum usai, penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan masih berdasarkan hasil penilaian TPI Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan. KPPN Padang masih harus menghadapi ujian akhir dari TPN Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang konon lebih berat.
Pada tanggal 12 Desember 2017, seluruh pegawai KPPN Padang mulai dapat bernafas lega. Kepala KPPN Padang kembali diundang ke Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dinobatkan secara resmi sebagai unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur bersama Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2017 yang bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.
“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan komitmen kita terhadap layanan yang kita berikan kepada seluruh stakeholders dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan Bapak/Ibu semua. Kita patut berbangga. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semuanya. Dari itu semua, terlebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kebanggaan ini dan terus meningkatkannya. Tantangan ke depan makin berat karena kita ditargetkan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tetap jaga semangat dan jaga kondisi” terang Hemidon, Kepala KPPN Padang disela-sela briefing pagi dengan seluruh pegawai KPPN Padang sekembalinya dari Jakarta. (cdm)