Syarat :

Syarat dan kelengkapan pengajuan Pengesahan SKPP (khusus PNS disampaikan dalam bentuk PDF ber-TTD atau TTE ke
email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.):
1. SKPP asli yang ditandatangani oleh Kepala Satker sebanyak 4 (empat) rangkap untuk SKPP Pindah atau 5 (lima) rangkap untuk SKPP Pensiun/Janda/Duda/Pecat
2. Copy SK yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013
Terkait kewajiban pengiriman hardcopy ke KPPN Pekalongan:
a. Khusus satker PNS Pusat (selain TNI/POLRI), cukup menyampaikan PDF SKPP yang sudah TTE, scan SK/SKep/SPrin & Surat Penonaktifan Supplier ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
b. Sedangkan untuk satker TNI dan POLRI, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembuatan SKPP wajib menggunakan aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru dan melakukan pengiriman ADK SKPP dari aplikasi GPP;
2. Satker dapat juga menyampaikan PDF SKPP, scan SK/SKep/SPrin & Surat Penonaktifan Supplier ke email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. sebagai bahan pemeriksaan awal oleh petugas KPPN Pekalongan;
3. Satker TNI/POLRI masih wajib mengirim hardcopy SKPP berikut lampiran data dukungnya ke KPPN Pekalongan dengan sarana tercepat;
4. Proses pengesahan SKPP baru dilanjutkan setelah hardcopy diterima KPPN dengan lengkap benar.

SKPP Pindah:
Penyampaian SKPP Pindah ke KPPN Pekalongan wajib melampirkan:
1. SKPP asli sebanyak 4 (empat) rangkap dengan penjelasan :
Lembar pertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat pengajuan gaji pertama kali oleh satker baru kepada KPPN setempat;
Lembar kedua untuk satker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
Lembar ketiga untuk KPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.
2. Copy SK Pindah/Mutasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar status supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN asal sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN asal.

SKPP Pensiun:
Penyampaian SKPP Pensiun ke KPPN Pekalongan wajib melampirkan :
1. SKPP sebanyak 5 (lima) rangkap dengan penjelasan:
a. Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen (Persero);
b. Lembar ketiga untuk pegawai/PNS bersangkutan;
c. Lembar keempat untuk KPPN yang mengesahkan sebagai arsip/pertinggal;
d. Lembar kelima untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.
2. Copy SK Pensiun/Janda/Duda/Warakawuri atau SK Pemberhentian yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar nomor rekening
supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN

Prosedur :

SKPP Pindah:
Ketentuan penyampaian:
1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN
2. KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan "Data Pegawai telah dinonaktifkan dari database Satker tersebut pada KPPN Asal" lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk.
3. SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian dikirimkan oleh Satker penerbit kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

SKPP Pensiun:
Ketentuan penyampaian :
1. Apabila ada Kenaikan Pangkat Pengabdian, agar dibayarkan terlebih dahulu sebelum mengajukan SKPP ke KPPN
2. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN
3. KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi keterangan "Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN Asal" lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk.
4. SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

Syarat :

1.) PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS DANA RETUR SP2D YANG SUDAH DISETOR KE KAS NEGARA
- Surat Permintaan Pembayaran Kembali (SPPK) sesuai format dalam Lampiran H pada PER-9/PB/2018.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format dalam Lampiran G pada PER-9/PB/2018.
- Fotokopi surat pemberitahuan penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara dari KPPN Jakarta II.
- Daftar Retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara yang disahkan oleh Kepala Seksi Bank dan diketahui oleh Kepala KPPN yang berasal dari aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Softcopy Data Supplier penerima pengembalian dana Retur SP2D dalam format Excel.
- Fotokopi buku tabungan dan/atau rekening koran penerima pengembalian dana Retur SP2D yang akurat dan masih aktif.
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima.

2.) Apabila SP2D Salah Penerima
terdapat kesalahan nomor rekening yang tercantum pada SPM dan telah terbit SP2D, kemudian dana telah masuk ke nomor rekening yang salah tersebut,

Prosedur :

Prosedur kasus 1 :
1. Dit. PKN c.q. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas untuk melakukan penelitian untuk memastikan setoran atas dana Retur SP2D telah diterima dan dibukukan di RKUN.
2. Dalam hal setoran atas dana Retur SP2D telah diterima dan dibukukan di RKUN, Dit. PKN c.q. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas:
a. meneruskan ke Dit. PKN c.q. Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara untuk diterbitkan SPM-PP dalam hal pengembalian penerimaan tahun anggaran berjalan.
b. menyampaikan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) c.q. Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, PFK, dan Kebijakan TGR untuk diterbitkan SPM-PP dalam hal pengembalian penerimaan tahun anggaran yang lalu.
3. Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas, KPPN Jakarta II/ KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prosedur kasus 2 :
1. Atas dasar laporan dari Pihak Ketiga/Bendahara/Pegawai bahwa SP2D belum masuk ke Rekening, satuan kerja melakukan pengecekan kesesuaian nomor rekening pada SPM dan pada copy buku tabungan.
2. Setelah memastikan bahwa nomor rekening yang tertera pada buku tabungan berbeda dengan nomor rekening pada SPM, satuan kerja segera mengirimkan Surat Permintaan Blokir Dana untuk melakukan pemblokiran dana pada rekening penerima yang tidak berhak kepada Kantor Cabang Bank Penerima setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat Bank Operasional Pembayar dan KPPN.
3.Satker mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran dan Pemindahan Dana ke Rekening Retur kepada KPPN dengan melampirkan dokumen pendukung dan Surat Permintaan Blokir Dana yang ditujukan kepada Kantor Cabang Bank Penerima dana SP2D setempat.
4. Satker agar berkoordinasi dengan petugas seksi Bank KPPN Jakarta II dan mengajukan:
5. Surat Permohonan Pemblokiran dan Pemindahan Dana ke Rekening Retur beserta dokumen pendukung; dan
6. Tembusan Surat Permintaan Blokir Dana yang ditujukan kepada Kantor Cabang Bank Penerima dana SP2D setempat.
7. Selanjutnya KPPN akan bersurat ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) berdasarkan surat dari satker untuk meminta blokir dan dikembalikan dana SP2D tersebut ke rekening retur.
8. Setelah dana SP2D sudah diterima di Rekening Retur, maka KPPN akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke satker.
9. Satker menindaklanjuti dengan menyelesaikan proses retur seperti ketentuan dalam PER-9/PB/2018..

Syarat :

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau
Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut.
Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history.

Prosedur :

Data transaksi keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data transaksi keuangan dimaksud merupakan data transaksi keuangan yang diproses melalui aplikasi SPAN, yang meliputi:
1. Data Transaksi Pengeluaran, antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3.
2. Data Transaksi Penerimaan, antara lain berupa:
a. Data setoran transaksi penerimaan Negara melalui bank/pos persepsi atau Bank Indonesia;
b. Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN
c. Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja; dan
d. Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk. dalam penerimaan Negara

Syarat :

1.) Pembukaan Rekening Satker pada Kementerian Negara/Lembaga
Pengajuan dan persyaratannya sebagai berikut:
1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
3. Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN) berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan
2.) Rekening Khusus untuk menampung dana Hibah Langsung
Satker dapat membuka Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) untuk menampung dana hibah langsung dengan syarat satu rekening hibah langsung untuk satu register. Pengajuan dan persyaratannya sebagai berikut:
1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
3. Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.
3.) Penamaan Rekening
Nama kantor yang disebut pada nama rekening harus sama dengan nama satker dalam DIPA yang dilampirkan dalam persyaratan.
Apabila jumlah karakter nama satker melebihi jumlah karakter dalam sistem bank/kantor pos, maka diperkenankan untuk menyingkat nama satker dengan singkatan yang lazim.
Jika kode untuk jenis rekening (tiga huruf pertama) hanya bisa dilakukan dengan huruf capital semua, maka pemberian nama rekening
disesuaikan dengan sistem pada bank/kantor pos.
Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan format:
• Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama: "BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)"
• Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama: "BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)"
• Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka menggunakan nama: "BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)"
• Rekening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama Satuan Kerja)
untuk (PKD/PKE/OPS/DK)*
PKD: Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito
PKE: Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk giro
OPS: Rekening Operasional BLU
DK: Rekening Dana Kelolaan
• Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan Ri dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama
Satuan Kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT)"
RTN: Rekening Rutin;
KB: Rekening Kas Besi
PNBP: Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak,
ANT: Rekening Antara; dan
DT: Rekening Dana Titipan.
• Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) DB
(nama Satuan Kerja) untuk.....
• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra.
kerja) PDHL (nama Satuan Kerja) untuk (nomor register hibah)"
• Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hibah dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama
1
Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hibah dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama Satuan Kerja) untuk (nomor register hibah)"
Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana kerjasama/ Kemitraan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama Satuan Kerja) untuk.....
Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Jaminan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama Satuan Kerja) untuk
Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Titipan dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama Satuan Kerja) untuk......
Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara dibuka dengan menggunakan nama: "RPL (kode KPPN mitra kerja) PS
(nama Satuan Kerja) untuk.....
4.) Laporan setelah membuka rekening
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat:
20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening, dan
10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito.
5.)Pendebitan Rekening
Pendebitan Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dilakukan dengan menggunakan layanan Perbankan Secara Elektronik, yaitu:
- Internet Banking
- Kartu Debit
- Cek/bilyet giro
Layanan Perbankan Secara Elektronik berupa Kartu Debit dikecualikan untuk Rekening Penerimaan

Syarat :

Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan:
paling lambat minggu keempat bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II tahun anggaran sebelumnya;
paling lambat minggu keempat bulan Agustus untuk realisasi penyetoran pajak Pusat semester I tahun anggaran berjalan.

Penerimaan berita acara rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan:
berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari.
berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat hari kerja terakhir bulan Agustus.

Prosedur :

Syarat :

User SAKTI:
Apabila user yang berubah adalah user KPA, PPK, PPSPM atau Bendahara Pengeluaran, maka pastikan ybs sudah
mengaktifkan TTE terlebih dahulu sebelum mengajukan perubahan user SAKTI ke KPPN
Syarat dan kelengkapan pengajuan Pendaftaran User SAKTI Web - Roll Out 2022:
1. Form Referensi Awal SAKTI (khusus satker baru dengan DIPA baru)
2. Form Pendaftaran Email SAKTI (hanya khusus user yang belum memiliki email sakti.mail.go.id)
3. SK User SAKTI Web
4. Form Pendaftaran Awal User SAKTI Web (dalam bentuk PDF bertandatangan)
5. Form Pendaftaran Awal User SAKTI Web (dalam bentuk EXCEL)
6. Scan PDF Sertifikat BNT yang masih berlaku (untuk pendaftaran user Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/BPP)
Penyampaian dokumen Pendaftaran User SAKTI ke KPPN Kota Pekalongan , dilakukan melalui email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan
mencantumkan judul email "Pendaftaran User SAKTI Web (kode satker)".

User Gaji Web: 

Setelah memiliki user DIGIT , Pejabat Perbendaharaan satker (PPABP, Bendahara Pengeluaran , PPK,PPSPM , dan KPA)  melakukan Pendaftaran secara mandiri di gaji.kemenkeu.go.id dan mengunggah surat penunjukan user gaji web level PPABP, Bendahara Pengeluaran , PPK,PPSPM , dan KPA .
Pengaktifan user gaji web dilakukan oleh admin gaji web KPPN Pekalongan , silahkan menghubungi ke nomor whatsap admin Gaji web KPPN . Setelah diapprove Admin Satker agar menghapus pejabat lama dan melakukan perekaman pejabat baru di aplikasi Gaji Web menu Setting
>>> Setting Pejabat

User PPNPN:

Satker mendaftarkan user level operator dan PPK dan mengunggah surat penunjukan nya di gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id Pengaktifan user ppnpn dilakukan admin kppn pekalongan silahkan menghubungi ke nomor whatsap admin ppnpn KPPN. Setelah diapprove, Admin Satker agar menghapus pejabat lama dan melakukan perekaman pejabat baru di aplikasi gajippnpn menu setting- setting pejabat
Penyampaian dokumen PDF ke KPPN Pekalongan, dilakukan melalui email ke: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. berupa:
1. Formulir Penunjukan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN
2. SK Penunjukan User PPNPN Web

Prosedur :

Tahapan dan Prosedur SAKTI:

Tahapan Pendaftaran :

1. PENDAFTARAN EMAIL sakti.mail.go.id
Bagi pegawai yang pernah menjadi pemegang user SAKTI sebelumnya, maka sudah memiliki email SAKTI. Hal yang harus dilakukan oleh
satker adalah:
a. Memeriksa data pegawai yang telah memiliki email email SAKTI (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)
b. Apabila sudah diketahui calon user SAKTI yang masih ada yg belum memiliki, satker agar mengajukan Formulir Pendaftaran Email SAKTI (excel) ke KPPN Pekalongan. 
c. Khusus user yang berstatus PNS/TNI/POLRI wajib mengisi kolom NIP/NRP. Sedangkan untuk user yang berstatus PPNPN atau PPPK wajib mengisi kolom NIK.
d. Form pendaftaran dikirimkan melaui email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

2. PENETAPAN SK USER SAKTI WEB FULL MODULE
Secara umum, Role SAKTI dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
1. Approver
2. Validator
3. Admin
4. Operator
Setelah Kuasa Pengguna Anggaran memetakan jumlah Pengelola Keuangan satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Operator),
maka:
a. Membagi kewenangan user SAKTI para Pengelola Keuangan satker dengan ketentuan:
1. Apabila terdapat rangkap peran pada orang yang sama namun berada dalam kelompok yang berbeda, misal KPA (approveň merangkap PPK (validator), penulisan peran harus berada dalam baris yang berbeda
2. Apabila terdapat rangkap peran pada orang yang sama namun dalam kelompok yang sama, misal operator aset merangkap operator persediaan (sesama operator), penulisan peran dapat digabungkan pada satu kolom peran namun harus dipisahkan oleh tanda koma
3. Kelompok Operator yang tidak dapat digabung dalam satu kolom adalah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
b. Berdasarkan pembagian role di atas, KPA menerbitkan SK User SAKTI Web Full Module
c. Berdasarkan pembagian role dalam SK User SAKTI Web Full Module tersebut di atas, satker membuat Formulir Pendaftaran Awal
User SAKTI Web

3. PENDAFTARAN atau PERUBAHAN USER SAKTI WEB FULL MODULE KΕ ΚΡΡΝ PEKALONGAN
Kelengkapan pengajuan Pendaftaran User SAKΤΙ;
1. Form Pendaftaran Email SAKTI (khusus user yang belum memiliki email sakti.mail.go.id)
2. Scan SK User SAKTI Web (bentuk PDF bertandatangan)
3 Form Pendaftaran User SAKTI Web (bentuk PDF bertandatangan)
4. Form Pendaftaran Awal User SAKTI Web (bentuk Excel)
5. Scan PDF Sertifikat BNT yang masih berlaku (untuk perubahan user Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/BPP)

4. KIRIM PERSYARATAN KΕ ΚΡΡΝ PEKALONGAN
Penyampaian dokumen Pendaftaran User SAKTI ke KPPN Kotabumi, dilakukan melalui email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. dengan mencantumkan judul email "Pendaftaran User SAKTI Web (kode satker)". Setelah user berhasil didaftarkan, otomatis akan ada pemberitahuan user & password SAKTI ke nomor HP yang bersangkutan, oleh karena itu pastikan bahwa nomor HP yang digunakan adalah nomor HP aktif yang dapat menerima SMS (bukan nomor WA)

Prosedur Permintaan akses ke Gaji Web:
1. User baru harus sudah memiliki user DIGIT. Jika belum, silahkan mendaftar sesuai juknis 1 terlampir.
2. Setelah user DIGIT aktif, user baru agar mendaftar kewenangan ke gaji.kemenkeu.go.id sesuai juknis 2 terlampir.
3. Setelah selesai, segera informasikan ke admin KPPN Kotabumi agar dapat diapprove
4. Setelah diapprove, Admin Satker agar menghapus pejabat lama dan melakukan perekaman pejabat baru di aplikasi Gaji Web menu Setting
>>> Setting Pejabat

Prosedur Permintaan akses ke PPNPN Web:
1. User baru harus sudah memiliki user DIGIT. Jika belum, silahkan mendaftar sesuai juknis 1 terlampir.
2. Setelah user DIGIT aktif, user baru agar mendaftar kewenangan ke gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id sesuai juknis 3 terlampir.
3. Setelah selesai, segera informasikan ke admin KPPN Kotabumi agar dapat diapprove
4. Setelah diapprove, Admin Satker agar menghapus pejabat lama dan melakukan perekaman pejabat baru di aplikasi Gaji Web menu Setting
>>> Setting Pejabat

Syarat : 

Pengajuan SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri:
1. Hardcopy dan ADK SP2HL (direkam via SAKTI dengan kode SPP 512)
2. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
3. Copy rekening koran atas rekening hibah
4. Copy surat penetapan nomor registrasi Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali
5. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali

Prosedur :

1. Pengajuan Nomor Register Hibah
A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen DPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko):
1. Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang
kepada DJPPR c.q. Direktur Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).
2. Permohonan nomor register dilampiri :
a. Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan
b. Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
3. Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah
4. Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat :
■ Gedung Frans Seda Lantai 7, JI. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,
Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana), Fax 021-3846635
■ Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
■ Website : http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan :
1. PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dokumen :
1. Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dibuat sesuai Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
2. perjanjian Hibah;
3. ringkasan Hibah (Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
4. surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
3. Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan :
1. SPTMHL
2. rekening koran
4. Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah
A. Satu rekening hibah langsung untuk satu register
B. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
C. K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dengan melampirkan paling sedikit :
1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No: 182/PMK.05/2017
3. Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.
D. Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau satuan kerja melakukan hal sebagai berikut:
1. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah
2. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan
3. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan
4. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
E. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
F. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

3. Revisi DIPA
A. PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L
kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
B. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah
C. Persyaratan revisi DIPA terdiri dari:
1. Ringkasan Naskah Perjanjian,
2. Nomor Register,
3. Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung
4. Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan
D. Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.

4. Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang ke KPPN (pengajuan SP2HL)
A. Buat SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAKTI
B. Pengajuan SP2HL disampaikan ke KPPN Pekalongan dengan dilampiri :
1. Hardcopy dan ADK SP2HL (direkam via SAKTI dengan kode SPP: 512)
2. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
3. Copy rekening koran atas rekening hibah,
4. Copy surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali
5. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
C. Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan

Syarat :

Pendaftaran Suplier:
1. Surat Permohonan Penambahan Data Suplier
2. PDF Cetakan Resume Suplier

Pendaftaran Kontrak:
1. Surat Permohonan Penambahan Data Kontrak
2. PDF Cetakan Resume Kontrak dan Karwas Kontrak

Prosedur :

Pendaftaran Suplier:
1. Komitmen > Cetak > Cetak Resume Supplier
2. Komitmen > Upload/Rekam > Upload Dok. Pendukung Supplier

Pendaftaran Kontrak:
A. Untuk Pendaftaran Kontrak, agar diupload melalui SAKTI user Operator Komitmen pada menu Komitmen >> Upload/Rekam >> Upload Dok. Pendukung Kontrak dengan melampirkan :
1. Resume Kontrak yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >> Cetak >> Resume Kontrak)
2. Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >>Monitoring >> Karwas Kontrak)
B. KPPN hanya akan memproses OTP Kontrak yang sudah dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana poin di atas.
C. Proses unggah data pengukung OTP Supplier/Kontrak dilakukan sebelum proses OTP oleh user PPK dengan mempedomani juknis terlampir.