Jakarta, 21 Mei 2026. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2025 di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Senin (18/05).
"Kami meyakini bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dengan tanggapan dan rencana aksi yang kami sampaikan, kami berharap opini WTP atas LKPP tetap dapat kita pertahankan," ungkap Menkeu.
Menkeu hadir bersama sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga, didampingi oleh para pejabat Kementerian Keuangan, termasuk Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu Juda Agung, serta Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Exit Meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas LKPP 2025 dengan status "unaudited" yang sebelumnya telah diserahkan oleh Menkeu selaku wakil Pemerintah Pusat kepada BPK bersamaan dengan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2025 pada tanggal 31 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berharap dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat menjadikan pengelolaan APBN setiap tahunnya semakin transparan dan akuntabel, selaras dengan harapan masyarakat.
Menkeu menjelaskan bahwa Pemerintah terus mendorong aktivitas ekonomi tumbuh lebih cepat melalui penguatan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter. "Terobosan kebijakan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh BPK dan Pemerintah," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas komitmen nyata dalam menyelesaikan pertanggungjawaban APBN melalui penyusunan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 secara tepat waktu. Dukungan penuh yang diberikan selama proses pemeriksaan, mencerminkan sinergi luar biasa demi terwujudnya tata kelola keuangan negara.
Ketua BPK menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK senantiasa bersandar pada kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan, pertimbangan profesional yang objektif, serta dikawal oleh sistem pengendalian dan penjaminan mutu (quality assurance) yang memadai. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi katalis nyata bagi peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang kian transparan, akuntabel, dan terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. [RAM/INA]
Sumber: Websote DJPB Kemenkeu RI
