Jakarta, 8 Juli 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2–4 Jakarta Pusat
Jakarta, 8 Juli 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul
Jakarta, 6 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah
Jakarta, 3 Juli 2026. Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR RI.
Jakarta, 2 Juli 2026. Pemerintah terus berkomitmen mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen investasi dalam membangun sumber daya manusia unggul.
Jakarta, 1 Juli 2026. Pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, skema pembiayaan inovatif, serta kolaborasi lintas sektor.
Jakarta, 26 Juni 2026 .KPPN Khusus Penerimaan kembali menggelar Weekly Meeting bertajuk MBG (Morning Briefing Guys) pada Rabu (24/6) di ruang rapat kantor.
Jakarta, 23 Juni 2026. Penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
Jakarta, 23 Juni 2026. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Dengan demikian, capaian opini audit tertinggi ini telah diraih oleh LKPP sepuluh kali berturut-turut. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Ditjen Perbendaharaan Chalimah Pujihastuti menyampaikan apresiasi atas raihan ini.
Jakarta, 18 Juni 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Usulan itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta pada Senin (15/6).