Jakarta, 17 April 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, melantik dan mengambil sumpah 17 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Jusuf Anwar dan dihadiri oleh para pejabat yang dilantik dari Kantor Pusat serta unit kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi melalui pengisian jabatan strategis yang kosong, baik akibat promosi pejabat sebelumnya maupun kebutuhan penyegaran organisasi. Pelantikan mencakup pergeseran jabatan pada kantor  pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebanyak 17 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai unit kerja, baik di kantor pusat maupun KPPN menempati posisi baru pada fungsi pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga sistem informasi dan teknologi. 

Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

“Pelaksanaan APBN Tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan global. Dalam kondisi tersebut, APBN harus tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang sehat dan kredibel, guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional,” ujar Arif.

Arif juga menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor perlu terus diperkuat untuk memberikan nilai tambah, khususnya dalam mendorong kualitas belanja negara yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepada para pejabat yang dilantik, disampaikan bahwa Pejabat Pengawas memiliki peran strategis sebagai manajer lini depan dalam implementasi kebijakan. Mereka diharapkan mampu menjadi teladan, menggerakkan tim kerja, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien, baik di Kantor Pusat maupun di KPPN.
Menutup arahannya, Arif Wibawa mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, serta menginternalisasi nilai-nilai organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Website Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI

Jakarta, 17 April 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri sejumlah pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga keuangan internasional dan pemangku kepentingan global di Washington DC pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia.

Dalam agenda tersebut, Menkeu bertemu dengan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank Group, serta perwakilan lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pihak IMF menyoroti bahwa ketidakpastian global diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, dipicu antara lain oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi. Menanggapi hal tersebut, Menkeu menekankan bahwa Indonesia memiliki fundamental fiskal yang kuat serta bantalan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko eksternal.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Bank Dunia dan S&P Global Ratings, Menkeu memeroleh respons positif terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyampaikan secara komprehensif berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk implikasinya terhadap APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat memberikan apresiasi terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan tanpa memberikan tekanan berlebih pada kebijakan fiskal. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan mitra internasional ke depan.

Sumber: Website Resmi Kemenkeu RI

Jakarta, 20 Februari 2026. KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Pakta Integritas untuk tahun 2026 pada akhir bulan lalu. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 WIB di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta, dan dihadiri seluruh pejabat serta pegawai KPPN Khusus Penerimaan. Acara ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap pegawai memiliki komitmen kinerja yang jelas dan terukur selama satu tahun ke depan.

Penandatanganan dokumen-dokumen kinerja ini merupakan tindak lanjut dari regulasi Kementerian Keuangan mengenai manajemen kinerja serta Nota Dinas Ditjen Perbendaharaan yang mengatur penyusunan PK dan SKP tahun 2026. Melalui kegiatan ini, KPPN Khusus Penerimaan menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan yang mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai untuk menyusun rencana kinerja dan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.

Acara dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan arahan dari Kepala KPPN Khusus Penerimaan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi, integritas, serta konsistensi seluruh pegawai dalam mencapai target kinerja instansi. Arahan ini menjadi pengingat bahwa kualitas layanan dan akurasi pengelolaan penerimaan negara sangat bergantung pada peran aktif seluruh pegawai.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PK oleh Kepala Kantor, serta penandatanganan SKP dan Pakta Integritas oleh pejabat struktural dan seluruh pegawai. Proses penandatanganan berlangsung tertib dan berjalan lancar. Momentum ini menunjukkan komitmen kolektif untuk mempertahankan kualitas layanan dan memperkuat akuntabilitas kinerja sepanjang tahun 2026. Keterlibatan penuh seluruh pegawai mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya perencanaan kinerja dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama bagi instansi yang memegang peran strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

KPPN Khusus Penerimaan melaporkan bahwa seluruh dokumen kinerja untuk tahun 2026 telah ditandatangani sesuai ketentuan. Dengan selesainya kegiatan ini, diharapkan konsistensi dan kualitas kinerja pegawai dapat terus meningkat. Penandatanganan ini juga diharapkan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen kolektif seluruh pegawai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara baik dan lancar, KPPN Khusus Penerimaan menegaskan kembali tekadnya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan integritas pada tahun 2026.

     Jakarta, 10 Februari 2026. KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan kegiatan edukasi dan komunikasi bersama PT BPD Jawa Timur pada Kamis pekan lalu di ruang rapat kantor. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan memastikan layanan penerimaan negara berjalan semakin baik. Pertemuan berlangsung dalam suasana profesional namun tetap terbuka, sehingga seluruh peserta dapat menyampaikan pandangan dan masukan dengan nyaman.

     Dalam sambutan pembuka, KPPN Khusus Penerimaan menjelaskan pentingnya menjaga kelancaran proses penerimaan negara, khususnya transaksi yang dilakukan melalui layanan perbankan daerah. Melalui kegiatan ini, KPPN bertujuan menyamakan pemahaman antara pemerintah dan pihak bank mengenai alur layanan yang digunakan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. 

     Pada sesi diskusi, KPPN menyampaikan sejumlah hasil pemantauan terkait penggunaan layanan pembayaran yang dikelola oleh PT BPD Jawa Timur. Beberapa hal ditemukan masih perlu penyesuaian, terutama agar jalur pembayaran yang tersedia dapat digunakan sesuai peruntukannya. Temuan ini disampaikan secara konstruktif, dan pihak bank menerima masukan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembenahan agar layanan semakin akurat dan mudah digunakan.

     PT BPD Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan internal serta menyesuaikan beberapa proses agar lebih selaras dengan kebutuhan pelayanan penerimaan negara. Perwakilan bank juga menyampaikan bahwa mereka berkomitmen meningkatkan keandalan sistem dan memastikan transaksi masyarakat dapat diproses dengan lancar. KPPN dan pihak bank sepakat untuk melanjutkan komunikasi secara berkala agar perbaikan dapat berjalan konsisten.

     Di akhir kegiatan, KPPN Khusus Penerimaan menegaskan bahwa kolaborasi dengan para mitra perbankan merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas layanan penerimaan negara. Melalui kegiatan edukasi seperti ini, KPPN berharap masyarakat dapat merasakan manfaat berupa layanan yang lebih tertata, cepat, dan dapat dipercaya. Pertemuan ditutup dengan harapan agar kerja sama yang baik dapat terus diperkuat demi mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan efektif.

***

Jakarta, 9 Februari 2026. KPPN Khusus Penerimaan melaksanakan rapat penyusunan Profil Risiko Tahun 2026 pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di ruang rapat kantor. Pertemuan ini diikuti oleh para pegawai yang telah ditunjuk sebagai Unit Pengelola Manajemen Risiko berdasarkan keputusan Kepala KPPN. Rapat ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memastikan seluruh proses kerja dan layanan penerimaan negara tetap berjalan aman, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 6 Februari 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelar sosialisasi mengenai pengembangan dokumen teknis MPN (Modul Penerimaan Negara) yang dihadiri perwakilan Collecting Agent. Pertemuan ini menjadi sarana untuk menjelaskan arah kebijakan penguatan layanan penerimaan negara, khususnya melalui penyempurnaan format komunikasi dan tata kelola antara sistem utama dan mitra layanan pembayaran. Peserta sosialisasi terlihat antusias, tercermin dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung selama sesi.

     Jakarta, 23 Desember 2025 - Dalam rangka memperingati Hari Ibu, KPPN KHusus Investasi dan KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan kegiatan bersama dalam Talk Show Road to Hari Ibu bertajuk “Empowering Women through Harmony: Menjadi Profesional dan Ibu yang Utuh”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (19/12), bertempat di Ruang Rapat KPPN Khusus Penerimaan. Talk show ini menjadi ruang refleksi dan diskusi bagi para pegawai perempuan untuk memaknai peran mereka secara utuh, baik di lingkungan kerja maupun dalam keluarga.

     Jakarta, 22 Desember 2025 – KPPN Khusus Penerimaan mengadakan kegiatan edukasi dan komunikasi onsite bersama PT Finnet Indonesia bertempat di Telkom Landmark Tower, Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk meningkatkan kevalidan data transaksi penerimaan negara yang ditatausahakan melalui Collecting Agent diantaranya PT Finnet Indonesia. Collecting Agent merupakan perbankan atau lembaga persepsi lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menatausahaan pembayaran penerimaan negara.