Kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 27 November 2025, menunjukkan progress yang menggembirakan, yakni realisasi anggaran sampai dengan 26 November 2025 mencapai Rp4,21 triliun atau sebesar 86,17% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp682,43 miliar (78,39%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,52 triliun (87,86%). Dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan 0,74% (yoy), namun demikian untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar 3,31%, sedangkan penyaluran TKD mengalami kenaikan sebesar 1,22%. Penurunan tingkat realisasi anggaran K/L tersebut disebabkan pada tahun 2025 banyak terdapat pagu blokir, sehingga menghambat pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan November 2025, pagu blokir masih sebesar Rp81,40 miliar atau 9,35% dari alokasi dana.
Kondisi tersebut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kawasan Manggarai Raya dan Kab. Ngada. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi yoy pada Triwulan II 2025 pada seluruh kabupaten tercatat tumbuh 4,53% s.d. 8,02%, bahkan pertumbuhan ekonomi Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, yaitu sebesar 5,70% di Kab. Manggarai dan 8,02% di Kab. Manggarai Barat. Secara nominal, PDRB menurut harga berlaku di Kab. Manggarai Barat mencapai angkat sangat tinggi, jauh melampaui Kota Kupang, yaitu Sektor Primer sebesar Rp527.385,27 miliar, Sektor Sekunder sebesar Rp183.484,77 miliar, dan Sektor Tersier sebesar Rp592.313,81 miliar.
Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif di Manggarai Raya dan Kab. Ngada lebih banyak ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh antara 3,57% s.d. 4,65%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik, sehingga permintaan domestik tetap terjaga. Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap dalam kondisi baik, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, maupun Bantuan Langsung Tunai. Sampai dengan 26 November 2025, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp3,13 miliar, Program Keluarga Harapan Rp238,45 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai Rp334,45 miliar, BLT Dana Desa Rp58,89 miliar, Padat Karya dari Dana Desa Rp38,91 miliar, Padat Karya Kementerian PU Rp14,24 miliar.
Selain memberikan Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, dalam bentuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp89,41 miliar untuk 17.507 Debitur dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp501,84 miliar untuk 13.199 Debitur. Melalui pemberdayaan UMKM tersebut juga diharapkan meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berkontribusi bagi pengurangan pengangguran, sehingga juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
