Kinerja realisasi APBN periode sampai dengan 30 April 2026 di wilayah Manggarai Raya dan Ngada tumbuh positif sebesar 4,85% year on year. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp226,39 miliar (28,64%) tumbuh sebesar 7,11% dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,25 triliun (38,17%) tumbuh positif sebesar 4,45%. Pertumbuhan realisasi belanja periode sampai dengan 30 April 2026 tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam melaksanakan kegiatan dan kinerja pemerintah daerah dalam penyaluran TKDD, sehingga walaupun alokasi dana APBN tahun 2026 menurun sebesar Rp873,88 miliar atau 17,66% dibandingkan alokasi tahun 2025, namun nominal realisasi anggaran sampai dengan 30 April 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.
Jenis belanja Satuan Kerja K/L yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Belanja Pegawai, yang mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp13,98 miliar atau 12,06% yoy, yang antara lain disebabkan adanya peningkatan realisasi pembayaran gaji PPPK di tahun 2026 sebesar Rp5,70 miliar. Belanja modal juga mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp7,60 miliar atau 36,72% yoy, yang disebabkan adanya percepatan realisasi belanja modal pada beberapa satuan kerja, yaitu pada Satker KSOP Kelas III Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng, dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Realisasi belanja barang satuan kerja K/L mengalami penurunan sebesar Rp6,55 miliar atau pertubuhan -8,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terdapat kegiatan pemilihan umum yang menyerap dana cukup besar, sedangkan di tahun 2026 tidak ada lagi pemilihan umum. Selain itu, alokasi dana untuk belanja barang satuan kerja tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp162,31 miliar atau -38,63%, sedangkan di sisi lain kegiatan operasional satuan kerja K/L tidak seluruhnya bisa diakselerasi, karena terkait dengan operasional yang kegiatannya dilaksanakan dari Januari s.d. Desember. Alokasi belanja barang yang mangalami penurunan paling besar adalah Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT yang diperuntukkan bagi pemeliharaan jalan nasional, dengan nilai penurunan sebesar 128,47 miliar.
Kinerja penjaluran TKDD mengalami peningkatan sebesar Rp53,36 miliar atau 4,45% yoy. Komponen TKDD yang mengalami peningkatan signifikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, DAU meningkat Rp40,58 miliar atau 4,76% yoy dan DAK Non Fisik meningkat Rp92,77 miliar atau 48,04% yoy. Komponen TKDD lainnya yang mengalami penurunan penyaluran signifikan adalah Dana Desa, yaitu turun sebesar Rp68,86 miliar atau -48,47%. Penurunan realisasi penyaluran Dana Desa lebih disebabkan penurunan alokasi sebesar Rp343,32 miliar, sehingga secara otomatis berdampak pada nominal realisasi penyaluran pada tahun 2026.
Kinerja realisasi APBN di wilayah Manggarai Raya dan Ngada yang tetap terjaga sangat baik tentunya berdampak pada kondisi perekonomian regional, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan sebagainya. Salah satu indikator ekonomi yang sudah di-realease Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada adalah tingkat inflasi year on year bulan April 2026 yang tetap terjaga, yakni sebesar 2,03%, sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumya sebesar 1,51%. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran tetap terjaga. Peran pemerintah di sisi supply adalah dari sisi menjaga pasokan komoditas, melalui belanja yang mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan, serta menjaga kelancaran distribusi barang. Pemerintah juga berperan dari sisi permintaan, yaitu dengan menjaga daya beli masyarakat melalui distribusi belanja pemerintah, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat inflasi juga tetap terkendali.
