Sragen

Berita

Seputar KPPN Sragen

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Pengisian Target Proyeksi Capaian Output dan Pelaporan Realisasi Capaian Output

Oleh: Kholid Mawardi, Fungsional PTPN KPPN Sragen

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja menempatkan capaian output sebagai indikator utama keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menyempurnakan kebijakan agar belanja negara tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga menghasilkan output yang terukur dan berkualitas. Salah satu instrumen penting dalam penilaian kinerja tersebut adalah pengisian target proyeksi capaian output serta pelaporan realisasi capaian output oleh satuan kerja (satker) secara periodik dalam Aplikasi SAKTI dan OMSPAN.

Sejak diberlakukannya reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), komponen capaian output memiliki bobot tertinggi, yaitu 25%, sehingga ketepatan pengisian target dan pelaporan realisasi menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas nilai IKPA satker.

Pelaksanaan pengisian target dan pelaporan realisasi capaian output berlandaskan pada regulasi berikut:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga, yang menjadi rujukan utama dalam penilaian capaian output.
  3. Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-1796/PB.2/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Data Target/Proyeksi Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN.
  4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian dan Pelaporan Data Target/Proyeksi Output Satker Ver. 2.0 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Regulasi ini menegaskan bahwa pelaporan capaian output merupakan bagian tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran pemerintah pusat.

Capaian output adalah realisasi fisik atau manfaat langsung dari kegiatan yang didanai APBN, sebagaimana tercantum dalam Rincian Output (RO) pada DIPA. Dalam kerangka terbaru, setiap RO terlebih dahulu melalui assesment RO oleh unit Eselon I untuk menentukan:

  • Jenis RO (statis atau dinamis),
  • Cara pelaporan (tahapan, otomatis, atau periodik),
  • Polarisasi capaian (maximize atau minimize),
  • Polarisasi waktu (stabilized atau time efficiency).

Hasil assesment RO tersebut menjadi dasar teknis bagi satker dalam menyusun proyeksi dan melaporkan realisasi output secara akurat.

Pengisian Target Proyeksi Capaian Output

Prinsip Pengisian Target. Target proyeksi capaian output adalah rencana distribusi capaian output secara bulanan dalam satu tahun anggaran. Pengisian dilakukan oleh satker setelah assesment RO disetujui DJA, dengan prinsip:

  • Selaras dengan volume dan target RO dalam DIPA,
  • Proporsional dengan rencana pelaksanaan kegiatan,
  • Realistis dan dapat diukur.

Mekanisme Pengisian di Aplikasi SAKTI. Pengisian target dilakukan melalui Modul Komitmen (KOM) Aplikasi SAKTI dengan tahapan:

  1. Memastikan status DIPA/Revisi DIPA telah aktif.
  2. Mengisi target bulanan capaian output sesuai metode pelaporan RO.
  3. Melakukan validasi sistem dan pengiriman data ke MyIntress.
  4. Monitoring status kiriman data untuk memastikan data terkirim sukses.

Apabila terjadi revisi DIPA yang memengaruhi volume atau target RO, satker dapat melakukan penyesuaian target melalui fitur dispensasi otomatis yang disediakan sistem.

Pelaporan Realisasi Capaian Output

Waktu dan Cara Pelaporan

Pelaporan realisasi capaian output wajib dilakukan setiap bulan pada 5HK bulan selanjutnya. Realisasi diinput berdasarkan:

  • Progres fisik tahapan kegiatan,
  • Pencapaian target otomatis (berdasarkan TPCRO),
  • Penyampaian manfaat periodik kepada penerima manfaat.

Validasi dan Konsistensi Data

Sistem SAKTI dan Myintress secara otomatis melakukan validasi terhadap:

  • Kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian output,
  • Kewajaran capaian dibanding target proyeksi,
  • Keberadaan assesment RO yang valid.

Data yang tidak sesuai akan berstatus gagal validasi atau wajib konfirmasi, sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh satker.

Pengisian target proyeksi capaian output dan pelaporan realisasi capaian output bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat strategis untuk memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat. Dengan memahami dasar regulasi dan petunjuk teknis terbaru, satker diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta akuntabilitas kinerja anggaran. Pengelolaan data target dan realisasi output harus menjadi perhatian bersama antara perencana, PPK, PPSPM, dan operator SAKTI.

 

Berita

Pendahuluan

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah yang secara rutin diberikan kepada aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan, tetapi juga berfungsi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

THR umumnya diberikan menjelang Hari Raya Idulfitri, sementara Gaji Ketiga Belas dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah. Dengan demikian, kedua komponen ini diharapkan dapat membantu aparatur negara dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan ekstra pada periode tersebut.

 

Dasar Hukum

Pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 5 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan.
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai dasar mekanisme pembayaran yang bersumber dari APBN.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang menjadi payung hukum utama pelaksanaan kebijakan ini.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026, yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas

Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

  1. Memberikan penghargaan atas pengabdian dan kinerja aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan.
  2. Membantu memenuhi kebutuhan ekonomi aparatur negara pada momen Hari Raya dan awal tahun ajaran baru.
  3. Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
  4. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

Manfaat Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

  1. Manfaat Sosial. Membantu aparatur negara dan keluarganya memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan pada waktu tertentu.
  2. Manfaat Ekonomi. Perputaran uang di masyarakat meningkat, sehingga berdampak positif terhadap sektor perdagangan dan jasa.
  3. Manfaat Psikologis dan Kinerja. Meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas aparatur negara terhadap institusi pemerintah.

Mekanisme Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas

Dengan dasar hukum yang jelas, tujuan yang terarah, serta mekanisme pembayaran yang tertib dan akuntabel, kebijakan ini diharapkan terus berjalan secara konsisten dan tepat sasaran. Selanjutnya, Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan secara terstruktur dan akuntabel dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Sumber Dana. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari:
    • APBN untuk instansi pemerintah pusat.
    • APBD untuk instansi pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  2. Komponen yang Dibayarkan. Umumnya terdiri atas:
    • Gaji pokok;
    • Tunjangan keluarga;
    • Tunjangan pangan;
    • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
    • Tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan (sesuai ketentuan yang berlaku).
  3. Waktu Pembayaran
    • THR dibayarkan paling cepat sekitar 2–3 minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.
    • Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni, bertepatan dengan kebutuhan tahun ajaran baru.
  4. Tata Cara Pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN bagi satker pusat, serta mekanisme penatausahaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah, sesuai ketentuan perbendaharaan negara.
Berita

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sragen tahun 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Sragen tahun 2025 diharapkan dapat digunakan secara internal oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Sragen, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Untuk lebih lengkapnya, Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sragen tahun 2025 dapat diunduh pada tautan berikut :
http://s.kemenkeu.go.id/Lakin2025KPPN162

Berita

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Seluruh Satuan Kerja agar menyampaikan dokumen awal pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

 

a.

Surat Keputusan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku;

 

b.

Fotocopy Sertifikat PNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Sertifikat SNT bagi Pejabat Penandatangan SPM, dan Sertifikat BNT bagi Bendahara; serta Sertifikat BNT bagi Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP);

 

c.

Spesimen Tanda Tangan Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026;

 

d.

Pakta Integritas Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan distempel sebanyak 3 rangkap sesuai format yang telah disediakan, dengan rangkap pertama dibubuhi meterai. Pakta Integritas tersebut agar dicetak menggunakan kertas ukuran A4.

2.

Satker dapat mengajukan permohonan Uang Persediaan kepada KPPN Sragen setelah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:

 

a.

Menyampaikan seluruh dokumen awal pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disebutkan pada angka 1;

 

b.

UP dan TUP TA. 2025 sudah dipertanggungjawabkan/ nihil seluruhnya;

 

c.

Menyampaikan Capaian Output bulan Desember 2025 dengan benar;

 

d.

Menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember 2025 dengan benar.

3.

Permohonan Uang Persediaan dilakukan melalui Aplikasi SAKTI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

 

a.

Surat Permohonan Persetujuan UP (hasil cetakan aplikasi SAKTI);

 

b.

Surat Pernyataan UP (hasil cetakan aplikasi SAKTI);

 

c.

Surat Pernyataan akan menyelesaikan rekonsiliasi;

 

d.

Kertas Kerja yang memuat rincian rencana kebutuhan per jenis belanja (51,52,53,58) dan mekanisme pembayarannya (UP, LS, KKP);

 

e.

Daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang dikelola masing-masing BPP (bagi BP yang dibantu oleh BPP).

4.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu KreditPemerintah Domestik serta dalam rangka optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Kartu Kredit  Pemerintah Domestik/ Kartu Kredit Indonesia, diatur sebagai berikut:

 

a.

Porsi UP tunai dan UP KKP adalah 60 : 40 (persen)

 

b.

Satker wajib menyertakan porsi KKP (berlogo Visa/Master/Maestro) dan Kartu Kredit Pemerintah Domestik/Kartu Kredit Indonesia (berlogo GPN/QRIS) dalam porsi UP KKPnya. Pembagian porsi antara KKP dengan KKP Domestik/Indonesia diserahkan pada Satker (sebagai contoh porsi KKP dan KKP Domestik adalah 50:50 atau disesuaikan dengan kondisi riil di daerah masing-masing serta kebutuhan transaksi).

 

c.

Satker dapat mengajukan pengecualian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah jika memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melali UP sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan memenuhi minimal 1 (satu kriteria berikut:

 

 

1)

Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan KPA

 

 

2)

UP Satker sebesar maksimal Rp20.000.000,- per bulan

 

d.

Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dikecualikan dari ketentuan penggunaan KKP dengan menyampaikan surat permohonan pengecualian dalam implementasi pembayaran dan penggunaan KKP kepada KPPN dengan proporsi UP Tunai sebesar 100% dan UP KKP sebesar 0%.

 

e.

Satker yang dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dan d, KPA mengajukan surat permohonan penggunaan KKP dengan proporsi UP Tunai sebesar 100% dan UP KKP sebesar 0% kepada Kepala KPPN disertai dengan surat pernyataan KPA yang memuat alasan Satker K/L tidak dapat melakukan pembayaran dengan KKP.

 

f.

Untuk satker dengan UP dibawah Rp20.000.000,- per bulan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan Bank atau sudah menggunakan KKP untuk transaksi pada tahun 2025, disarankan untuk tetap memiliki proporsi UP KKP di tahun 2026.

Dokumen sebagaimana pada angka 1 dan 3 dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/DokumenawaltahundanuUsulanUP

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search