TERNATE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder's Day 2026 yang digelar pada 16 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara luring di Ruang Rapat KPPN Ternate dan daring melalui Microsoft Teams tersebut diikuti oleh berbagai unsur pentahelix, mulai dari satuan kerja kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media, perbankan, pelaku UMKM, hingga perwakilan kelompok rentan.
Kepala KPPN Ternate, Pramudia Mulyono Muslim, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran dalam rangka perbaikan pelayanan publik.
Dalam paparannya, Pramudia menjelaskan bahwa KPPN Ternate saat ini melayani 245 satuan kerja dan delapan pemerintah daerah. Ia juga memaparkan kinerja APBN Semester I Tahun 2026 dengan pendapatan negara mencapai Rp3,11 triliun, meningkat 54 persen secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp5,58 triliun.
Selain fungsi sebagai penyalur dana APBN, KPPN Ternate juga memperkuat perannya sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja dan pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, KPPN Ternate kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas. Instansi tersebut menegaskan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dan praktik penyuapan serta berkomitmen menjalankan kebijakan antikorupsi secara konsisten.
KPPN Ternate telah meraih predikat WBK-WBBM sejak 2019 dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sejak 2022. KPPN Ternate juga mengajak seluruh mitra untuk berkomitmen dan menjalankan program Zona Integritas menuju WBK-WBBM sesuai ketentuan demi pelayanan publik yang semakin baik.
Selain isu integritas, forum tersebut turut menyoroti komitmen menghadirkan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.
Pada Triwulan II Tahun 2026, KPPN Ternate mencatat tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,95 dari skala 5. Seluruh layanan yang diberikan juga dipastikan tidak dipungut biaya.
Hingga Semester I 2026, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai 50,31 persen dari total pagu. Dalam sesi dialog, peserta juga membahas penyaluran Dana Bagi Hasil, dampak penyesuaian transfer ke daerah, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Melalui forum ini, KPPN Ternate berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan kerja, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
(transparansi: berita ini dibuat sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan bantuan AI)
