Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 terus menunjukkan tren penguatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,66%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 yang sebesar 4,23%. Inflasi yoy Aceh berada pada level 2,17%, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,53% dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,57%. Namun, angka inflasi Aceh masih terjaga dalam rentang target yaitu 2,5%±1%. IPM Aceh pada tahun 2024 mencapai 75,36 berada sedikit diatas IPM nasional yang sebesar 75,02. Kota Banda Aceh memperoleh nilai IPM paling tinggi di Aceh sebesar 88,85 dan Kota Subulussalam memperoleh nilai IPM paling rendah sebesar 70,64. Status pembangunan manusia di Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,64 dan 70,95.
Tingkat kemiskinan per September tahun 2024 Provinsi Aceh tercatat sebesar 12,64% atau turun dari periode Maret 2024 sebesar 14,23% dan turun dari periode Maret 2023 sebesar 14,45%. Tingkat kemiskinan perdesaan di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perkotaan. Per September 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 14,99%, sedangkan di perkotaan sebesar 8,37%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan per Maret 2024 di perdesaan sebesar 16,75%, sedangkan di perkotaan sebesar 9,60%.Dari sisi ketimpangan pendapatan, posisi Rasio Gini per Maret 2024 dan per September 2024 tercatat berada di angka 0,294 lebih baik daripada rasio Gini bulan Maret 2023 sebesar 0,296. Angka tersebut masih jauh lebih baik bila dibandingkan rasio Gini nasional Maret 2024 sebesar 0,379 dan September 2024 sebesar 0,381. Dilihat berdasarkan daerah, Rasio Gini di daerah perkotaan (per Maret 2024 sebesar 0,325 dan per September 2024 sebesar 0,322) lebih tinggi daripada Rasio Gini di daerah perdesaan (per Maret 2024 sebesar 0,258 dan per September 2024 sebesar 0,253).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Agustus 2024 lebih rendah secara yoy walaupun mengalami sedikit kenaikan daripada Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh per Agustus 2024 sebesar 5,75%, turun sebesar 0,28% dibandingkan dengan Agustus 2023 sebesar 6,03%. Jumlah pengangguran per Agustus 2024 adalah sebesar 153 ribu orang, turun sebesar empat ribu orang dibandingkan dengan jumlah pengangguran per Agustus 2023 yang sebanyak 157 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT Perkotaan (7,50%) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (4,69%).
Realisasi Pendapatan APBN di Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp7,74 triliun terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp6,47 triliun dan PNBP sebesar Rp1,28 triliun. Total pendapatan tahun 2024 meningkat 7,96% yoy dari tahun 2023. Pendapatan perpajakan didominasi oleh Pajak Dalam Negeri yang mencapai Rp6,10 triliun atau sebesar 94,29% dari total pendapatan perpajakan. Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp1,28 triliun (171,99% dari pagu), mengalami kenaikan secara yoy sebesar 6,77%. Pendapatan jasa layanan pendidkan merupakan kontributor terbesar pada PNBP sebesar 21,45% dari total PNBP.
Realisasi belanja APBN di Aceh tahun 2024 mencapai Rp51,44 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp19,45 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp31,99 triliun. Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp7,95 triliun dan belanja barang sebesar Rp7,53 triliun.
Realisasi pendapatan APBD tahun 2024 sebesar Rp36,26 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 30,31 triliun, baru diikuti oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp5,86 triliun. Angka ini mengalami ekspansi sebesar 10% jika dibandingkan dengan besaran pendapatan asli daerah tahun 2023 yang berjumlah Rp5,33 triliun. Realisasi belanja daerah Provinsi Aceh di Tahun 2024 mencapai Rp37,12 triliun, mengalami kontraksi sebesar 2,74% dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tahun 2024, Provinsi Aceh memperoleh dana RO Harmonis DAK Fisik pada Bidang Jalan, Kesehatan dan KB, Pendidikan, Pertanian, Air Minum, dan Sanitasi dengan total alokasi dana sebesar Rp1.266,43 triliun. Alokasi anggaran K/L yang mendukung DAK Fisik di Wilayah Provinsi Aceh memiliki porsi 18,35% dari total pagu anggaran K/L sebesar Rp6,900 triliun. Realisasi anggaran per bidang RO Harmonis K/L DAK Fisik sudah sangat baik karena di atas 90%. Secara umum dalam pelaksanaan harmonisasi belanja K/L, kendala dan tantangan banyak terjadi pada semester I. Hal itu dapat dilihat dari tren realisasi anggaran RO Harmonis yang sangat rendah di semester I, sedangkan pada semester II, hampir semua RO Harmonis dapat terealisasi anggaran dan outputnya secara maksimal. Kendala dan tantangan tersebut bervariasi mulai dari sisi penganggaran, sumber daya manusia. eksekusi kegiatan. pengadaan barang dan jasa. hingga soal regulasi.
Selengkapnya bisa dibaca di Kajian Fiskal Regional
