Menuju Kuartal III yang Lebih Baik
Takengon, 22 Oktober 2025 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 September 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Realisasi APBN Regional per 30 September 2025, pendapatan tercatat senilai Rp3,88 triliun, mengalami konstraksi sebesar 12,62% secara yoy. Hal ini tidak terlepas dari kontraksi penerimaan pajak yang tercatat sebesar Rp2,5 triliun (-35,27% secara yoy). Penurunan tersebut mayoritas disebabkan oleh peningkatan restitusi pajak dan adanya kebijakan pemusatan NITKU yang terimbas ke PPh Migas. Sementara itu, penerimaan Kanwil DJBC Aceh s.d 30 September 2025 sebesar Rp403,35 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 59,69% secara yoy. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 46,35 % (yoy), Bea Keluar 809,61 % (yoy) dan Cukai 101,00 % (yoy).
Dari sisi belanja, belanja negara per 30 September 2025 mencapai Rp32,74 triliun. Angka ini juga mengalami konstraksi sebesar 12,67% secara yoy akibat pagu yang menurun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) secara yoy mengalami penurunan sebesar 25,60% meski secara persentase realisasi tidak beda jauh dengan tahun lalu yakni 65,43%. Namun, apabila dilihat per jenis belanja, realisasi belanja barang dan modal masih rendah, masing-masing baru 54,64% dan 35,14%. Sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) secara yoy mengalami konstraksi sebesar 5,83%, utamanya disebabkan oleh turunnya pagu dan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik.
Di sisi APBD, pendapatan tercatat lebih besar dari belanja yakni Rp24,7 triliun atau terealisasi 61,7% dibandingkan Rp22,3 triliun atau terealisasi 54,54%. Permasalahan di sisi pendapatan mulai tampak karena pendapatan asli daerah mengalami perlambatan sehingga kini hanya dividen BUMD yang secara yoy tumbuh positif. Kinerja pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan. Selain itu, di sisi belanja, belanja modal baru terealisai sebesar 29,01%.
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Q3 2025 akan dirilis BPS pada awal bulan depan dan diharapkan kinerja fiskal hingga Q3 tahun ini dapat memberikan dampak operasi kepada PDRB. Setidaknya secara q to q, kinerja APBN kuartal III lebih baik dari kuartal II.
Sementara itu, angka inflasi harus patut diwaspadai karena sudah berada di atas sasaran inflasi nasional, baik itu secara year on year (4,45) dan year to date (3,56). Angka inflasi yang tinggi ini tidak dibarengi dengan kenaikan NTP yang menyiratkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak dinikmati oleh petani.
Kanwil DJPb juga melakukan monitoring terhadap beberapa program prioritas nasional yang ada di Aceh, antara lain: Posisi program MBG per September 2025 adalah sebagai berikut:
- SPPG aktif di Aceh sebanyak 319unit dari target 645 unit [49,45%]
- Total supplier sebanyak 574 suplier.
- Total penerima manfaat 974.761 orang [79,51% dari target]
Kinerja Program FLPP menunjukkan sebesar Rp177,7 miliar untuk 1.512 unit rumah di 208 lokasi perumahan dan tersebar 19 Kab/Kota di Aceh kecuali di Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Selatan, Kota Sabang, dan Kab. Simeulue dengan melibatkan 141 Perusahaan Pengembang. Jumlah PBG untuk fungsi hunian MBR yang sudah diterbitkan di Aceh adalah sebanyak 64 dokumen PBG untuk 1.334 unit rumah kepada MBR. Pada tahun 2025, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran di bidang perumahan dalam APBD Aceh untuk pembangunan dan/atau renovasi 3.114 unit rumah.
Kinerja Program Sekolah Rakyat menunjukkan saat ini Total 275 siswa yang masuk program Sekolah Rakyat dari 3 lokasi di Aceh sudah mengikuti pembelajaran sejak Senin 14 Juli 2025 atau bertepatan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Siswa tersebut masing-masing 100 siswa di SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar, 100 siswa di Sentra Darussa’adah Aceh Besar, dan 75 siswa di SKB Labuhan Haji Aceh Selatan. Pada implementasi Tahap IC direncanakan di 5 Kab/Kota di Aceh yaitu di Kota Subulussalam, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Singkil. Sementara Tahap ID 1 Kota yaitu di Kota Lhokseumawe.
Saat ini telah terbentuk 6549 koperasi yang terdiri dari 6535 koperasi desa dan 14 Kelurahan. Saat ini sudah 2113 koperasi telah memiliki akun Simkopdes. Selanjutnya, 134 koperasi sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai), dengan jumlah gerai aktif sudah sebanyak 206. 48 koperasi sudah mengajukan proposal bisnis dengan jumlah permohonan bisnis 247.
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 30 Sept 2025
