Tetap Stabil, Namun Butuh Akselerasi Belanja
Banda Aceh, 16 Mei 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 April 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Per 30 April 2025, APBN Regional Aceh terus menunjukkan perbaikan kinerja. Pendapatan negara tercatat senilai Rp1,6 triliun (22,97%) yang terdiri dari Penerimaan pajak sebesar Rp967,05 Miliar, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp183,54 Miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp436,46 miliar. Sedangkan dari sisi belanja, per 30 April 2025 mencapai Rp10.7 triliun (24,18%) yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) Rp3,67 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,07 triliun.
Untuk kinerja anggaran daerah (konsolidasi), dari sisi pendapatan Aceh tercatat sebesar Rp6,48 T (16,71%). Terdapat tren peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 34,7% (yoy) yang berasal dari retribusi daerah dan hasil dividen BUMD. Sementara itu, realisasi belanja APBD (konsolidasi) s.d. 30 April 2025 sebesar Rp5,87 triliun (14,8%) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp4,95 triliun. Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp91,21 miliar atau hanya 2,29%.
Dibandingkan tahun lalu, angka-angka ini memang lebih rendah. Selain karena ada dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu pada tahun lalu juga menjadi salah satu alasan pembeda tingginya realisasi pada tahun lalu. Dalam hal dana transfer ke daerah, sejumlah dinamika yang terjadi seperti perubahan syarat salur mengakibatkan DAK Fisik dan Dana Otsus belum salur pada April 2025, dan baru akan tersalurkan pada bulan Mei 2025.
Sementara itu, BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,59% (yoy). Angka ini di bawah angka nasional sebesar 4,85%. Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,02 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,99 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun ke angka 5,5%. Namun, bila dilihat lebih detail, orang bekerja pada pekerjaan formal turun 1,12%. Kenaikan terjadi pada orang bekerja paruh waktu 4,33%. Shifting ini harus menjadi perhatian kita semua untuk melihat kondisi ketenagakerjaan dan hubungannnya dengan kesejahteraan mengingat upah yang diterima pekerja informal biasanya relatif lebih rendah dari pekerja formal.
Dalam hal inflasi, Aceh mengalami inflasi yoy sebesar 3,11% dan inflasi mtm sebesar 1,61%. Meski masih berada pada sasaran inflasi, angka ini harus menjadi catatan untuk mengendalikan harga volatile food yang naik pada musim lebaran lalu.
Dalam ALCo kali ini, Kemenkeu-Satu Aceh juga menyoroti dinamika distribusi program Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima lebih dari 100 ribu penerima. Selain itu dalam ALCo juga menganalisis data mengenai koperasi di Aceh dalam konteks Langkah dan kebijakan yang akan diambil dalam implementasi koperasi merah putih.
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 30 April 2025
