Executive Summary
Perekonomian Aceh pada triwulan II 2025 menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 4,82% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,12% (yoy). Secara struktural, perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang bersifat tradisional, dengan kontribusi sekitar sepertiga dari total perekonomian. Dari sisi pengeluaran, selain konsumsi pemerintah, penanaman modal tetap bruto yang terkontraksi -2,13% (yoy) menunjukkan investasi di Aceh belum tumbuh optimal. Investasi yang masuk pada periode ini lebih banyak di sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal sehingga tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, meskipun secara jumlah pengangguran meningkat. Permasalahan utama angkatan kerja adalah masih banyaknya pekerja di sektor informal yang umumnya memperoleh upah lebih rendah. Hal ini menyebabkan penurunan TPT tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena meskipun bekerja, upah yang diterima belum mencukupi kebutuhan hidup.
APBN Regional Aceh juga mengalami kontraksi cukup dalam, baik dari sisi pendapatan yang turun 19,93% (yoy), maupun belanja negara yang turun 14,16% (yoy). Kontraksi penerimaan dipengaruhi oleh menurunnya kinerja pelaksanaan anggaran, tingginya restitusi pajak, dinamika harga komoditas, serta kebijakan pemusatan NITKU. Sementara itu, kontraksi belanja terjadi akibat efisiensi anggaran yang teredistribusi ke berbagai program di tingkat pusat, sehingga pagu belanja di daerah berkurang.
Untuk belanja transfer ke daerah, secara umum trennya cukup baik. Namun, masih terdapat permasalahan, seperti dana desa yang gagal salur akibat kendala internal desa serta rendahnya penyaluran DAK Fisik karena hambatan dalam proses pengadaan dan kontrak di pemerintah daerah.
Program MBG telah berkembang mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh. Penerima terbanyak berada di Kota Banda Aceh (27.770 penerima), sedangkan yang terendah di Kabupaten Aceh Singkil (1.159 penerima). Keterbatasan pelaksanaan program masih menjadi tantangan dalam memastikan pemerataan di seluruh daerah. Hingga kini terdapat 65 SPPG aktif atau baru 10,07% dari target 645 SPPG.
Implementasi Sekolah Rakyat tahap 1a telah berjalan di dua lokasi di Aceh Besar. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat, keberadaan sekolah rakyat ini sangat dibutuhkan, mengingat pendidikan masih menjadi masalah krusial di Aceh. Sebanyak 19 kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan minat sekolah siswa dalam periode 2015–2023. Kondisi ini memperburuk ketidakselarasan (mismatch) antara pasar tenaga kerja dengan tingkat pendidikan. Selain itu, jumlah penduduk angkatan kerja di beberapa kabupaten/kota juga menurun, diduga karena migrasi keluar daerah. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan temuan Duflo (2001) yang menyatakan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan pasar tenaga kerja.
Selengkapnya dapat dibaca melalui KFR Aceh Triwulan II 2025
