Bandung, 26/09- Dengan maksud turut aktif dalam usaha membangun peradaban bangsa, khususnya bidang pendidikan, sejarah, pariwisata, Ditjen Perbendaharaan kembali menunjukkan kepeloporannya dengan melahirkan sebuah lembaga museum, yang diberi nama “Museum Perbendaharaan”.
Peresmian museum ini telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro pada tanggal 20 Maret 2016. Softlanching dilaksanakan sehari kemudian oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Setelah pengumpulan koleksi, penyempurnaan sarana dan kesiapan SDM pengelola telah dirapungkan, maka pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, museum ini dinyatakan dibuka untuk masyarakat umum.
Museum Perbendaharaan menempati salah satu bagian Gedung Dwi Warna Jalan Diponegoro No. 59 Bandung yang sarat dengan sejarah perjuangan bangsa. Museum ini memiliki beberapa keunikan baik dari sisi koleksi, lokasi dan sisi kepeloporan pada transparansi dan akuntabilitas lembaga publik khususnya lingkup Kementerian Keuangan. Dari sisi koleksi, Museum Perbendaharaan memiliki dokumen, bahan pustaka dan peralatan yang mampu menggambarkan perkembangan sejarah pengelolaan perbendaharaan negara sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan negara. Dari sisi lokasi, Museum ini menempati ruang yang sama dengan ruang yang digunakan untuk rapat-rapat Komisi Ekonomi dan Komite Kebudayaan pada penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan oleh karenanya Museum Perbendaharaan juga mempunyai kaitan erat dan saat ini menjadi bagian dari paket kunjungan ke Museum KAA Jl. Merdeka Bandung. Adapun dari sisi kepeloporan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik khususnya lingkup Kementerian Keuangan, karena museum ini masih menjadi satu-satunya museum di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibuka untuk umum, maka hal ini menjadi langkah terbaru Ditjen Perbendaharaan untuk menguatkan jati diri sebagai katalisator reformasi birokrasi.
Sesuai dengan Visi dari Museum Perbendaharaan yaitu “Menjadi Literatur Utama Sejarah Perkembangan Pengelolaan Perbendaharaan di Indonesia” maka museum yang mempunyai koleksi dokumen, bahan pustaka dan peralatan selama tiga zaman/masa yaitu masa Thesaurie (1866-1968), masa Ditjen Anggaran (1969-2003) dan masa Ditjen Perbendaharaan (2004-sekarang) akan mendedikasikan diri untuk terus mengembangkan diri yang pada akhirnya akan menjadi referensi utama bagi para peminat sejarah, peserta studi dan penelitian bidang perbendaharaan negara, bidang hukum keuangan negara dan bidang lainnya yang terkait, serta masyarakat pada umumnya. Adapun Misi yang diemban museum ini adalah mewujudkan Museum sebagai : (1) Media Informasi, Pendidikan dan Dokumen Sejarah Pelaksdanaan Perbendaharaan Negara, (2) Pusat Pengembangan dan Penelitian Pelaksanaan Perbendaharaan Negara di Indonesia serta (3) Sarana Rekreasi Edukatif.
Pada kegiatan Pembukaan Museum Perbendaharaan untuk umum yang berlangsung meriah dan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana tersebut, nampak hadir kepala Kanwil DJPB Prov. Jabar Yaniar Yanuar Rasyid, para pejabat Pemerintah, para Kepala Museum se Bandung serta puluhan pecinta/sahabat museum. Sambutan kunci dilakukan oleh Kepala Museum KAA Meinarti Fauzi yang antara lain menjelaskan hubungan erat KAA, Gedung Dwi Warna dan Museum Perbendaharaan serta Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jabar Ida Hernida yang menjelaskan kedudukan penting Museum, khususnya Museum Perbendaharaan dalam pengembangan pariwisata edukasi di Jawa Barat.
Kepala Kanwil DJPB Prov. Jabar Yaniar Yanuar Rasyid menyatakan bahwa sejak dinyatakan dibuka untuk umum pada selasa, 26 September 2017 ini, masyarakat umum dan para pemangku kepentingan disilahkan melakukan kunjungan baik perorangan maupun rombongan ke lokasi tanpa dipungut biaya. Bagian yang dapat dinikmati dan dijadikan obyek penulisan/penelitian antara lain : Galeri Sejarah Perkembangan Fungsi Perbendaharaan yang menyajikan perkembangan sejarah perbendaharaan, struktur, unit pengelola dan para pejabat penting Kementerian Keuangan dengan berbagai kebijakannya. Bagian ini juga mediskripsikan peristiwa Gunting Syafruddin, The Supreme Court and The Daendels Palace at The WaterlooSquere, momentum dan sejarah penyusunan paket Undang-Undang Keuangan Negara dan yang terpentiong langkah Reformasi Manajemen Keuangan Negara. Bagian Kedua adalah Auditorium dan yang ketiga adalah Galeri Koleksi yang menyajikan dokumen, peralatan, bahan pustaka seperti buku staatsblad dan benda lain yang digunakan dalam pengelolaan perbendaharaan negara dari masa ke masa.
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Museum ini terdapat pula “Pojok KAA” yang menyajikan foto-foto dinamika konferensi Asia-Afrika termasuk aktivitas para pemimpin-pemimpin Asia Afrika seperti Bung Karno, Pangeran Norodom Sihanouk, J. Nehru, Zhou En Lai, Gamal Abdul Naser, Raja Faisal, U Nu, Sir John Kotelawala dan lain-lain.
Dengan membuka Museum Perbendaharaan untuk umum, yang berarti membuka koleksi dokumen, bahan pustaka dan peralatan tentang proses sejarah perkembangan Perbendaharaan kepada publik, Ditjen Perbendaharaan meneguhkan sikap untuk memelopori terwujudnya reformasi birokrasi bagi perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan transparan untuk pembangunan negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kontributor : R. Hary Sutrasno - Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
