Bandung, 17/10- Setelah dilakukan upaya terus menerus selama satu dasawarsa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akhirnya memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Kemudian dalam rangka untuk terus-menerus menumbuhkan komitmen dan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan Pemerintah RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda se Jawa Barat di Gedung Dwi Warna Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017.

Hasil capaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini patut disyukuri karena memiliki makna bahwa : (1) LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, (3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, dan (4) Telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku. Perolehan opini WTP pada LKPP itu patut disyukuri lebih-lebih terdapat peningkatan peringkat jumlah pencapaian opini WTP pada kementerian/lembaga , dari semula 367 entitas pelaporan pada tahun 2015, menjadi 449 entitas pelaporan pada tahun 2016 atau naik sebesar 13%. Meskipun demikian kita juga masih harus berjuang lagi karena masih terdapat beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang masih belum mencapai status WTP tersebut, yaitu 14 dari 88 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat (84 % atau 73 K/L dan 1 BUN telah WTP), 3 dari 34 pemerintah provinsi (91%  atau 31 Pemerintah Provinsi telah WTP), 143 dari 415 pemerintah kabupaten (66% atau 272 Pemerintah Kabupaten telah WTP), 21 dari 93 pemerintah kota (77% atau 72 Pemerintah Kota telah WTP).

Adanya fakta perbaikan kualitas dan status laporan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menyatakan bahwa untuk Jawa Barat, pada tahun 2016 terdapat 25 Pemerintah Daerah dari 28 Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) - nya memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar. Sedangkan 3

Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, dan Kota Bandung pada tahun 2016 masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selanjutnya disampaikannya bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang telah mencapai prestasi membanggakan yaitu berapa kali telah memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu :

1. Yang telah memperoleh opini WTP 6 kali berturut-turut sejak tahun 2011 s.d 2016, adalah 3 Pemda, yaitu : Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar.
2. Yang telahj memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun 2013 s.d 2016, adalah 3 Pemda, yaitu : Kab. Ciamis, Kab. Majalengka, dan Kota Cimahi.
3. Yang telah memperoleh opini WTP 3 kali berturut-turut sejak tahun 2014 s.d 2016, adalah 7 Pemda, yaitu : Kab. Bekasi, Kab. Cianjur, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.
4. Yang telah memperoleh opini WTP 2 kali berturut-turut sejak tahun 2015 s.d 2016, adalah 7 Pemda, yaitu : Kab. Bogor, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, dan Kota Bekasi.
5. Yang baru memperoleh opini WTP 1 kali yaitu di tahun 2016, terdapat 5 Pemda, yaitu : Kab. Bandung, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Kemudian diingatkan pula oleh Yuniar Yanuar Rasyid bahwa Opini WTP bukan berarti bahwa suatu institusi sudah bebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah karena akan sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan publik. Partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara ini, untuk memastikan terwujudnya good governance dan clean goverment

Selanjutnya pada bagian akhir kegiatan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda se Jawa Barat di Gedung Dwi Warna Bandung tersebut disampaikan apresiasi atas kerja keras dan kesungguhan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah berhasil menyusun dan menyajikan LKPD Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berupa piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, sekaligus mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan selamat atas prestasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengukir prestasi membanggakan itu, sambil terus ikut mendorong dan agar di tahun 2017 ini seluruh pemerintahan di Jawa barat dapat menyajikan LKPD Tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kontributor : R. Hary Sutrasno, Kepala Seksi PPA II A