Bandung, 03/12 – Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 262/2016 berkomitmen dan terus berupaya mempertajam pelaksanaan fungsi pembinaan kepada para pemangku kepentingan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kali ini yang dilaksanakan adalah kegiatan asistensi dan bimbingan yang difokuskan pada materi pelaksanaan anggaran daerah kepada pemerintah daerah serta evaluasi terhadap pelaksanaan investasi pemerintah dan pinjaman kredit program dengan sasaran pemerintah daerah dan pihak perbankan penyalur KUR Kegiatan yang berlangsung tiga hari, yaitu pada tanggal 28 s.d 30 November 2018 tersebut,
untuk kesempatan ini berlokasi di wilayah pelayanan KPPN Tasikmalaya.
Untuk hari pertama, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan materi Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dihadiri oleh pejabat Bidang Ekonomi pada Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi UMKM pada Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis serta Kabupaten Pangandaran. Hadir pula pejabat Bank BRI dan Bank Mandiri sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pejabat dan staf KPPN Tasikmalaya. Pada kegiatan yang dihadiri oleh 36 orang ini, para peserta mendapat materi “Optimalisasi Peran Pemda Dalam Penyaluran KUR dan Pengembangan UKM” yang disampaikan narasumber Kepala Bidang PPA II Ana Sariasih. Para peserta kemudian melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing.
Pada diskusi yang berlangsung hangat, para peserta berbagi kisah sukses tentang langkah-langkah tertentu yang telah dilakukan masing-masing, diantaranya disampaikan oleh Rinda, yang menyatakan Kabupaten Pangandaran telah sukses menggunggah data calon debitur KUR sebesar 38 % dari 100 % data 27 kabupaten/kota se Jabar karena berkoordinasi dan melibatkan secara aktif pemerintahan desa. Untuk pelaksanaan penyaluran KUR oleh perbankan, Tunggul Arif dari Bank Mandiri menyatakan siap melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah dalam penyaluran KUR dan akan proaktif untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Sesi ini kemudian ditutup dengan kesepakatan para peserta rakor untuk lebih meningkatkan kinerja dan sinergi tim monev KUR yang beranggotakan pemda, bank penyalur, Ditjen Perbendaharaan dan perusahaan penjamin untuk mencapai optimalisasi penyaluran dan ketepatan sasaran KUR di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.
Untuk hari kedua dilaksanakan Sharing Informasi dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah dengan mengambil topik “Standar Biaya”. Hadir sebanyak 23 orang pejabat dan staf dari BPKAD Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis serta Kabupaten Pangandaran. Hadir pula pejabat dan staf KPPN Tasikmalaya. Topik yang disampaikan Kepala Bidang PPA II Ana Sariasih ini dianggap penting karena berkaitan dengan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tercapai norma efisien serta efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk bersama-sama mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
Pada forum ini didiskusikan beberapa hal secara mendalam, antara lain tentang konsep anggaran berbasis kinerja, aspek legal dalam penetapan standar biaya di lingkup pemerintah daerah serta keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya pada pelaksanaan APBD di daerah. Di sesi berikutnya setiap BPKAD diberikan kesempatan manyampaikan problematik serta inisiatif penerapan beberapa inovasi pelaksanaan anggaran di lingkungannya masing-masing. Tercatat diantaranya tentang penghapusan pagu honor dan penetapan satuan harga yang lebih rendah dari standar PMK, serta telah dijalinnya kerjasama perwujudan konsep good governance dengan mengandeng perguruan tinggi terkemuka dan kerja sama dengan pemerintah daerah diluar Jawa Barat yang inovatif. Pada sesi penutup disepakati peningkartan forum silaturahmi dan kerjasama antara kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan BPKAD untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan Jawa Barat.
Pada hari ketiga, kegiatan berupa monitoring dan evaluasi penyaluran KUR pada perbankan di wilayah Tasikmalaya. Pada kegiatan ini dilakukan survey dengan responden pimpinan Bank Mandiri Kabupaten Ciamis, Bank BRI Kabupaten Ciamis, Bank Mandiri Kabupaten Pangandaran, Bank BRI Kabupaten Pangandaran, Bank Mandiri Cabang Sutisna Sanjaya Kota Tasikmalaya serta Bank BRI Kota Tasikmalaya. Fokus yang ingin digali pada survey ini adalah tentang seberapa besar pengenalan pihak bank penyalur KUR terhadap Ditjen Perbendaharaan, bagaimana mekanisme penyaluran KUR serta familiarisasi bank penyalur terhadap Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dibangun Ditjen Perbendaharaan, serta kendala-kendala dan opini bank terhadap implementasi SIKP.
Pada kunjungan tim survey Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Hary Sutrasno dan beranggotakan IIk Hikmat, Heni Farida dan Cucu Casmah, nampak para pimpinan perbankan menerima dengan baik misi tim ini. Selanjutnya pada dialog yang menjadi bagian dari survey ini, tercatat antara lain Havid Ardibrata dari Bagian Mikro dan Retail Bank Mandiri Tasikmalaya Sunsen yang menyatakan, bahwa bank mengenal lembaga Ditjen Perbendaharaan sebagai pembangun SIKP melalui media massa, dan pada mekanisme penyaluran KUR pada Bank-nya tidak dipungut biaya selain untuk notaris dan biaya provisi. Sementara Ginanjar Suryanegara, asisten manajer pemasaran Bank BRI Tasikmalaya menyatakan bahwa selama ini penyaluran KUR sangat lancar dan proses persetujuannya memakan waktu sekitar 7 hari. Pada pertemuan penutup para pimpinan cabang perbankan seluruhnya menyatakan berkomitmen kuat untuk mengikuti arahan pemerintah, utamanya dalam penyaluran KUR untuk usaha produktif yang diharapkan terus meningkat untuk mencapai target 50 % dari seluruh pagu KUR.
