Berita dan Artikel

Informasi Seputar Kinerja dan Realisasi APBN Wilayah Provinsi Jawa Barat

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020 DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2020

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2020 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh para KPA perwakilan satker dan satker penerima penghargaan, dan seluruh pejabat serta pegawai Bidang PPA I.


Pada kegiatan Rakor Pelaksanaan Anggaran kali ini disampaikan terkait evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2020 terkait percepatan penyerapan anggaran. Hal ini dilakukan berdasarkan data yang ada pada OM SPAN sampai dengan akhir September 2020, di mana secara keseluruhan pagu yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp42, 43 Triliun dengan realisasi sebesar Rp26,47 Triliun atau sekitar 62,40%. Capaian tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 90% pada akhir Triwulan III. Diharapkan dapat dilakukan diskusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi satker dalam pelaksanaan anggaran khususnya terkait percepatan penyerapan anggaran.

Pada kesempatan ini, disampaikan pula apresiasi kinerja pelaksanaan kepada satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang memperoleh hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tingkat satker terbaik dan tingkat  KPPN selaku Kuasa BUN terbaik periode Semester II Tahun 2019. Apresiasi tersebut diberikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja pelaksanaan  anggaran bagi Satker Pemerintah Pusat dilakukan dengan menggunakan pengukuran 12 kinerja yang lebih dikenal dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil pernilaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dikelompokkan kembali berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:
1.    Klasifikasi bidang Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Menuju Indonesia Maju (KIB) Periode Tahun 2019-2024, yang terdiri dari Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Ekontim), Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Polhukam Babun).  
2.    Besarnya pagu yang dikelola oleh satker yang terdiri dari Satker Pengelola Pagu Besar (di atas Rp100 miliar) , Pagu Sedang (Rp20 miliar sampai dengan Rp100 miliar) dan Pagu Kecil (di bawah Rp20 miliar).

Berdasarkan kedua kategori tersebut diperoleh masing-masing 3 satker terbaik sehingga jumlah penerima apresiasi adalah sebanyak 27 satker. Untuk kategori Bidang Ekontim pengelola pagu besar  satker  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jabar memperoleh peringkat pertama dengan nilai IKPA 97,1. Peringkat kedua diperoleh satker Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Patimban dengan nilai 95 dan di peringkat ketiga terdapat satker Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung dengan perolehan nilai 93,55.Untuk kategori pengelola pagu sedang keluar sebagai peringkat pertama adalah satker Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, Dan Panas Bumi dengan nilai 99,44. Disusul oleh satker Balai Taman Nasional Gunung Halimun pada peringkat kedua dengan perolehan nilai 99,44 dan peringkat ketiga diraih oleh satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Ciawi dengan nilai 99,35. Kategori pengelola pagu kecil didominiasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Peringkat pertama dan kedua diraih oleh KPPN Bogor dan KPPN Kuningan dengan perolehan nilai masing-masing 100, sedangkan peringkat ketiga diraih oleh KPPN Bandung II dengan nilai 99,94.

Pada kategori Bidang PMK pengelola pagu besar satker Sekretariat Jenderal Kemenristek Dikti (PTN-BH Universitas Padjajaran) dengan nilai 96,67. Selanjutnya peringkat kedua diraih oleh satker Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat yang mendapat  nilai 96,34 dan peringkat ketiga diraih oleh satker Sekretariat Jenderal Kemenristek Dikti (PTN BH - Institut Pertanian Bogor) dengan nilai 96,3. Untuk kategori pengelola pagu sedang satker PPPPTK Bidang Mesin Dan Teknik Industri Bandung berhasil meraih peringkat pertama dengan perolehan nilai 99,33, peringkat kedua diraih oleh satker Badan Pusat Statistik Kab. Cirebon    dengan nilai 99,27 dan peringkat ketiga diraih oleh satker Balai Uji Teknologi Dan Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Garut dengan nilai 99,2. Sedangkan untuk kategori pengelola pagu kecil, penerima penghargaan didominasi oleh satker di lingkungan Kementerian Agama yaitu peringkat pertama diraih oleh satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukabumi Kota Sukabumi dengan nilai 99,4 yang disusul oleh satker Madrasah Aliyah Negeri 2  Sukabumi Kota Sukabumi dengan nilai 99,38 pada peringkat kedua dan satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Garut Kab. Garut pada peringkat ketiga dengan perolehan nilai  99,33.

Untuk kategori terakhir yaitu Bidang Polhukam BABUN, pada kategori pengelola pagu besar satker Institut Pemerintahan Dalam Negeriberhasil meraih peringkat pertama dengan perolehan nilai 97,46. Peringkat kedua diraih oleh satker KOREM-062 DAM III/SLW dengan nilai 96,85 dan peringkat ketiga diraih oleh satker KOREM-051/WKT DAM JAYA dengan nilai 96,71. Pada kategori pengelola pagu sedang  satker Lapas Cianjur berhasil meraih peringkat pertama dengan nilai 99,96 yang disusul oleh satker Lembaga Pemasyarakatan Cirebon pada peringkat kedua dengan nilai 99,49 dan satker Lapas Garut sebagai peringkat ketiga dengan perolehan nilai 99,34. Selanjutnya pada kategori pengelola pagu kecil, satker Pengadilan Negeri Sukabumi keluar sebagai peringkat pertama, kemudian pada peringkatk kedua diraih oleh satker Pengadilan Agama Sukabumi dan peringkat ketiga diraih oleh satker Pengadilan Agama Depok, ketiga satker tersebut masing-masing meraih nilai 100.

KPPN sebagai garda terdepan pelayanan perbendaharaan kepada stakeholder dalam rangka mewujudkan APBN yang transparan dan akuntabel, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik di masa yang akan datang. Untuk memberikan motivasi terkait hal tersebut, diberikan pula apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran tingkat  KPPN selaku Kuasa BUN. Pada kategori ini, KPPN Sukabumi berhasil meraih peringkat pertama dengan perolehan nilai 98,16, selanjutnya KPPN Karawang menduduki peringkat kedua dengan nilai 96,72 dan yang meriah peringkat ketiga adalah KPPN Garut dengan perolehan nilai 97,73.


Kontributor : Uus Kusyati, Bidang PPA I

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search