Bandung, 3 Desember 2020 – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Joko Hendratto, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Gedung Sate, Bandung. Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan baik secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga, maupun secara virtual kepada seluruh Pimpinan Satker dan Bupati/Walikota. Penyampaian DIPA dan TKDD secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transf ormasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Jawa Barat dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia di era pandemi covid ini mengalami tekanan yang cukup berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam di kuartal II minus 5,32 persen dan kuartal III minus 3,49 persen. Pada tahun 2021 Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5%. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Joko Hendratto, menyampaikan bahwa meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Pemerintah harus memperbesar anggaran untuk mengatasi kirisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir mencapai Rp700M yang digunakan untuk mendukung setidaknya delapan program PEN. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021. Melalui program-program PEN ini, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, khususnya UMKM, proyek-proyek padat kerja di daerah juga diupayakan tetap berjalan, sektor keuangan yang menjalankan fungsi intermediary tetap terjaga. Ini semua membutuhkan kerja keras dan kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden dan Menteri Keuangan meminta semua Menteri, Pimpinan Lembaga, para Gubernur, Bupati dan Walikota agar mempercepat proses realisasi anggaran agar lebih produktif. “Kami selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah Jawa Barat tentu mensuport pemerintah daerah sesuai tugas dan tanggung jawab Kami, dan mengawal program-program PEN di daerah agar berjalan efektif, “Kata Joko Hendratto. 
Disamping penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD, pada acara yang sama disampaikan pula penghargaan Pemerintah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 28 Pemda di wilayah Jawa Barat. Sebanyak 18 Pemda mendapatkan 2 (dua) penghargaan sekaligus, yaitu piagam penghargaan atas opini WTP Tahun 2019 dan mendapatkan plakat atas capaian opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2014 s.d. tahun 2019. Diharapkan pemberian penghargaan tersebut dapat memberikan motivasi dan komitmen semua Pemda di wilayah Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas Laporan keuangan dan sekaligus dapat meraih dan /atau mempertahankan opini WTP.(Kontributor: Bidang PPA I).
