“Kinerja APBN Tahun 2022 dan Tantangan APBN 2023” menjadi topik yang dibahas para narasumber dalam acara Talkshow Kolaborasi Kemenkeu Satu Jawa Barat. Pada tanggal 30 Januari 2023 bertempat di Aula Soekarno Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, acara Talkshow dihadiri oleh perwakilan pegawai lintas eselon I Kemenkeu di Jawa Barat baik secara langsung maupun online melalui media zoom meeting dan kanal Youtube djpbjabar. Beberapa awak media juga terlihat hadir meliput acara Talkshow yang baru pertama kali diselenggarakan Kemenkeu Satu Jawa Barat.
Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Talkshow tersebut. Beliau menyampaikan bahwa acara Talkshow kolaborasi bukan sekedar seremonial namun sebagai bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas publik atas pelaksanaan APBN dari sisi pendapatan maupun belanja yang dikelola Kemenkeu Satu Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, gaung pengelolaan fiskal di Jawa Barat perlu diketahui secara luas oleh internal pegawai Kemenkeu maupun masyarakat.
Kinerja APBN 2022 dan tantangan 2023 dari sisi pendapatan dikupas tuntas oleh narasumber dari perwakilan Kanwil DJP, DJBC, dan DJKN. Para narasumber menyampaikan kinerja pendapatan yang dikelola masing-masing direktorat yaitu dari sektor perpajakan, bea cukai, dan PNBP. Dari sisi pendapatan tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif dengan terlampauinya target pendapatan di atas 100 persen (114,61 persen). Sedangkan dari sisi belanja negara, mencapai realisasi sebesar Rp111,93 triliun atau 98,78 persen dari pagu.
Beberapa kesimpulan dari pelaksanaan APBN 2022 antara lain APBN 2022 yang optimis dibuktikan dengan capaian kinerja melebihi ekspektasi, APBN terbukti menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, dan surplus APBN di Jawa Barat tercatat sebesar Rp37,33 triliun. Sedangkan untuk APBN 2023 bersifat “Optimis dan Tetap Waspada”. Optimis dimana kinerja positif perekonomian ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi Jawa Barat yang terus menguat dan laju inflasi Jawa Barat tahun 2022 masih terkendali. Di sisi lain, APBN tetap Waspada dimana ketidakpastian masih tinggi dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan dimulainya tahun politik.
Narasumber dari local expert, Bapak Ferry Hadiyanto (Unpad Bandung) mengungkapkan peran APBN 2022 mampu menjadi penolong perekonomian Jawa Barat. Beliau juga menyampaikan beberapa tantangan ekonomi di tahun 2023 antara lain transmisi dari ketidakpastian perekonomian global akan memberikan tensi lebih bagi ekonomi nasional dan Jawa Barat, ancaman PHK dari beberapa perusahaan besar di Jawa Barat berpotensi terhadap penurunan penerimaan pajak penghasilan perorangan maupun badan.
Di akhir acara, Bapak Heru Pudyo Nugroho menyampaikan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat beserta 12 KPPN di Jawa Barat terus mengupayakan optimalisasi pelaksanaan APBN di tahun 2023. Hal ini disebabkan bertambahnya pengelolaan semua belanja TKDD melalui KPPN, sehingga membutuhkan upaya ekstra dan sinergi yang lebih erat dari Kemenkeu Satu maupun dari Pemda di seluruh Jawa Barat. Kolaborasi Kemenkeu Satu Jawa Barat, Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya. (kensoes, Kanwil DJPb Jabar)
