Besaran PDRB Jawa Barat triwulan I 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp637,20 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp407,85 triliun. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan pengeluaran adalah Konsumsi Pemerintah 6,96 persen dan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,19 persen.

Pada Maret 2023, Jawa Barat mengalami Deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedqangkan untuk gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,85. Sedangkan, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 adalah sebesar 7,98 persen dengan Gini rasio sebesar 0,412 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,46 persen dari periode sebelumnya menjadi 7,89 persen atau 2,01 juta orang pada Februari 2023.

Indikator kesejahteraan lain yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Maret 2023 masing-masing sebesar 105,17 turun 1,43 persen dibanding NTP Februari 2023 dan untuk NTN Jawa Barat  Februari 2023 sebesar 110,79 naik 0,37 persen dari bulan sebelumnya.

Pelaksanaan APBN wilayah Jawa Barat triwulan I 2023 menunjukkan peningkatan dari sisi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 38.656,31 triliun, meningkat 14,28 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 dimana mayoritas disumbang oleh penerimaan perpajakan. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp 23.721,69 triliun atau 21,04 persen dari pagu  Rp 112.744,00 triliun, turun 1,55 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan surplus APBN sebesar Rp 14.934,62 triliun dibandingkan tahun 2022, yakni turun 52,93 persen.

Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat triwulan I 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 15,49 triliun, menurun 40,05 persen dari realisasi tahun 2022. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 12,93 triliun atau 9,77 persen dari pagu yang sebesar Rp 132,34 triliun, menurun 48,37 persen dari tahun lalu. Sehingga pada triwulan I 2023 APBD Jawa Barat mengalami surplus sebesar Rp 2,56 triliun, turun sebesar 54,69 persen dari tahun sebelumnya.

Tumbuhnya belanja konsolidasian yang lebih signifikan dibanding kenaikan pendapatan konsolidasian dari tahun sebelumnya menimbulkan naiknya angka surplus sebesar 0,84 persen. Realisasi pendapatan konsolidasian wilayah Jawa Barat triwulan I 2023 sebesar Rp 39,82 triliun tumbuh 9,87 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk belanja konsolidasian mencapai Rp 28,92 triliun naik 13,70 persen dari tahun sebelumnya.

Sentra kerajinan kulit terkemuka di Jawa Barat berada di Kabupaten Garut. Industri kulitnya terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu industri kecil penyamakan kulit dan industri kecil kerajinan barang-barang dari kulit. Banyak pengusaha yang semakin tumbuh dan berkembang hingga memiliki toko barang-barang kulit.

PT Jaswita Jabar sudah ikut andil dalam membangun Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran serta BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut bergerak di bidang jasa, kepariwisataan, dan properti dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Sinergi bisnis PT Jaswita Jabar yang dikerahkan termasuk juga pada program yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Selain itu, deviden yang disetorkan oleh PT Jaswita Jabar juga merupakan komponen pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Barat, pemerintah melalui APBN menggelontorkan dana sebesar Rp 3,891 trilun di tahun 2023 dan sampai dengan Maret 2023 sudah terealisasi 13,87 persen. Permasalahan utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat adalah pemanfaatan pangan, aksesibilitas terhadap pangan, dan jumlah penduduk miskin rentan kerawanan pangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan Ketahanan Pangan melalui : (i) Monitoring Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan, (ii) Mobilisasi daerah surplus ke daerah defisit pangan, (iii) Gelar Pangan Murah, dll.

Potensi timbulan sampah di Jawa Barat relatif meningkat sedangkan capaiannya masih rendah. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Barat antara lain tingginya produksi sampah di Jawa Barat akibat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah, pengelolaan sampah sebagian masih konvensional sehingga belum optimal, sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik, dll.

Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki capaian akses sanitasi layak sebesar 74,02 persen, di bawah capaian nasional 80,92 persen. Peran APBN, DAK, dan hibah untuk mendanai akses sanitasi cukup signifikan, namun Jawa Barat justru cenderung menurunkan kontribusi APBDnya, padahal akses sanitasi layaknya masih jauh dari target.

Klik gambar berikut untuk memperoleh informasi selengkapnya mengenai Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat periode triwulan I tahun 2023: