Surabaya, www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim - Selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, maka pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 merupakan batas akhir pengajuan usulan revisi DIPA Tahun Anggaran 2017 oleh satuan kerja wilayah Provinsi Jawa Timur di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya - www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim. Tiga puluh satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di lingkup Jawa Timur dinilai oleh BPK layak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Surabaya, www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim - Suasana berbeda terasa pada Upacara Peringatan Hari OERI Ke 71 Tahun 2017 pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kanwil DJBC Jatim I, Semambung Sidoarjo.

Surabaya, www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim - Penghujung September 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur punya gawe lagi.

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim - LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) merupakan lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang diutamakan berasal dari anak-anak Indonesia.

Surabaya, 28 Juli 2017  - Terbitnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3678/PB/2017 tentang Program Change Agent dalam rangka Implementasi “Perbendaharaan Go Green”, berangkat dari sinilah, maka seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 28 Juli 2017 di pagi hari yang cerah tetapi masih sedikit tersaput kesejukan, beramai-ramai diangkut menuju sebuah lokasi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola pertanggungjawaban keuangan negara dan mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang akuntabel dan beropini wajar tanpa pengecualian serta pemahaman terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akrual Tk. UAPPA-W Semester I Tahun Anggaran 2017

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, sebelumnya mekanisme pelaksanaan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan secara terpusat oleh DJPK dengan mitra kerja KPPN Jakarta II, saat ini mekanisme penyaluran, pemantauan, dan evaluasi akan dilakukan oleh KPPN di daerah.