Halo Sobat Perbendaharaan

Presiden RI Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kamis (23/06) di Istana Kepresidenan Bogor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2021 unaudited kepada BPK pada tanggal 28 Maret 2022. BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tersebut yang merupakan laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Keuangan Negara (LKBUN). Hasilnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber: @kemenkeuri
Grafis: andikaprasetia.id

#DJPbHAnDAL #APBNKita #LKPP2021 #LKPPWTP

Halo Sobat Perbendaharaan,

Senin, 27/6/2022, Penyelenggaraan Konferensi Pers ALCo Regional Jawa Timur (realiasasi sd Mei 2022) terlaksana dengan lancar, Konferensi Pers juga dihadiri secara langsung oleh Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Jatim 1 dan Kakanwil DJBC Jatim 2 di Aula Majapahit GKN Surabaya 1.

Dalam Konferensi pers yang mengundang beberapa media di Surabaya ini, diinformasikan Implementasi Kebijakan Fiskal Regional Jawa Timur dengan realisasi sd Mei 2022. Berikut realisasi APBN di Jawa Timur antara lain:

Pertama Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp105,09 T atau 46,84% dari target sebesar Rp224,34 T yang berasal dari Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp39,15 T atau 41,88%,  realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp63,44 T atau 50,39% dan  Realisasi PNBP mencapai Rp2,49 T atau secara nominal tumbuh positif 2,37%.

Kedua bahwa Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian se-Jatim mencapai Rp45,73 T atau 37,41% dari target sebesar Rp122,23 T yang didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) dengan proporsi 65,29% dari Total Pendapatan Daerah

Ketiga bahwa PDRB Jatim triwulan I-2022 sebesar Rp649,54 T (ADHB) atau Rp427,65 T (ADHK), tumbuh dibandingkan periode sebelumnya, 0,75% (q-to-q) dan 5,20% (y-on-y).

Jajaran Kemenkeu Satu terus bersinergi dalam mengawal APBN kita . Yuk, kita dukung terus APBN kita untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterahkan masyarakat Jawa Timur.

#djpbHandal
#APBNkita
#RCE
#newdjpbintown
#djpbjatim

Sampai akhir Mei, #APBN2022 masih mencatatkan surplus. Pemulihan ekonomi terjadi cukup kuat dan merata.
Yuk, simak catatan Minkeu terkait kinerja #APBN2022 dari hasil Konferensi Pers berikut ini!
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.070,4 T atau tumbuh 47,3% yoy. Kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang ekspansif jadi faktor utama pendukungnya.
Bagaimana dengan belanja negara? Belanja negara sudah mulai terakselerasi. Totalnya Rp938,2 T #UangKita sudah disalurkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
#APBN2022 sebagai 'shock absorber' akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi.

Halo Sobat Perbendaharaan

Tahun 2022, pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke 13 untuk makin membantu menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini konsisten diberikan dan disesuaikan dengan dinamika pandemi dan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, atas kebijakan pemberian Gaji ke-13 sebagaimana THR tahun 2022 yang telah dibayarkan sebelumnya pun dilakukan penyesuaian.

Seperti apa kebijakan pemberian Gaji ke-13 tahun 2022? Geser untuk mengetahuinya.

Halo Sobat Perbendaharaan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kunjungan ke Desa Bejijong dan Wonorejo, Kabupaten Mojokerto pada Jumat, 24 Juni 2022. Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Prima, melihat langsung kegiatan masyarakat desa Bejijong dan Wonorejo dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan usaha masyarakat desa.

Di Desa Bejijong, Kabupaten Mojokerto, masyarakat telah menikmati status desa wisata dan melaksanakan banyak kegiatan usaha termasuk pembuatan aneka kerajinan seperti tembikar, kaos dan souvenir lainnya. Sementara di Desa Wonorejo, Kepala Desa dan segenap perangkat mengutarakan kondisi pengelolaan desa dan perkembangannya yang cukup baik.

Agenda kunjungan kerja berlanjut ke Pemerintah Kabupaten Malang, dimana Dirjen Pengelolaan Keuangan telah ditunggu oleh Wakil Bupati Malang, Anggota DPR Komisi XI, dan juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta Camat di Kabupaten Malang yang hadir secara hybrid. Agenda ini pun amat penting mengingat keseriusan Kabupaten Malang yang hendak menggarap APBD agar dapat memanfaatkan "fiscal gap" yang ada di daerah. Wakil Bupati Malang menyatakan segera berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur terkait pembinaan keuangan daerah.

Halo Sobat Perbendaharaan
Kamis, 23 Juni 2022.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Taukhid. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar satker pengelola PNBP dapat meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP sehingga dapat berkontribusi langsung dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jawa timur.

Peserta acara sosialisasi dihadiri sebanyak 143 orang mewakili 66 Satuan Kerja yang mengelola PNBP secara tidak terpusat di Provinsi Jawa Timur. Narasumber pengisi acara sosialisasi adalah Vicensia Retnasari, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pusat DJPb. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada satuan kerja pengelola PNBP yaitu pertama terkait mekanisme penetapan MP PNBP secara prefinancing yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dengan sumber dana PNBP, kedua terkait perlakuan terhadap sisa MP PNBP tahun anggaran yang lalu yang belum diajukan MP-nya, dan ketiga terkait mekanisme revisi anggaran untuk menambah pagu PNBP jika PNBP melebihi target yang telah ditetapkan.

#PNBP
#djpbHandal
#djpbjatim
#ditjenperbendaharaan

Halo Sobat Perbendaharaan

Pemerintah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk keenam kalinya berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara pruden, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa saja sih jenis-jenis opini dari BPK dan apa kriteria untuk bisa mendapatkannya? Simak, yuk.

Sumber: @bpkriofficial

Ralat (slide ketiga):
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Credit:
KPPN Waingapu ( @kppn_waingapu )
Talent: Anggun Khairunnisa ( @cg.anggun )
Fotografer: Tesalonika Foeh ( @tesalonikafo_ )

#DJPbHAnDAL #APBNKita #LKPP2021 #LKPPWTP