Sampai akhir Mei, #APBN2022 masih mencatatkan surplus. Pemulihan ekonomi terjadi cukup kuat dan merata.
Yuk, simak catatan Minkeu terkait kinerja #APBN2022 dari hasil Konferensi Pers berikut ini!
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.070,4 T atau tumbuh 47,3% yoy. Kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang ekspansif jadi faktor utama pendukungnya.
Bagaimana dengan belanja negara? Belanja negara sudah mulai terakselerasi. Totalnya Rp938,2 T #UangKita sudah disalurkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
#APBN2022 sebagai 'shock absorber' akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi.

Halo Sobat Perbendaharaan

Tahun 2022, pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke 13 untuk makin membantu menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini konsisten diberikan dan disesuaikan dengan dinamika pandemi dan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, atas kebijakan pemberian Gaji ke-13 sebagaimana THR tahun 2022 yang telah dibayarkan sebelumnya pun dilakukan penyesuaian.

Seperti apa kebijakan pemberian Gaji ke-13 tahun 2022? Geser untuk mengetahuinya.

Halo Sobat Perbendaharaan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kunjungan ke Desa Bejijong dan Wonorejo, Kabupaten Mojokerto pada Jumat, 24 Juni 2022. Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Prima, melihat langsung kegiatan masyarakat desa Bejijong dan Wonorejo dalam pengelolaan keuangan desa dan pengembangan usaha masyarakat desa.

Di Desa Bejijong, Kabupaten Mojokerto, masyarakat telah menikmati status desa wisata dan melaksanakan banyak kegiatan usaha termasuk pembuatan aneka kerajinan seperti tembikar, kaos dan souvenir lainnya. Sementara di Desa Wonorejo, Kepala Desa dan segenap perangkat mengutarakan kondisi pengelolaan desa dan perkembangannya yang cukup baik.

Agenda kunjungan kerja berlanjut ke Pemerintah Kabupaten Malang, dimana Dirjen Pengelolaan Keuangan telah ditunggu oleh Wakil Bupati Malang, Anggota DPR Komisi XI, dan juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta Camat di Kabupaten Malang yang hadir secara hybrid. Agenda ini pun amat penting mengingat keseriusan Kabupaten Malang yang hendak menggarap APBD agar dapat memanfaatkan "fiscal gap" yang ada di daerah. Wakil Bupati Malang menyatakan segera berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur terkait pembinaan keuangan daerah.

Halo Sobat Perbendaharaan
Kamis, 23 Juni 2022.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Taukhid. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar satker pengelola PNBP dapat meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP sehingga dapat berkontribusi langsung dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jawa timur.

Peserta acara sosialisasi dihadiri sebanyak 143 orang mewakili 66 Satuan Kerja yang mengelola PNBP secara tidak terpusat di Provinsi Jawa Timur. Narasumber pengisi acara sosialisasi adalah Vicensia Retnasari, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pusat DJPb. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada satuan kerja pengelola PNBP yaitu pertama terkait mekanisme penetapan MP PNBP secara prefinancing yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dengan sumber dana PNBP, kedua terkait perlakuan terhadap sisa MP PNBP tahun anggaran yang lalu yang belum diajukan MP-nya, dan ketiga terkait mekanisme revisi anggaran untuk menambah pagu PNBP jika PNBP melebihi target yang telah ditetapkan.

#PNBP
#djpbHandal
#djpbjatim
#ditjenperbendaharaan

Halo Sobat Perbendaharaan

Pemerintah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk keenam kalinya berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara pruden, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa saja sih jenis-jenis opini dari BPK dan apa kriteria untuk bisa mendapatkannya? Simak, yuk.

Sumber: @bpkriofficial

Ralat (slide ketiga):
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Credit:
KPPN Waingapu ( @kppn_waingapu )
Talent: Anggun Khairunnisa ( @cg.anggun )
Fotografer: Tesalonika Foeh ( @tesalonikafo_ )

#DJPbHAnDAL #APBNKita #LKPP2021 #LKPPWTP

Halo Sobat perbendaharaan,

Media Sosial pada jaman now bukan hal yang langka lagi, bahkan semua kalangan masyarakat sudah memiliki akun media sosial. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face to face karena faktor jarak. Selain itu kita juga dapat menyebarkan informasi kepada orang lain secara cepat dan mudah melalui media sosial. Eits,,tapi sobat juga perlu mengetahui bagaimana penggunaan media sosial secara bijak baik akun media sosial pribadi maupun sobat yang mengemban tugas sebagai admin media sosial kantor tempat sobat bekerja.

Nah, Minkeu berbagi tips dalam bermedia sosial agar menghindari hal-hal berikut ini :
• Mengunggah dan/atau menyebar konten HOAX
• Keberpihakan politik (ASN harus netral)
• Informasi rahasia pekerjaan
• Penggunaan nama instansi dalam nama akun pribadi
• Konten yang mengandung unsur ujaran kebencian, SARA, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dan dukungan LGBT

Pentingnya media sosial saat ini, menggerakkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan edukasi kepada para pegawainya dalam acara Focus Group Discussion Penanganan Benturan Kepentingan dan Bijak Bermedia Sosial yang dilaksanakan secara zoom meeting pekan ini. Materi yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI ini diharapkan agar semua pegawai lebih memahami, mampu memetakan, dan menghindari terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, selain itu terkait dengan bijak bermedia sosial diharapkan semua pegawai lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dengan cara membuat dan share konten yang bermanfaat, menggunakan pilihan kata yang sopan, memastikan informasi bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan berasal dari sumber yang jelas, serta agar selalu menjaga citra dan reputasi Kemenkeu.

#bijakbermediasosial
#djpbHandal
#djpbjatim
#ditjenperbendaharaan

20/6/2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid, kembali hadir dalam Focus Group Discussion yg kali ini diadakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim. Forum diskusi ini mambahas hal-hal terkait "Perkembangan dan Prospek Kinerja Ekonomi Jawa Timur Tahun 2022".

Kepala kanwil menyampaikan perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2022 di Wilayah Jawa Timur, yang meliputi:
-  Fokus kebijakan APBN 2022
- Alokasi dan Realisasi Belanja Negara di Jawa Timur TA 2022
- Kinerja APBN di Jawa Timur sd 19 Juni 2022, baik dari sisi Belanja K/L maupun Belanja TKDD, termasuk belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara umum kinerja APBN Jawa Timur sampai dengan 19 Juni 2022 mencatatkan surplus Rp61.651,74 Miliar.
Di sisi pendapatan negara, penerimaan Perpajakan dan PNBP mencatatkan kinerja realisasi penerimaan sebesar Rp110.714,97 Milyar atau 49,35 persen dari total target.
Sementara itu di sisi Belanja Negara, dapat dinyatakan kinerja belanja Negara di Jawa Timur belum optimal. Hingga menjelang akhir Triwulan II 2022, Belanja K/L terealisasi sebesar Rp16.564,03 Milyar atau 38,06 persen dari Rp43.518,29 Milyar APBN yg teralokasi di Jawa Timur. Dalam hal ini, kinerja Belanja Bantuan Sosial di Jawa Timur berkinerja terbaik karena telah tersalur hingga Rp42,39 Milyar atau 46,74 persen dari pagu alokasi. Sementara itu, TKDD telah tersalur sebesar Rp32.499,21 Milyar atau sebesar 43,31 persen dari pagu alokasi.

Dari kondisi tersebut diharapkan awareness semua stakeholder yang terlibat untuk bersama-sama mengakselerasi semua rencana kegiatannya, agar dapat memberikan multiplier effect yang optimal terhadap perekonomian Jawa Timur, sebagaimana outcome yg telah ditetapkan dalam RPJMN/D.

#djpbjatim
#djpbHandal
#sinergi
#ditjenperbendaharaan
#BersamaAndaMembangunEkonomiDanMeningkatkanKesejahteraanMasyarakatJatim

Kamis, 16/06/2022, Kanwil DJPb Provinsi Jatim melaksanakan sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 tentang Pedoman Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan (APK) APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan (PK) APBN.

Acara yang dilaksanakan secara daring ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Taukhid. Dalam sambutannya, Taukhid menyampaikan "beberapa hal antara lain perlunya adanya pengaturan batasan usulan angka kredit dalam setahun, dokumen yang disampaikan Jabatan Fungsional masih belum sesuai ketentuan, serta perbedaan pemahaman diantara Tim Penilai yang sehingga berbeda dalam memberi nilai"

Acara ini dihadiri oleh 138 Pejabat Fungsional APK APB Ahli Pertama dan Ahli Muda K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. "Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada Jabatan Fungsional tentang pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit.

Hal ini dikarenakan untuk periode semester I 2022, dasar yang digunakan adalah Perdirjen Perbendaharaan Nomor :PER-14/PB/2021", ungkap Chandra Julihandono selaku narasumber sosialisasi kepada para peserta.

#jafungAPK
#djpbHandal
#djpbjatim
#sosialisasi