Regional Chief Economist (RCE) Forum dengan tema “Optimalisasi Peran RCE Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” telah diselenggarakan pada tanggal 7-8 Agustus 2024 bertempat di Serang, Banten.

Penyelenggaran RCE Forum bertujuan sebagai sarana diskusi kondisi perekonomian nasional dan isu-isu regional serta menjadikan wadah bersama bagi jajaran Kementerian Keuangan, Local Experts, dan Regional Experts yang tersebar di berbagai provinsi untuk bersinergi mendorong inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi dan Local Expert Kalimantan Selatan, Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D. pun turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain membawakan tema “Optimalisasi Peran RCE Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” juga diselenggarakan seminar ekonomi dengan tema “Kebijakan Fiskal Pemerintah Menghadapi Ekonomi Global dan Dampaknya ke Daerah” serta “Akselerasi Kesiapan Daerah Mengoptimalkan Potensi Benefit Perdagangan Karbon”.

Rangkaian kegiatan forum tersebut ditutup dengan pemberian penghargaan “RCE Award 2024” dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih Peringkat I Implementasi RCE Terbaik 2023 serta Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D. selaku Local Expert Kalimantan Selatan meraih Peringkat II Local Expert Terbaik 2023.

Melalui pencapaian tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, mitra kerja, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan RCE di Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini menjadi pemacu kami untuk terus bergerak mengoptimalkan peran RCE guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pembina KPPN di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan, BMN, Kinerja, dan Kepegawaian di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada 8 Agustus 2024.

Pelaksanaan rapat tersebut bertujuan untuk menggali isu, permasalahan, kendala dan perumusan rencana tindak lanjut sebagai optimalisasi pengelolaan Keuangan, BMN, Kinerja, dan Kepegawaian pada KPPN di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal-hal penting dalam implementasi manajemen Keuangan, BMN, Kinerja, dan Kepegawaian pun telah dibahas secara komprehensif dengan 5 (lima) tema, yaitu:

1) optimalisasi pelaksanaan employee advocacy
2) penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengadaan
3) pelaksanaan kinerja anggaran satker KPPN
4) perumusan refinement kinerja dan usulan IKU baru tahun 2025
5) optimalisasi implementasi learning organization

Diharapkan atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan KPPN bisa optimal dan memberikan output yang maksimal.

Jumat, 2 Agustus 2024, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan diskusi bersama Sekratariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Roy Rizali Anwar dalam pembahasan terkait “Penguatan Sektor Prioritas Kalimantan Selatan”.

Diskusi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan peran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Regional Chief Economist (RCE), dimana Kanwil DJPb menyusun kajian dan rekomendasi atas sektor-sektor prioritas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memaparkan beberapa policy recommendation yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, antara lain melalui strategi spending better, collecting more, dan creative financing. Kedepannya, perekonomian di Kalimantan Selatan diharapkan dapat didorong oleh beberapa leading sectors yang lebih sustainable yaitu pertanian, industri, dan jasa.

Harapannya, melalui diskusi tersebut dapat terjalin sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan serta dapat meningkatkan manfaat dari output analisis/kajian yang dihasilkan oleh Kanwil DJPb Kalsel selaku Regional Chief Economist (RCE).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menjadi narasumber pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024 dengan Tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Aula KH. DR Idham Chalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (31/7)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Forkopimda, Camat, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, dan Kepala Desa.

Dalam paparannya, Syafriadi menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024, peran belanja APBN di Kalsel dan HSU, arah kebijakan dana desa tahun 2024, mekanisme penyaluran dana desa, monitoring penyaluran dana desa, peran dana desa terkait pengendalian inflasi, pemantauan dan evaluasi dana desa, serta lesson learned dan tindak lanjut atas proses penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Dalam rangka menggali informasi dan melakukan mitigasi terkait kendala atau hambatan yang dihadapi satker dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2024, Selasa (30/7).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk One on One Meeting tersebut dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Kalsel Jalan S. Parman, Kota Banjarmasin dengan mengundang 25 satuan kerja dari 10 K/L pagu terbesar dan K/L yang memiliki RO harmonisasi.

One on one meeting dilaksanakan antara petugas pembina dengan masing-masing satker yang diampu dengan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, menggali permasalahan, dan memberikan usul penyelesaian masalah. Hal tersebut selaras dengan kebijakan di tingkat pusat bahwa kegiatan evaluasi dan pembinaan agar fokus dan mempertajam pada penyelesaian masalah (problem solving) atas permasalahan teknis operasional di tahapan eksekusi belanja sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka HUT BPJS Kesehatan ke-56, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menghadiri acara Dinamik (Direksi/Dewas Supervisi Mal Pelayanan Publik) dan BPJS Goes to Pesiar yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, RM. Wiwieng Handayaningsih ke kelurahan terpilih di kota Banjarmasin, Kamis (25/7)

Pesiar merupakan akronim dari petakan, sisir, advokasi, dan registrasi untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Di kota Banjarmasin, program Pesiar baru diluncurkan pada tahun ini dan dijalankan di tiga kelurahan percontohan, yaitu Pengambangan (Banjarmasin Timur), Sungai Miai (Banjarmasin Utara), dan Basirih (Banjarmasin Selatan).

Dengan adanya program Pesiar ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memanfaatkan layanan yang tersedia.