Peringatan Dua Dekade Indonesian Treasury menegaskan transformasi tiada henti menghadapi tantangan-tantangan yang menghampiri, salah satunya mengambil peran dalam Pemberdayaan UMKM.

Pada Jumat (7/6) telah dilaksanakan launching “Katuju” Rumah UMKM yang berlokasi di Jl. S. Parman. Kegiatan didahului dengan fun walk yang menempuh jarak 2,0 kilometer sebagai penanda milestone 20 tahun hari Bakti Perbendaharaan.

Katuju merupakan akronim dari “Kalsel Treasury untuk UMKM Maju”. “Katuju” sendiri merupakan kosa kata dalam bahasa Banjar yang berarti “suka”. Inisiasi optimalisasi pemanfaatan BMN sebagai Rumah UMKM ini muncul guna mendukung tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam Pemberdayaan UMKM. Telah ada beberapa tenant di “Katuju” Rumah UMKM, yang saat ini semuanya bergerak di bidang kuliner. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tenant-tenant di bidang craft.

Berkaitan dengan Kegiatan Launching Rumah UMKM juga dirangkai dengan kegiatan Bimtek UMKM Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu. (8/6). Kegiatan ini mengundang para pelaku UMKM di Kalimantan Selatan untuk memperoleh bimtek terkait legalitas/perizinan usaha, akses pembiayaan UMKM, dan sertifikasi halal.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemenuhan target sertifikasi halal pada tahun 2026 serta memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan perizinan berusaha dan akses pembiayaan KUR dan UMi untuk memperkuat perekonomian dan UMKM di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Syafriadi didampingi oleh Bidang PPA II mengikuti High Level Meeting TPID (OPSI) "Obrolan Pagi Seputar Inflasi" di Banjarmasin. (4/6)

OPSI kali ini membahas tentang Ketersediaan Komoditas Pangan dan pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha 1445 H serta libur kalender pendidikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini dilakukan sinergi untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan seperti beras, jagung, bawang, cabe dan komoditas penyebab inflasi lainnya agar dapat tetap dimonitor setelah produksi, proses penyimpanan hingga distribusinya serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu guna memastikan ketersediaan pangan, diharapkan penyaluran Dana Desa Tahap I yang memiliki alokasi earmark ketahanan pangan dan hewani dapat membantu menjaga ketersediaan pangan dari unit terkecil pemerintahan yakni Desa.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan KPPN Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2024 dan Perdirjen Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. (30/5)

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di General Building Lecture Theatre Universitas Lambung Mangkurat dan zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi dan Kepala KPPN Banjarmasin, Fanny Fariyanto. Dilanjutkan pemaparan narasumber dan sesi diskusi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun awareness kepada seluruh satuan kerja atas Kebijakan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2024 dan Reformulasi IKPA berdasarkan PER-5/PB/2024, serta membangun kerja sama dengan seluruh satuan kerja untuk dapat meningkatkan kualitas capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Banjarmasin,  29 Mei 2024

 Perekonomian Kalsel Masih Positif Didorong  Adanya Peningkatan Aktivitas Dan Mobilitas Masyarakat

Sampai dengan Bulan April 2024 ini, kondisi perekonomian nasional masih melanjutkan trend positifnya. Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi pemicu tumbuhnya perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2024 ini. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya momen libur Hari Raya Idul Fitri yang diikuti dengan cuti bersama Pegawai. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang positif tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2024 Kalimantan Selatan sebesar 4,96% sedikit dibawah Nasional yang mencapai 5,11%.
2. Tingkat inflasi April 2024 masih terkendali, tercatat sebesar 0,71% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 3,00%(yoy), sama dengan rata-rata nasional yang mencapai 3,00% juga. Tingkat inflasi tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 4,73% (yoy).
3. Surplus perdagangan terus berlanjut di Bulan April 2024. Neraca perdagangan di Kalimantan Selatan meningkat 2,99% dibandingkan Maret 2024, menjadi US$1.045,98 juta. Peningkatan neraca perdagangan disebabkan oleh peningkatan harga komoditas batubara.
4. Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara sebesar US$1.095,19 juta.

Kinerja Belanja APBN, Penerimaan Negara dari PNBP tumbuh Positif

Kinerja APBN sampai dengan April 2024, dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp6,71 triliun atau 29,01% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhan negatif 23,06%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 10,72% dengan realisasi sebesar Rp672,31 miliar. Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp13,03 triliun atau 34,26% dari pagu. Capaian ini meningkat 24,63% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan April 2024 teridi dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,96 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp29,09 triliun.

Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp5,93 triliun atau 27,63% dari target, terkontraksi sebesar -24,36% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,88 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar  Rp1,83 triliun. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 36,5%, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 17,0%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,2%. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan April 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian, yang mengalami kontraksi.

Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan April 2024 sebesar Rp2,88 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp106,38 miliar dan penerimaan lainnya Rp2,77 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp672,31 miliar atau 54,13% dari target, tumbuh 10,72% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (24,17%) dan PNBP Lainnya (75,83%). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

Realisasi Belanja Negara positif didominasi oleh pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Modal masih perlu akselerasi

Realisasi belanja negara sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp13,03 triliun, atau sebesar 34,26% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,75 triliun (30,72% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp10,28 triliun (35,34% dari pagu). Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri di bulan sebelumnya. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di periode semester I 2024 ini. Realisasi belanja yang masih perlu diakselerasi adalah Belanja Modal dan Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP). Sampai dengan April 2024, realisasi Belanja Modal  baru mencapai Rp177,91 miliar (15,03% dari pagu). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Untuk Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi baru mencapai 10,67%, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 3,94%. Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah KPU, Bawaslu, BPK, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, BKKBN, Kepolisian, BPKP, Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“KINERJA TKD: Dana Insentif Fiskal telah cair di Kab. Balangan dn Kab. Tapin”

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30  April 2024 sebesar 13,03 triliun atau sebesar 35,34%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 24,49%. Realisasi DBH sebesar Rp6,15 triliun (39,70%), Realisasi DAU sebesar Rp2,92 triliun (34,30%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp484,65 miliar (20,22%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp708,62 miliar (48,52%), Insentif Fiskal sebesar Rp14,71 miliar (9,66%). Realisasi TKD tertinggi di bulan April 2024 ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 39,22%. Kinerja penyaluran DAK Fisik 2024 perlu diakselerasi sehubungan dengan terbitnya juknis penyaluran DAK Fisik 2024.

“KINERJA APBD: Retribusi Daerah naik signifikan sebesar  193%”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 April 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,65 triliun atau sekitar 22,78% dari target, meningkat sebesar 0,37% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp1,15 triliun dan Retribusi Daerah sebesar Rp97,36 miliar, meningkat 193% dibandingkan tahun lalu. Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tapin sebesar Rp761,90 miliar (35,61%). Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 193% disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum sebesar 373% yoy. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 0,14% disumbang dari PKB, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran yang meningkat dibandingkan tahun 2023. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan  adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp6,96 triliun, dengan kontribusi 80,49% terhadap total pendapatan Daerah.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp6,66 triliun (15,99%) tumbuh 7,13%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp2,67 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp1,54 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp901,16 miliar. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023.

Pada Bulan April 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 64,76% jika dibandingkan tahun lalu. Persentase realisasi belanja APBD terbesar secara di Bulan April 2024 adalah Pemerintah kota Banjarmasin sebesar Rp598,48 triliun (22,52%). Secara nominal realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,26 triliun (19,42%).

 KINERJA SEKTOR KEUANGAN

“Alokasi Subsidi Pupuk di Kalsel meningkat demi Ketahanan Pangan”

Dukungan APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, Subsidi BBM dan LPG. Realisasi Subsidi Pupuk sampai dengan April 2024 telah tersalur 17.508,14 ton terdiri dari Urea dan NPK (33,91% dari alokasi). Alokasi subsidi pupuk untuk Kalimantan Selatan meningkat sebesar 70,93% sehingga diharapkan prouksi pertaniannya juga meningkat dalam rangka menopang ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Untuk Subsidi Beras telah tersalur 8.034,64 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar  182.121 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 78.621 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 36.488 Metrik Ton. Untuk Subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp708,84 miliar.

“Kalsel peringkat 13 se-Indonesia dalam hal Realisasi Penyaluran KUR”

Penyaluran KUR s.d. 30 April 2024 terealisasi sebesar Rp1,77 triliun kepada 29.847 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 65,43% dibandingkan periode tahun lalu. Kota/Kabupaten penyalur KUR tertinggi di Bulan April 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per April 2024 dengan nominal sebesar Rp391,03 miliar yang disalurkan kepada 5.233 debitur. Capain tersebut meningkat 40,07% dibandingkan periode tahun lalu. BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per April 2024 dengan nominal sebesar Rp1,24 triliun yang disalurkan kepada 25.168 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp221,23 miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp149,39 miliar.

“Fasilitas Pembiayaan  UMi di Kalimantan Selatan perlu ditingkatkan ( peringkat 28 se-Indonesia)”

Penyaluran UMi s.d. 30 April 2024 terealisasi sebesar Rp7,48 miliar kepada 1.544 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami penurunan sebesar -28,78% dibandingkan tahun lalu. UMi disalurkan secara konvensional sebesar Rp1,54 M (20,55%) dan Syariah Rp5,94 M (79,45%). Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per April 2024 dengan nominal sebesar Rp1,81 miliar yang disalurkan kepada 362 debitur. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi dengan realisasi per April 2024 sebesar Rp6,39 miliar kepada 1.442 debitur, kemudian Pegadaian menyalurkan sebesar Rp749 juta kepada 170 debitur.

ISU REGIONAL

“Prospek Pengembangan Wisata Religi di Kalimantan Selatan”

1. Kabupaten Banjar memiliki potensi wisata yang cukup besar baik itu wisata religi maupun wisata non religi (alam, kerajinan, budaya, dll).
2. Berdasarkan data jumlah wisatawan dari Disbudporapar Kab. Banjar Januari 2019 hingga April 2024 menunjukkan bahwa wisata religi lebih banyak menarik pengunjung dibandingkan dengan wisata non religi (wisata alam, kerajinan, budaya, dll) yakni mencapai 78%. Tingginya jumlah wisatawan religi tersebut dikarenakan adanya wisata religi guru sekumpul di kecamatan Martapura.
3. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah wisata secara keseluruhan (wisata religi dan non religi) di Kabupaten Banjar sejak 2020, yang mana dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Fenomena pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah wisatawan religi saja namun juga berdampak pada wisatawan non religi selama kurang lebih hingga 2 tahun, yang mana pada tahun 2021 tercatat merupakan tahun dengan pengunjung terrendah.
4. Peningkatan jumlah pengunjung/wisatawan terjadi pada tahun 2022 ketika pandemi covid-19 mulai berangsur hilang, jumlah wisatawan mengalami kenaikan hingga 69% dari tahun 2021 namun jumlah tersebut masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan sebelum terjadi pandemi Covid-19 (2019).
5. Peningkatan jumlah wisatawan tetap terjadi pada tahun 2023 namun jumlahnya relatif kecil yakni hanya 10,66% dengan total wisatawan sebanyak 2.336.959 orang

“Policy Respon”

1. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR diharapkan dapat mendorong aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi serta mengoptimalkan sarana dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan religi di Kalimantan Selatan.
2. Disbudporapar diharapkan dapat meningkatkan peran Pokdarwis dalam meningkatkan keramahtamahan dan profesionalisme para pelaku usaha wisata religi.
3. Dishub diharapkan agar dapat menyediakan fasilitas transportasi yang memadai menuju tempat wisata religi guna meningkatkan aksesibilitas wisatawan, contohnya melalui penambahan rute dan armada Bus Transbanjarbakula

SUMBER: Siaran Pers Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan pada acara Media Briefing KINERJA APBN KALIMANTAN SELATAN S.D. 30 APRIL 2024 , Tema : “KINERJA BELANJA PEMERINTAH MAMPU MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN SELATAN"

Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan pelaksanaan RCE bagi stakeholders di daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan High Level Meeting - Kinerja APBN dan Kemanfaatan RCE Triwulan I 2024 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan. (13/5)

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Sekda Prov. Kalsel, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalsel, Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Prov. Kalsel, dan jajaran Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan.

Adanya rapat ini bertujuan untuk berkoordinasi dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkup Kalimantan Selatan dan menginformasikan peran DJPb serta peran Kementerian Keuangan di daerah dalam mendorong perekonomian regional.

Kanwil DJPb Kalsel menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi PSAP 17 Properti Investasi “Menuju Pengelolaan Aset yang Optimal”. FGD dilaksanakan secara hybrid di Aula Lantai 2 Kanwil DJPb Kalsel. (14/5)

FGD ini menghadirkan narasumber dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Dit. APK, dan Kanwil DJKN Kalselteng serta dihadiri oleh perwakilan Bakeuda dan BPKAD se-Kalimantan Selatan dan UAPPA-W serta BLU. FGD kali ini membahas penerapan PSAP 17 pada pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat, risiko, serta tantangan penerapan PSAP 17.

Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi sarana koordinasi dan sharing penerapan PSAP 17 antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah pusat lingkup Kalimantan Selatan dengan BPK, BPKP, dan Kemenkeu (DJPb dan DJKN). Dengan demikian, implementasi PSAP 17 dapat diakselerasi terutama pada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas LKPD dan pengelolaan aset yang optimal.