Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syafriadi menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (17/7)

Pada Rapat Paripurna kali ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPRD Provinsi Kalsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 untuk bisa diproses lebih lanjut menjadi Perda.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan bahwa Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 telah sesuai dengan mekanisme pembentukan Perda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, sesegera mungkin akan disampaikan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi, guna memastikan tidak ada ketentuan dalam Raperda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda.

Selanjutnya, dengan adanya penetapan Raperda ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyediakan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalsel serta memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota.

Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W, BLU, dan UAKBUN-D Periode Semester I Tahun 2024 pada Kamis (11/7) bertempat di Aula Lantai II Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh operator/penyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan BLU, serta Tim Seksi Vera/VeraKI KPPN lingkup Kalimantan Selatan.

Workshop dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset pada instansi pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Kalsel, KPPN, dan UAPPA-W serta BLU untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut pula, dilaksanakan sesi diskusi Bidang PAPK dan Tim Vera/VeraKI KPPN mengenai penyusunan LK UAKBUN-D.

Selain untuk peningkatan kapasitas SDM, penyelenggaraan workshop juga menjadi salah satu media publikasi Government Finance Statistics (GFS) Periode Triwulan I Tahun 2024 Tingkat Wilayah Kalimantan Selatan. Informasi GFS selengkapnya dapat diakses pada tautan bit.ly/gfskalsel

Sebagai komitmen LPDP dalam mewujudukan pendidikan yang inklusif dan pemerataan kesempatan studi lanjut, LPDP berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat menyelenggarakan Seminar Pembukaan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 2 Tahun 2024 bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Seminar dilaksanakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/7), dan Kampus Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin, Kamis (4/7) serta diikuti oleh civitas akademika, ASN, dan masyarakat luas di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada pertengahan tahun 2024 LPDP kembali membuka program beasiswa untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui pembukaan program beasiswa jenjang magister, doktor, dokter spesialis/subspesialis untuk menempuh studi ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, ASN seluruh Kalimantan Selatan serta masyarakat umum dapat memanfaatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa LPDP.

Pada Kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil DJPb Kalimantan Selatan dengan Mata Garuda Kalimantan Selatan sebagai tindaklanjut atas nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-771/PB.1/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Arahan Menteri Keuangan terkait Aktivitas Mata Garuda di Daerah. Nota kesepahaman ini mencakup pemanfaatan lokasi sekretariat, dan keterlibatan Mata Garuda dalam kegiatan review akademis Kajian Fiskal Regional maupun kajian atau laporan lainnya serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Sinergi Kanwil DJPb Kalsel dengan Mata Garuda Kalsel bertujuan untuk mewujudkan kontribusi bersama untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan.

Peringatan Dua Dekade Indonesian Treasury menegaskan transformasi tiada henti menghadapi tantangan-tantangan yang menghampiri, salah satunya mengambil peran dalam Pemberdayaan UMKM.

Pada Jumat (7/6) telah dilaksanakan launching “Katuju” Rumah UMKM yang berlokasi di Jl. S. Parman. Kegiatan didahului dengan fun walk yang menempuh jarak 2,0 kilometer sebagai penanda milestone 20 tahun hari Bakti Perbendaharaan.

Katuju merupakan akronim dari “Kalsel Treasury untuk UMKM Maju”. “Katuju” sendiri merupakan kosa kata dalam bahasa Banjar yang berarti “suka”. Inisiasi optimalisasi pemanfaatan BMN sebagai Rumah UMKM ini muncul guna mendukung tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam Pemberdayaan UMKM. Telah ada beberapa tenant di “Katuju” Rumah UMKM, yang saat ini semuanya bergerak di bidang kuliner. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tenant-tenant di bidang craft.

Berkaitan dengan Kegiatan Launching Rumah UMKM juga dirangkai dengan kegiatan Bimtek UMKM Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu. (8/6). Kegiatan ini mengundang para pelaku UMKM di Kalimantan Selatan untuk memperoleh bimtek terkait legalitas/perizinan usaha, akses pembiayaan UMKM, dan sertifikasi halal.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemenuhan target sertifikasi halal pada tahun 2026 serta memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan perizinan berusaha dan akses pembiayaan KUR dan UMi untuk memperkuat perekonomian dan UMKM di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Bapak Syafriadi didampingi oleh Bidang PPA II mengikuti High Level Meeting TPID (OPSI) "Obrolan Pagi Seputar Inflasi" di Banjarmasin. (4/6)

OPSI kali ini membahas tentang Ketersediaan Komoditas Pangan dan pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha 1445 H serta libur kalender pendidikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini dilakukan sinergi untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan seperti beras, jagung, bawang, cabe dan komoditas penyebab inflasi lainnya agar dapat tetap dimonitor setelah produksi, proses penyimpanan hingga distribusinya serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu guna memastikan ketersediaan pangan, diharapkan penyaluran Dana Desa Tahap I yang memiliki alokasi earmark ketahanan pangan dan hewani dapat membantu menjaga ketersediaan pangan dari unit terkecil pemerintahan yakni Desa.

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan KPPN Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2024 dan Perdirjen Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. (30/5)

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di General Building Lecture Theatre Universitas Lambung Mangkurat dan zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi dan Kepala KPPN Banjarmasin, Fanny Fariyanto. Dilanjutkan pemaparan narasumber dan sesi diskusi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun awareness kepada seluruh satuan kerja atas Kebijakan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2024 dan Reformulasi IKPA berdasarkan PER-5/PB/2024, serta membangun kerja sama dengan seluruh satuan kerja untuk dapat meningkatkan kualitas capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024.