Masih dalam suasana Pandemi Covid-19, Pelaksanaan APBN masih berfokus pada penanganan dampak pandemic covid-19. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri terus mengawal program- program Pemerintah agar misi pemerintah dalam pendanaan untuk penanganan dampak pandemic covid-19 dapat terwujud dengan baik. Dari sisi belanja negara, pengeluaran APBN di Kepri di akhir triwulan III menunjukan kinerja yang cukup positif. Realisasi belanja negara sebesar 59,03% atau sebesar Rp5.151T dari pagu sebesar Rp.8.726T. Realisasi tersebut terdiri atas Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.894T.atau 53.37% dari pagu Rp.7.297T yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja pemerintah di Kepri dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik serta Dana Desa sebesar 87,95% atau sebesar Rp.1,26T dari pagu sebesar Rp.1,428T.
Total DAK Fisik yang sudah disalurkan sebesar Rp.664,05M atau 93,68% yang terdiri dari realisasi DAK Fisik sebesar Rp.586,28 M atau 95,72% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp.612,48M dan realisasi Cadangan DAK Fisik sebesar Rp.77,76M atau 80,69% dari pagu Cadangan DAK Fisik sebesar Rp.96,37 M yang digunakan untuk Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Jalan yang juga merupakan program prioritas nasional serta bidang lainnya sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Pandemi Covid-19 seperti Bidang Kelautan & Perikanan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman dan sebagainya.
Realisasi DAK Non Fisik khususnya untuk Dana BOS sebesar RP.325,55M yang disalurkan langsung ke sekolah agar dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dana Desa yang telah salur sebesar Rp.266,71M atau 98,64% dari pagu Dana Desa sebesar Rp.270,37M, yang pada masa pandemi Covid-19 sebagian digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagai jaring pengaman sosial di desa dengan masing- masing mendapat 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 3 (tiga) bulan Pertama yang dibayarkan paling cepat pada Bulan April 2020 dan sebesar 300 ribu untuk 3 (tiga) bulan kedua per KPM dengan jumlah BLT Desa yang sudah disalurkan sebesar Rp.64,75M atau 24,28% dari Dana Desa yang sudah disalurkan untuk 30.572 KPM. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga triwulan III 2020 sebesar 790 miliar rupiah untuk 14.302 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52%. Walaupun dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, penyaluran KUR pada triwulan III ternyata mengalami peningkatan hingga hampir 3 kali lipat jika dibandingkan dengan triwulan II. Sementara itu, penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai 9,5 miliar rupiah untuk 2.002 debitur hingga akhir triwulan III 2020.
Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 bagi UMKM adalah dengan pemberian subsidi bunga baik untuk kredit program KUR maupun non-KUR. Sampai dengan triwulan III, progres subsidi bunga KUR di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 11,9 miliar rupiah untuk 29.657 debitur. Adapun untuk subsidi bunga non-KUR sampai dengan triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 11,1 miliar rupiah untuk 37.498 debitur. Diharapkan partisipasi Bank/Penyalur agar dapat menyalurkan subsidi bunga bagi para debitur demi membantu para UMKM yang terdampak COVID-19 sehingga mereka dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat bencana pandemic covid-19, pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program PEN, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Subsidi Gaji, Klaim Rumah Sakit, Program Padat Karya, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang secara keseluruhan realisasi Program PEN hingga akhir Triwulan III telah disalurkan sejumlah Rp. 985.965.545.859
Sementara itu, untuk membiayai belanja Negara tersebut, dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan, hingga akhir triwulan III berjumlah sebesar Rp.4,899T dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjumlah sebesar Rp.1,067T sehingga total penerimaan Negara dari Kepri berjumlah sebesar Rp.5,966T. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri senantiasa mengawal APBN Kepri agar misi dan program- program pemerintah di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi Kepri.
Info lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjung Pinang