Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERSYARATAN

1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
2. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir;
3. Matriks semula menjadi;
4. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
5. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).

PROSEDUR

1. Kanwil menerima dokumen usulan revisi anggaran;
2. Melakukan restore/upload ADK dari Satker;
3. Membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan, dan Verbal Revisi DIPA Petikan;
4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

1. Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; atau
3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .