Bandar Lampung (12/10). KPPN dan Pemda akan diberikan apresiasi karena telah menyampaikan laporan tepat waktu, demikian arahan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo. Arahan tersebut disampaikan pada rapat Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2017. Kepala Kanwil juga menginstruksikan agar komunikasi yang baik dengan stakeholder menjadi langkah untuk meningkatkan customer satisfaction. “komunikasi harus lebih baik kepada satker KPPN lingkup Kanwil Lampung”, demikian ujarnya.
 |
Manajemen risiko saat ini menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal, serta mendukung manajemen kinerja. Peran manajemen risiko sebagai early warning system, memberikan peringatan dini terjadinya potensi permasalahan yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja organisasi. Rapat UPR dan DKO menjadi sarana koordinasi manajemen risiko dan manajemen kinerja sekaligus karena keduanya memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya.
Pada Rapat UPR dan DKO tersebut disampaikan progres penanganan risiko serta langkah tindak lanjut untuk menurunkan level dari risiko yang bersangkutan. Jumiarsih, Kepala Bidang SKKI, mengungkapkan bahwa sampai dengan triwulan III seluruh risiko utama dapat dimitigasi dengan cukup baik. Beberapa risiko seperti tingkat kepatuhan KPPN dan Pemda dalam menyampaikan laporan konfirmasi transfer (LKT), tingkat akurasi data Government Financial Statistic (GFS), dan nilai Rencana Penarikan Dana (RPD) seluruhnya dapat ditangani pada tingkat yang aman. Para penanggung jawab risiko telah menjalankan rencana mitigasi risikonya. Sehingga secara umum level risiko cenderung menurun. Atas capaian itu, Alfiker Siringoringo akan memberikan apresiasi kepada KPPN dan Pemda atas kerjasamanya dalam menyampaikan laporan tepat waktu.
Namun, mengantisipasi peningkatan beban pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2017 ini, mitigasi risiko tersebut harus lebih ditingkatkan karena tren beban kerja di akhir tahun akan meningkat cukup tajam. Kepala Kanwil sudah menginstruksikan untuk meningkat koordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder terutama para satuan kerja sehingga standar pelayanan yang baik tetap dapat diberikan walaupun terjadi peningkatan beban pekerjaan. []
