Bandar Lampung, 25 Oktober 2017 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemda se-Provinsi Lampung di Aula Kanwil setempat (25/10). Rakor dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri beserta Bupati atau Walikota atau yang mewakili, serta dihadiri pula para kepala BPKAD Pemda se-Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini pula dilakukan penyerahan apresiasi Pemerintah RI kepada Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Daerah (LKPD) 2016.

Kegiatan diawali oleh sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung, Alfiker Siringoringo yang menyampaikan bahwa rakor diharapkan dapat meningkatkan sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pemda se-Provinsi Lampung. Disamping itu, pemda dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya seluruh pemda di provinsi Lampung meraih opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan 2017.

Pada sambutan itu juga disampaikan bahwa laporan keuangan 2016 Pemda di Provinsi Lampung yang mendapat opini BPK adalah 13 dari 16 Pemerintah Daerah atau 81,25% dengan rincian 1 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten, dan 2 pemerintah kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 11 dari 16 pemda atau 68,75%.

Selanjutnya Wakil Gubernur Lampung Bahctiar Basri memberikan sambutan sekaligus membuka acara rakor. Beliau menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa agar kita tidak memandang pengelolaan keuangan negara/daerah hanya sebagai urusan teknis atau prosedural saja. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk melakukan perbaikan sistem ke arah yang lebih baik. Ke depannya proses penyusunan laporan tidak lagi memberatkan karena seluruh kegiatan telah didesain berorientasi pada hasil. Selain itu, laporan yang merupakan gambaran dari hasil kerja kita, benar-benar dapat digunakan untuk mengecek, mengontrol dan mengawal hasil kinerja kita apakah telah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal.

Acara penyerahan piagam penghargaan sebagai apresiasi Pemerintah RI terhadap 13 pemda yang memperoleh opini WTP merupakan momen yang ditunggu-tunggu peserta rakor. Rasa syukur dan bangga tersirat dari wajah penerima penghargaan atas usaha yang telah dilakukan dalam menyusun laporan keuangan 2016. Ini juga sebagai pemicu  pemda yang belum mendapat opini WTP untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 2017.

Bagian akhir rakor adalah Sharing Session perolehan opini WTP serta penyampaian materi penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Ibu Mega Meilistya dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan selaku Kasubdit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Melalui penyampaian materi dan diskusi antara narasumber dan peserta diharapkan menghasilkan solusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dari masing-masing pemda.