Bandar Lampung, 16/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar “Treasury Goes To Campus” dengan para mahasiswa Unila di ruang rektorat kampus setempat Selasa (16/1). Acara tersebut diikuti mahasiswa dari perwakilan 7 fakultas yang ada, masing-masing mengirimkan 10-15 mahasiswa setiap fakultasnya. Tujuan diadakan kegiatan kuliah umum untuk menjalin kerjasama dengan kampus dan sekaligus memperkenalkan keberadaan DJPb kepada para mahasiswa sebegai penerus generasi bangsa ini.

Acara dibuka Mahatma Kufepaksi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan adanya kerjsama kegiatan ini akan menambah wawasan para mahasiswa dengan dapat memperoleh informasi dan pengetahuan di bidang keuangan dari para pejabat yang merupakan praktisi di bidang pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu yang didapat dan nantinya akan sangat bermanfaat untuk bekal masa depannya.

Acara dilanjutkan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Alfiker Siringoringo, Kakanwil DJPb Lampung. Secara umum tugas Kanwil DJPb adalah mengelola penerimaan dan pengeluaran APBN di Provinsi Lampung. Bagaimana pemerintah/negara dapat mendapatkan haknya dan melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Diilstrasikan dalam rumah tangga, ada peran seorang ibu yang mengatur penerimaannya untuk membiaya keperluan rumah tangganya dalam satu bulan. Demikian juga pemerintah, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam implementasinya dilaksanakan oleh DJPb dalam pelaksanaan APBN di daerah. Disampaikan bahwa kita sebagai orang yang cerdas, akan berfikir untuk hari ini dan hari yang akan datang. Mahasiswa harus mempunyai cita-cita dan mimpi-mimpi yang akan dicapai. Keberhasilan pengelolaan keuangan suatu Negara akan terlihat bagaimana kemajuan suatu Negara.

Salah satu mahasiswa, Cici dari Fisip Unila, menanyakan bagaimana mengembangkan pariwisata di Lampung?, Memindahkan industri ke Lampung?, dan keuntungan yang didapat pemerintah melalui PT.Freeport?  dijelaskan Alfiker bahwa pengembangan pariwisata di Lampung akan ditentukan oleh pengelolaan keuangan di daerah setempat. Sebagai ilustrasi, untuk membenahi sarpras di pedesaan telah teralokasi dana desa yang dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur desanya. Dengan industri di daerah, maka akan menciptakan lapangan kerja, pengembangan usaha disekitarnya seperti warung makan, transportasi, dan usaha lainnya. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi setempat akan naik. Pemerintah mendapatkan keuntungan dengan adanya PT.Freeport Antara lain pajak perusahaan, bagi keuntungan sesuai perjanjian, pembelian saham untuk pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah sangat peduli terhadap pengembangan SDM warganya. Karena apabila SDM nya pintar-pintar, akan dapat membuka usaha dan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan menambah penerimaan pajaknya. Oleh sebab itu para mahasiswa untuk selalu belajar dan berusaha untuk membuka usahanya secara mandiri tidak tergantung oleh pihak lain.

Selama tahun 2017 jumlah APBN yang dikelola sebesar Rp13,2 triliun dengan realisasi sebesar 93,54%. Dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan APBN tersebut, salah satu fungsi yang dapat menggambarkan terjadina inefisiensi belanja adalah fungsi penyusunan reviu belanja atau spending review. Tujuanya adalah mengidentifikasi potensi penghematan/inefisiensi belanja baik dari sisi alokasi yang berlebih maupun duplikasi dalam rangka memperlas potensi ruang fiskal. Juga mengidentifikasi alokasi kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali dan tidak perlu dilakukan tahun berikutnya, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan belanja dan baseline periode berikutnya. Dalam spending review tahun 2018 terhadap alokasi anggaran 508 satker di provinsi Lampung masih terdapat inefisiensi pengalokasian sebesar 0,75% (Rp70,27 miliar) dari pagu sebesar Rp9,37 triliun.

Hasil spending review belum dapat dikatakan menjamin terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Perlu adanya ukuran yang dapat mencerminkan terjadinya efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah. Salah satu metodenya adalah penggunaan value for money sebagai metoda pengukuran kinerja sektor publik. Manfaatnya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik, mutu pelayanan, menurunkan biaya, alokasi belanja yang lebih berorientsi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Kanwil DJPb Lampung juga mengharapkan kerjasama dengan Unila untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui training atau sitting in campus. Kegiatan seperti itu akan berdampak tugas dan fungsi Kanwil DJPb dapat lebih optimal dimasa yang akan datang, demikian Alfiker Siringoringo dalam mengakhiri kuliah umumnya. Acara ditutup oleh Mahatma Kufepaksi, dengan ucapan terimakasih atas kegiatan perbendaharaan menyapa ini, sehingga kerjasama ke depan akan lebih baik lagi.