Bandar Lampung, 17/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar konfirmasi hasil spending review satuan kerja(satker) di aula setempat Rabu (17/1/2018). Acara tersebut diikuti 60 satker dari 508 satker yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk mengklarifikasi data yang ada terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

Dalam sambutannya Alfiker Siringoringo, Kakanwil DJPb Lampung menyampaikan bahwa saat ini kita akan mengklarifikasi hasil analisa spending review, sehingga output dan outcomes yang akan dihasilkan 2018 akan dapat tercapai secara optimal. Spending review merupakan reviu atas belanja pemerintah pusat dari segi value for money penggunaannya, yang meliputi efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.

Tujuan kegiatan ini untuk : 1. mengukur value for money, yaitu pengukuran capaian output dan kinerja  belanja dari aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. 2.Identifikasi inefisiensi belanja dan kebutuhan alokasi dalam rangka perbaikan baseline belanja. 3.Penyusunan strategi belanja dalam rangka menjamin pelaksanaan anggaran yang baik. 4.Masukan/rekomendasi untuk perencanaan penganggaran tahun anggaran berikutnya.

Tahapan Review Alokasi ada 3 tahapan yaitu  1.Inefisiensi atau alokasi berlebih dapat terjadi ketika alokasi yang melebihi ukuran kelayakan normal atau dari seharusnya tersedia; 2.Duplikasiyaitu adanya alokasi anggaran untuk dua hal yang sama karena adanya perangkapan/perulangan kegiatan atau komponen kegiatan; 3.Einmalig adalah program/kegiatan yang berdasarkan sifat/tujuannya hanya perlu dilaksanakan satu kali (non-recurrent spending) dan tidak perlu untuk diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Review Benchmarking dilakukan dengan melihat hubungan antara pemakaian alokasi belanja terhadap beban pekerjaan atau capaian output.

Pada data spending review tahun 2018 terhadap alokasi anggaran 508 satker di provinsi Lampung masih terdapat potensi inefisiensi pengalokasian sebesar 0,75% (Rp70,27 miliar) dari pagu sebesar Rp9,37 triliun.

Hasil spending review belum dapat dikatakan terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Perlu adanya ukuran yang dapat mencerminkan terjadinya efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah. Salah satu metodenya adalah penggunaan value for money sebagai metoda pengukuran kinerja sektor publik. Manfaatnya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik dan mutu pelayanan, menurunkan biaya dan alokasi belanja yang lebih berorientsi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Alfiker berpesan agar bagaimana uang yang ada pada satker dapat menghasilkan output yang optimal. Sebagai contoh aparat keamanan dapat menghasilkan keamanan dan kenyamanan warganya, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas baik, sehingga anggaran kita semakin efektif dan efisien. Hasil konfirmasi ini dapat dijadikan sebagai strategi belanja dalam rangka menjamin pelaksanaan anggaran yang baik untuk tahun 2018 ini. Juga dapat dijadikan sebagai masukan/rekomendasi untuk perencanaan penganggaran tahun anggaran yang akan datang.