Sampai dengan Triwulan II TA 2021, belanja APBN di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp8,66 Triliun atau 41,62% dari pagu sebesar Rp19,33 Triliun. Realisasi tersebut melebihi target realisasi belanja yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 40%, meskipun turun 0,31% jika dibandingkan periode yang sama TA 2020. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Syaiful dalam acara Konferensi Pers APBN Triwulan II Tahun 2021 lingkup Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang, Ambon, pada Rabu, 14 Juli 2021.
Syaiful menyampaikan hal ini dipengaruhi oleh turunnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). “Belanja pemerintah pusat memang naik cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu, tapi TKDD mengalami penurunan sebesar 14,90%”, ucapnya. Penurunan realisasi TKDD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa kebijakan baru dalam penyaluran TKDD. “Tahun kemarin ada kebijakan relaksasi dalam penyaluran TKDD, jadi realisasi Triwulan II cukup besar. Tahun ini sudah kembali pada mekanisme yang normal”, tambah Syaiful. Sedangkan untuk kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat sebagian besar ditopang oleh peningkatan realisasi belanja modal kegiatan proyek lanjutan tahun 2020 dan belanja sosial sebagai akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kenaikan realisasi belanja modal APBN tersebut juga mempengaruhi nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon (KPKNL), yang per Juni 2021 nilainya sekitar Rp38 Triliun. “BMN ini sebagian besar berupa aset tanah yang nilainya berasal dari revaluasi tahun 2018”, ucap Kepala KPKNL Ambon, Yoshua Wisnungkara.
Sementara itu, realisasi pendapatan dan hibah pemerintah pusat di Provinsi Maluku mencapai Rp795,83 miliar, mengalami kenaikan 12,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi pendapatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan perpajakan yang tumbuh sebesar 10,67%. KPP Pratama Ambon menyampaikan, kenaikan pendapatan perpajakan sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan sektor konstruksi.
Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Maluku dalam kesempatan yang sama menyampaikan progres ekspor dan impor di wilayah Maluku. Ekspor tercatat sebesar USD 11,28 juta , turun 67,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut dikarenakan eksportir utama di Maluku belum memulai kegiatan ekspornya. Meskipun demikian, yang menggembirakan mulai tahun ini terdapat komoditas ekspor baru yaitu rempah-rempah yang sampai bulan Juni nilainya tercatat sebesar USD 0,43 juta. Sementara itu untuk impor nilainya tercatat sebesar USD 62,92 juta, mengalami kenaikan 15,60% jika dibandingkan Juni Tahun 2020.
Di akhir acara Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Syaiful menegaskan kembali pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mendorong percepatan realisasi APBN dan APBD, termasuk penyaluran TKDD. dalam rangka mendorong upaya pemulihan perekonomian di Maluku. “Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, satker dan juga pemda untuk menyiapkan strategi agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap secara optimal”, pungkas Syaiful.
