Ternate – (19/2) Pemerintah sebagai institusi publik didirikan untuk  memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, namun sering kali dijumpai bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah masih jauh dari harapan dan belum mampu bersaing dengan layanan sektor swasta.

TERNATE - Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pembayaran iuran untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi PNS Daerah sejak Januari 2004 atas beban APBD. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Otonomi Daerah Nomor SE-7/A/2004 dan Nomor 440/128/OTDA tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah Dalam Penyekenggaraan Asuransi Kesehatan.

Jailolo,  Berawal dari masih rendahnya tingkat penyaluran KUR di Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Barat menyelanggarakan sosialisasi KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi) (08/02).

Ternate, Sebagai pembina pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN di tingkat provinsi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan  melaksanakan agenda rutin berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda-PA).

SOASIO - Sebagai langkah nyata mengawal pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh wilayah kabupaten/kota se-provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pembentukan BLUD Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Jumat (9/2). Rapat dihadiri oleh Asisten I Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum, dan Direktur Rumah Sakit Daerah beserta para pejabat terkait. Dalam paparannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Edward UP Nainggolan, menyampaikan bahwa RSUD tidak boleh dikelola dengan sistem birokrasi namun harus dikelola secara profesional dengan manajemen yang berorientasi pada pelayanan. Oleh sebab itu RSUD harus menjadi BLUD yang mempunyai tiga pilar, yaitu fleksibilitas pengelolaan keuangan, tata kelola yang baik, dan peningkatan kinerja.

Kanwil DJPb menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W TA 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan tanggal 26 Januari 2018 dengan segmen berbeda. Rakor mengundang Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.