Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang PPA II melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional NTB pada tanggal 18 Januari 2024 secara hybrid. Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 s.d. 11.35 WITA dan dihadiri oleh Local Expert Kanwil DJPb Provinsi NTB Bapak Prayitno Basuki, perwakilan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
Realisasi Pendapatan negara dan hibah s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp7.554,16 miliar (103,41% dari target). Kinerja ini tumbuh 33,54% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh membaiknya perolehan perpajakan sebesar 33,36% yang diikuti kinerja PNBP yang juga mampu naik 33,75% secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi pada PBB sebesar 128,11% dengan nominal perolehan sebesar Rp511,24 miliar.
Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp27.222,46 miliar (99,29% dari pagu). Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.878,11 miliar (99,61% dari pagu) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp17.344,35 miliar (99,12% dari pagu). Kinerja Belanja Negara tersebut tumbuh 5,43% secara tahunan. Kenaikan tersebut ditopang kenaikan BPP yang tumbuh 3,35% dan TKD yang juga tumbuh sebesar 6,66%.
Penyaluran DBH terealisasi sebesar 2.873,96 miliar atau 99,97% dari pagu. Kinerja penyaluran DBH tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2022 (Rp2.149,18 miliar) dan juga lebih tinggi dari kinerja Provinsi Bali (Rp483,85 miliar), dan Provinsi NTT (Rp226,72 miliar).
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp1.509,64 miliar atau 95,05% dari pagu. Kinerja penyaluran tersebut lebih tinggi dari realisasi Provinsi Bali (Rp453,45 miliar), tetapi lebih rendah dibanding realisasi Provinsi NTB pada tahun 2022 (Rp2.076,88 miliar) dan realisasi Provinsi NTT (Rp3.389,14 miliar).
Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp1.121,04 miliar atau 99,94% dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB tersebut lebih tinggi dibanding realisasi penyaluran Provinsi Bali (Rp630,044 miliar), tetapi lebih rendah dibanding realisasi penyaluran Provinsi NTT (Rp2.760,58 miliar) dan realisasi penyaluran provinsi NTB pada tahun 2022 (1.193,60 miliar)
Tahun 2023 ditutup dengan capaian pendapatan daerah sebesar Rp21.912,84 M atau 92,59% dari target. Kinerja ini naik 13,51% yoy yang didukung oleh pertumbuhan kinerja PAD sebesar 30,53% dan Transfer sebesar 10,15%, sementara lain-lain Pendapatan daerah mengalami kontraksi 47,29%. PAD menyumbang 22% dari total Pendapatan daerah, turun dari kinerja tahun lalu dengan kontribusi sebesar 24%. Sementara itu, pendapatan transfer pusat menyumbang 73% dari total Pendapatan Daerah, turun dari tahun lalu yang mencapai 76%. Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21.724,55 M atau 89,29% dari pagu. Kinerja ini naik 6,96% yoy yang didukung oleh membaiknya Belanja Operasi yang tumbuh 13,86% dan belanja transfer sebesar 5,14%, sementara Belanja Modal dan Tak terduga mengalami kontraksi masing-masing 17,52% dan 42,15%.
Target penyaluran KUR untuk Provinsi NTB tahun 2023 sebesar Rp3.582,95 miliar. Realisasi penyaluran KUR Umi s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp5.011,71 miliar atau 140% dari target. Jumlah debitur terlayani mencapai 148.055 debitur. Penyaluran debitur pada tahun 2023 pada Provinsi NTB dilakukan melalui 16 lembaga bank dan nonbank. Penyaluran terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan porsi penyaluran sebesar 53,41% dari keseluruhan kredit program pada tahun 2023, dengan nominal Rp2.676,89 miliar.
Terdapat beberapa indikasi sebagai penyebab belum terintegrasinya antar sektor di dalam PDRB (khususnya antar sektor utama) yang terlihat dari komposisi pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Dominasi PK Rumah Tangga menunjukkan bila Masyarakat NTB dan NTT masih mencerminkan sebagai masyarakat konsumtif dibanding sebagai masyarakat produsen (PK Rumah Tangga NTT di atas 70 % dan NTB sebesar 63 % bandingkan dengan Bali sudah diangka 47 persen). Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,24 persen.
Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat pengangguran, pemerintah pusat telah merealisasikan belanja Pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Pada Provinsi NTB, belanja tersebut disalurkan melalui Kementerian/Lembaga yang ada di kab/kota Provinsi NTB maupun melalui transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Pada tahun 2023, belanja untuk pelatihan mencapai Rp71,65 miliar. Belanja Padat Karya sebagai upaya menyerap tenaga kerja masyarakat juga telah direalisasikan sebesar Rp85,22 miliar pada tahun 2023. Belanja Pendidikan tersebut setiap tahunnya mengalami kenaikan.
Pemerintah pusat juga telah memfokuskan perbaikan Pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai upaya meningkatkan ketersediaan tenaga kerja ahli terapan dan mengurangi Tingkat pengangguran yang berasal dari tingkat kejuruan. Melalui anggaran tersebut, telah dilakukan lanjutan Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok, dan menyokong keberlangsungan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan vokasi. Pada tahun 2023, belanja Transfer DAK Fisik subbidang SMK telah direalisasikan sebesar Rp92,68 miliar. Sedangkan belanja K/L untuk Pendidikan vokasi mencapai Rp270,50 miliar. Kedua belanja tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun sempat terdisrupsi pada tahun 2021, disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.
