Mataram, 25 Mei 2026

Perkembangan APBN per 30 April 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 30 April 2026 terus menunjukkan tren positif dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp2.653,61 miliar atau 47,43% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp7.886,16 miliar atau 33,63% dari total pagu yang dialokasikan. Capaian ini menegaskan peran strategis APBN sebagai instrumen penjaga daya beli masyarakat dan penggerak perekonomian di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

1. Hingga April 2026, realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp889,95 miliar. Struktur penerimaan ini masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp471,07 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp197,42 miliar. Berdasarkan pertumbuhan, penerimaan pajak tumbuh 6,3% secara tahunan (y-o-y), didorong oleh kenaikan komponen Pajak Lainnya. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 42,90%, diikuti PPh 21 sebesar 22,46% dan PPh Final sebesar 11,12% mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat tetap bergerak tumbuh. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah (42,15%), Perdagangan (18,49%), dan Jasa Keuangan (9,50%).
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencatat kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi Rp1.454,81 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Bea Keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (y-o-y), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026. Cukai juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai HT. Di sisi lain, Bea Masuk mengalami koreksi sebesar 23,30% seiring dengan penurunan volume importasi bahan baku dan bahan penolong
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp308,85 miliar atau 42,69% dari target. Pendapatan BLU membukukan pertumbuhan positif sebesar 12,03%, yang utamanya ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan. Sementara itu, komponen PNBP Lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan yang bersifat menyeluruh.
4. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.367,74 miliar atau 25,43% dari pagu. Realisasi belanja ini mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (y-o-y), dengan fokus pada penguatan pelayanan publik di wilayah NTB. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Belanja Modal sebesar 308,91%, diikuti Belanja Pegawai sebesar 24,19%, dan Belanja Barang sebesar 17,18%. Adapun komponen Belanja Bantuan Sosial mengalami koreksi sebesar 83,32% seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pusat.
5. Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp5.518,42 miliar atau 39,03% dari pagu. Secara nominal, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 10,97% (y-o-y), meskipun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 8,00%. Penurunan nominal tersebut terutama dipicu oleh kontraksi pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 79,12% dan Dana Desa sebesar 72,25%. Di sisi lain, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 44,4% (y-o-y). Penyaluran DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi pemenuhan layanan dasar masyarakat NTB.
6. Keterjagaan realisasi fiskal tersebut membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. APBN juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional di NTB, antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat (127% dari target), Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi. Sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan April 2026

1. Neraca Perdagangan NTB pada April 2026 mencatatkan surplus kumulatif yang sangat signifikan sebesar USD 1.143,9 juta. Ekspor s.d. April 2026 tercatat sebesar USD 1.201,7 juta, dengan kontribusi ekspor bulan April saja mencapai USD 536,22 juta, yang ditopang oleh komoditas konsentrat tembaga, katoda, mutiara, dan serealia. Nilai impor terjaga pada angka USD 57,75 juta secara kumulatif, sehingga mencerminkan posisi surplus perdagangan yang kokoh. Kinerja ekspor ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025, didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda dari smelter PT AMMAN Mineral.
2. Dari sisi stabilitas harga, NTB mencatatkan Inflasi Tahunan (y-o-y) sebesar 3,27% pada April 2026, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjalankan langkah-langkah mitigasi guna memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat NTB.
3. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren yang menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada April 2026 tercatat sebesar 128,00, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat ke angka 112,39. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan menjadi 2,99% pada Februari 2026, persentase penduduk miskin menurun menjadi 11,38%, dan Gini Ratio tercatat sebesar 0,364, mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat.
4. Pertumbuhan Ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan angka yang sangat impresif sebesar 13,64% (y-o-y), didorong secara signifikan oleh lonjakan ekspor dan peningkatan aktivitas sektor pertambangan, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ini dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial lain di Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati, prudent, dan tepat sasaran, Pemerintah optimis NTB dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sepanjang tahun 2026.

Unduh Keterangan Pers di sini: