Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 bertempat di Jayapura sedang dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah DJPb Provinsi Papua yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala KPPN Lingkup Wilayah DJPb Provinsi Papua dan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Papua. Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Bapak Syaiful berharap kepada jajaran lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0. Dengan mengusung semangat tersebut serta sejalan dengan slogan Ditjen Perbendaharaan “Mengawal APBN, Indonesia Maju”, maka Rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2020 diselenggarakan dengan mengusung tema “Mengawal APBN Dari Bumi Cenderawasih Untuk Indonesia Maju”, sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan sinergi dan koordinasi unit kerja Ditjen Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua, untuk mengelola dan mengawal pelaksanaan APBN di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2020. Dalam mengawal pelaksanaan APBN tersebut terdapat beberapa arahan yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua antara lain:

1. Penggunaan kartu kredit untuk mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN. Kartu kredit pemerintah ini sudah dimanfaatkan mulai tahun anggaran 2018 sebagai metode baru dalam pembayaran, agar belanja kementerian dan lembaga menjadi lebih transparan dan terpantau oleh publik
2. Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.
3. Tingkat kompetensi pegawai yang belum merata selalu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pimpinan unit kerja. Di era revolusi industri 4.0, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus merubah mindset dan perilaku agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Caranya adalah dengan mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, serta selalu terhubung dengan teknologi.

“Kita memang berada di pinggir negeri ini tapi kita bukan orang yang terpinggirkan, kita adalah orang-orang terpilih untuk membangun negeri dari pinggir. Untuk itu kita harus tetap semangat dan mampu menunjukkan bahwa kita bukan pilihan yang salah”, itulah salah satu kalimat motivasi yang disampaikan oleh Bpk Syaiful kepada para pejabat eselon III dan IV peserta Rakorwil. Untuk mewujudkan komitmen sebagai insan perbendaharaan yang mampu untuk mengawal APBN, pada tahun 2020 Kanwil DJPB Provinsi Papua dan KPPN lingkup Provinsi Papua akan mengikrarkan “Papua Charter” atau Janji Papua yang berisi 12 poin krusial, “yang akan menunjukkan kemampuan kita menaklukkan tantangan yang ada” lanjut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua. Janji tersebut antara lain:

1. Laporan Keuangan UAPPAW/UAKPA dengan peringkat terbaik
2. Nilai Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja (SFO) dengan peringkat terbaik
3. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja dengan nilai 100
4. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bendahara Umum Negara dengan nilai 95
5. Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) dengan peringkat terbaik
6. Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan peringkat terbaik
7. Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) dengan peringkat terbaik
8. Laporan Penilaian Kepatuhan Internal (LPKI) dengan peringkat terbaik
9. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Wilayah (LKBUN-W) dengan peringkat terbaik
10. Government Financial Statistics (GFS) dengan peringkat terbaik
11. Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penarikan Dana Harian (PPDH) dengan nilai terbaik dan/atau deviasi kurang dari 10%
12. Inovasi dari masing-masing unit di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Di akhir sambutannya, beliau mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini, sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, kita gerakkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita buktikan, bahwa kita insan perbendaharaan di  wilayah Provinsi Papua memang layak serta mampu menjadi salah satu penggerak dan pembina keuangan negara didaerah. Kita tunjukkan, bahwa dari ujung timur Indonesia kita dapat berprestasi dan berkontribusi dalam mengawal APBN untuk mencapai visi Indonesia Maju.

Penulis: Dwi Harivarman

Foto: Reynaldi