Budaya sadar risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, melalui:
   1. Memimpin langsung proses refinement kinerja dan risiko serta pembahasan laporan pemantauan manajemen risiko;
   2. Mendukung, merumuskan, menyetujui secara tertulis misi dan visi, prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko;
   3. Mengalokasikan serta memastikan semua sumber daya organisasi memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, dll.
2. Komunikasi berkelanjutan baik bersifat top-down maupun bottom up, melalui:
   1. Menginformasikan secara luas mengenai Profil Risiko, Peta Risiko serta rancangan penanganan risiko kepada semua anggota organisasi;
   2. Memanfaatkan sarana media/komunikasi dalam menginternalisasikan manajemen risiko secara maksimal, dll.
3. Penghargaan terhadap organisasi atau pegawai yang mengelola risiko dengan baik, melalui:
   1. Penghargaan kepada UPR berupa piagam, sertifikat, plakat, dll.
   2. Pemberian penambahan kompetensi melalui training, workshop, diklat, seminar, shortcourse, dsb.
4. Pengintegrasian manajemen risiko melalui penyelarasan dengan sistem mananejem kinerja organisasi:
   1. Mengidentifikasi dan memitigasi Risiko proses bisnis yang berpengaruh dominan pada pencapaian Sasaran Organisasi;
   2. Mempertimbangkan Manajemen Risiko dalam penyusunan/perubahan alur proses bisnis;
   3. Profil Risiko tidak bersifat statis, namun adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan, dll.

Bagi Bapak/Ibu yang hendak mempelajari lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dapat diakses pada tautan berikut.

https://bit.ly/BudayaSadarRisikoPapua